Biden Dorong Pemimpin ASEAN Bicara Blak-blakan Soal Invasi Rusia

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden berusaha mendorong para pemimpin Asia Tenggara untuk bicara blak-blakan tentang invasi Rusia ke Ukraina . Namun itu bukan perkara mudah karena negara-negara Asia Tenggara memiliki hubungan mendalam dengan Moskow.

Biden menyambut para pemimpin dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Gedung Putih pada Kamis malam waktu setempat untuk makan malam intim guna memulai KTT selama dua hari. Ini adalah pertemuan pertama kelompok itu yang akan diadakan di Washington dalam 45 tahun sejarahnya.

Sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki pada hari Kamis mengatakan Ukraina akan menjadi agenda pembicaraan para pemimpin, tetapi dia tidak dapat membuat prediksi apakah kelompok itu akan menyentuh invasi Rusia dalam komunike KTT.

“Saya akan mengatakan bahwa sejumlah peserta ASEAN telah menjadi mitra penting dalam menyerukan tindakan agresif Rusia,” katanya, dan “dalam berpartisipasi dan mendukung sanksi dan, tentu saja, mematuhinya,” seperti dikutip dari AP, Jumat (13/5/2022).



Beberapa anggota ASEAN seperti Vietnam, Myanmar, dan Laos, selama bertahun-tahun bergantung pada Rusia untuk perangkat keras militer. Dengan pengecualian Singapura – satu-satunya anggota dari kelompok 10 anggota yang menjatuhkan sanksi langsung terhadap Moskow – aliansi tersebut menghindari kritik terhadap Presiden Vladimir Putin atau penuntutan perang oleh Rusia.

Indonesia telah menjaga komentar publiknya tentang invasi dan, seperti halnya Filipina, menjelaskan bahwa mereka tidak akan menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Thailand bergabung dalam pemungutan suara PBB menentang invasi ke Ukraina, tetapi telah mempertahankan posisi netralitasnya dalam perang.

Para pemimpin dijadwalkan untuk mengadakan pembicaraan formal di Departemen Luar Negeri pada hari Jumat waktu setempat, dan Biden dijadwalkan untuk berpidato di depan kelompok itu.

Negara-negara ASEAN termasuk Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam. Para pemimpin tinggi dari anggota ASEAN Myanmar dilarang hadir, sementara Presiden Filipina yang akan berakhir masa jabatannya Rodrigo Duterte mengirim Menteri Luar Negeri Teodoro Locsin Jr. untuk mewakili pemerintahannya.