Beda dengan Klaim Putin, AS Sebut Rusia Tak Ingin Gabung NATO

Klaim yang sama bahwa Rusia memiliki kesempatan untuk menjadi anggota NATO tetapi menolak untuk melakukannya telah dibuat oleh sejumlah pejabat AS, termasuk Presiden Bill Clinton, yang menulis op-ed tentang Rusia di sebuah surat kabar bulan lalu yang menyebutkan masalah tersebut, tapi bertentangan dengan klaim Putin.

Pada bulan Februari, Putin mengingat bagaimana selama kunjungan Clinton ke Moskow pada tahun 2000, dia bertanya kepada tamunya bagaimana reaksi AS jika Rusia meminta keanggotaan dalam aliansi NATO. "Reaksi atas pertanyaan saya sangat terkendali," katanya

“Ya, NATO berkembang meskipun ada keberatan dari Rusia, tetapi ekspansi lebih dari sekadar hubungan AS dengan Rusia,” tulis mantan pemimpin AS itu dalam tanggapannya.

Dia menambahkan, “[AS] membiarkan pintu terbuka untuk keanggotaan akhirnya Rusia di NATO.”

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengomentari artikel Clinton secara lebih definitif.

“Saya tahu pasti bahwa pihak Amerika telah berulang kali berbicara tentang ketidakmungkinan keanggotaan seperti itu. Secara de facto, dikatakan bahwa pintu-pintu sebaliknya tertutup, karena pada dasarnya tidak mungkin,” katanya, seperti dikutip Russia Today, Jumat (20/5/2022).

Moskow telah berulang kali menyinggung NATO, dengan mengatakan ekspansinya ke perbatasan Rusia merupakan ancaman kritis bagi keamanan nasional Rusia.

Selama peningkatan ketegangan sebelum serangan ke Ukraina, Moskow melakukan upaya terakhir untuk mengamankan jaminan yang mengikat secara hukum bahwa Ukraina tidak akan bergabung dengan blok tersebut tetapi diberitahu bahwa tidak ada yang akan diberikan.

AS mengeklaim bahwa kebijakan pintu terbuka sangat penting bagi NATO, meskipun dokumen pendiriannya tidak mencakup ketentuan tersebut dan, sebaliknya, memungkinkan setiap anggota untuk memblokir aksesi anggota baru. Kebetulan, kebijakan ini memiliki relevansi baru setelah Turki mengancam akan memveto aplikasi Finlandia dan Swedia.

Rusia menyerang negara tetangga itu pada akhir Februari, menyusul kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan persyaratan perjanjian Minsk, yang pertama kali ditandatangani pada 2014, dan pengakuan akhirnya Moskow atas republik Donbass di Donetsk dan Luhansk.