PM Kamboja Desak Junta Myanmar Beri Akses ke Aung San Suu Kyi

PHNOM PENH - Perdana Menteri Kamboja Hun Sen telah mendesak jenderal tertinggi Myanmar Min Aung Hlaing untuk mengizinkan akses bagi utusan khusus Asia Tenggara untuk menemui pemimpin terguling Aung San Suu Kyi . Ini adalah seruan yang paling keras sejauh ini kepada kepala junta untuk menunjukkan komitmen terhadap proses perdamaian regional.

Hun Sen, ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), dalam panggilan video pada Senin (2/5/2022) mengatakan kepada Min Aung Hlaing, bahwa sangat penting utusan itu bertemu dengan semua pemangku kepentingan di Myanmar, termasuk Aung San Suu Kyi, yang dalam beberapa bulan terakhir telah dihukum karena korupsi dan penghasutan.



Myanmar berada dalam kekacauan sejak Min Aung Hlaing memimpin kudeta terhadap pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi 15 bulan lalu.

"Konsensus" perdamaian Myanmar lima poin ASEAN, yang didukung oleh PBB dan negara-negara besar, tetap menjadi satu-satunya inisiatif diplomatik formal yang dimainkan. Tetapi, para pemimpin regional frustrasi dengan apa yang mereka lihat sebagai penghalang dari junta.

"Dia menekankan kembali pentingnya akses bagi utusan khusus untuk bertemu semua pihak terkait di Myanmar untuk menciptakan lingkungan yang kondusif guna memulai dialog politik yang inklusif," kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Kamboja tentang panggilan Hun Sen, seperti dikutip dari Reuters.



Seagai tanggapan, Min Aung Hlaing berjanji untuk memfasilitasi pertemuan dengan pihak terkait lainnya. Ia juga menyatakan, pihak berwenang Myanmar memfasilitasi distribusi bantuan kemanusiaan. Seorang juru bicara penguasa militer Myanmar tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Sebelumnya, ASEAN telah melarang para jenderal Myanmar menghadiri pertemuan-pertemuan utamanya, termasuk pertemuan puncak mendatang di Amerika Serikat, sampai militernya mengakhiri permusuhan, memungkinkan dialog dan akses kemanusiaan.

Junta telah mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen pada kesepakatan tersebut, tetapi memiliki kewajiban untuk memastikan keamanan.



Panggilan Hun Sen mengikuti perjalanan ke Myanmar pada bulan Maret oleh utusan, menteri luar negerinya, Prak Sokhonn, sebuah kunjungan yang menurut para aktivis dan pemerintah bayangan disukai junta karena dia tidak bertemu pihak lain dalam konflik.

Setelah kunjungan itu, Prak Sokhonn mengatakan, dia mencari akses ke Aung San Suu Kyi, tetapi ditolak. Dua bulan sebelumnya, dia mengkritik desakan utusan sebelumnya pada akses Aung San Suu Kyi sebagai "tidak produktif".