Ketika Demo Terjadi di Dalam Masjid Nabawi, Situs Suci Islam
loading...
A
A
A
Namun, Pengadilan Tinggi Islamabad (IHC) telah mengarahkan polisi Islamabad untuk menahan diri dari mengajukan kasus penistaan terhadap mantan PM Imran Khan dan rekan kabinetnya dalam insiden Masjid Nabawi tersebut.
Ketua Mahkamah Agung Athar Minallah, dalam perintah tertulis atas sejumlah petisi yang diajukan oleh para politisi, berpendapat bahwa karena para pembuat petisi tidak hadir di tempat kejadian, sehingga tidak perlu mendaftarkan kasus penistaan agama terhadap mereka.
Pengadilan telah mencatat bahwa meskipun sentimen agama harus dihormati, secara bersamaan, adalah kewajiban negara, sebagaimana didefinisikan dalam konstitusi, untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa agama tidak dieksploitasi atau disalahgunakan untuk keuntungan pribadi atau politik.
“Ini adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa agama telah dieksploitasi oleh organ-organ negara di masa lalu dan eksploitasi semacam itu telah menyebabkan nyawa orang yang tidak bersalah dalam risiko besar,” kata pengadilan dalam perintah tertulis itu, seperti dikutip Gulf News, Selasa (17/5/2022).
Pada 12 Mei, pengadilan telah menghentikan Polisi Islamabad untuk mendaftarkan kasus terhadap Fawad Chaudhry, mantan menteri penerangan di kabinet Imran Khan, di bawah undang-undang penistaan agama.
Di Faisalabad, bagaimanapun, sebuah Laporan Informasi Pertama (FIR) didaftarkan terhadap kepemimpinan PTI yang, menurut pengadu, mengatur dan mendalangi insiden 28 April ketika beberapa pengunjuk rasa di dalam Masjid Nabawi mulai meneriakkan slogan-slogan dan melecehkan anggota delegasi Perdana Menteri Shehbaz Sharif atas masuknya mereka ke tempat suci.
Dalam perintah terakhirnya, pengadilan menyatakan bahwa baik mereka yang hadir pada saat kejadian maupun pemerintah Arab Saudi tidak mengidentifikasi mereka.
Setelah insiden itu, pihak berwenang Arab Saudi telah menahan beberapa pengunjuk rasa karena melanggar peraturan dan bukan atas tuduhan tidak menghormati kesucian Masjid Nabawi.
Ketua Mahkamah Agung Athar Minallah, dalam perintah tertulis atas sejumlah petisi yang diajukan oleh para politisi, berpendapat bahwa karena para pembuat petisi tidak hadir di tempat kejadian, sehingga tidak perlu mendaftarkan kasus penistaan agama terhadap mereka.
Pengadilan telah mencatat bahwa meskipun sentimen agama harus dihormati, secara bersamaan, adalah kewajiban negara, sebagaimana didefinisikan dalam konstitusi, untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa agama tidak dieksploitasi atau disalahgunakan untuk keuntungan pribadi atau politik.
“Ini adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa agama telah dieksploitasi oleh organ-organ negara di masa lalu dan eksploitasi semacam itu telah menyebabkan nyawa orang yang tidak bersalah dalam risiko besar,” kata pengadilan dalam perintah tertulis itu, seperti dikutip Gulf News, Selasa (17/5/2022).
Pada 12 Mei, pengadilan telah menghentikan Polisi Islamabad untuk mendaftarkan kasus terhadap Fawad Chaudhry, mantan menteri penerangan di kabinet Imran Khan, di bawah undang-undang penistaan agama.
Di Faisalabad, bagaimanapun, sebuah Laporan Informasi Pertama (FIR) didaftarkan terhadap kepemimpinan PTI yang, menurut pengadu, mengatur dan mendalangi insiden 28 April ketika beberapa pengunjuk rasa di dalam Masjid Nabawi mulai meneriakkan slogan-slogan dan melecehkan anggota delegasi Perdana Menteri Shehbaz Sharif atas masuknya mereka ke tempat suci.
Dalam perintah terakhirnya, pengadilan menyatakan bahwa baik mereka yang hadir pada saat kejadian maupun pemerintah Arab Saudi tidak mengidentifikasi mereka.
Setelah insiden itu, pihak berwenang Arab Saudi telah menahan beberapa pengunjuk rasa karena melanggar peraturan dan bukan atas tuduhan tidak menghormati kesucian Masjid Nabawi.
(min)
Explore More