Muslim Delhi Jadi Korban Penggusuran, India Tiru Cara-cara Israel?

NEW DELHI - Pada Rabu (20/4/2022), badan sipil Delhi utara melakukan pembongkaran bangunan di daerah Jahangirpuri, India.

Langkah itu dilakukan beberapa hari setelah prosesi keagamaan memicu kekerasan komunal di daerah itu dengan sembilan orang, termasuk tujuh petugas polisi, terluka.



Sebanyak 45 bangunan, 20 gerobak dagangan, dan dinding serta gerbang masjid dihancurkan oleh Perusahaan Kota Delhi Utara (NDMCD) pada Rabu pagi di daerah Jahangirpuri dalam waktu hampir dua jam.

Malika Bibi, 45 tahun, seorang janda Muslim yang gerobak sayurnya dihancurkan pihak berwenang, bertanya, "Apa yang akan saya lakukan sekarang. Bagaimana saya akan membayar sewa? Bagaimana saya bisa bertahan hidup?"



Sejak dini hari, ratusan polisi dikerahkan di blok C dan D Jahangirpuri dan sembilan buldoser dikerahkan untuk melakukan pembongkaran fasilitas yang dibangun secara ilegal.

Hampir 200 meter dari masjid adalah Kali Mandir, kuil Hindu di mana pembongkaran tidak dilanjutkan. Itu satu-satunya struktur di barisan itu yang tidak tersentuh pembongkaran oleh aparat.



Karena sebagian besar bangunan yang dihancurkan pada Rabu adalah milik komunitas Muslim, hal itu memicu perang kata-kata politik yang sengit dan tuduhan bahwa pemerintah kota menargetkan minoritas Muslim dan melanggar undang-undang.

Sebagian besar penduduk di daerah ini mencari nafkah sebagai pemulung, pedagang barang bekas, pedagang asongan yang menjual makanan, dan pedagang kaki lima yang menjual sayuran, aksesoris telepon, keripik dan minuman dingin.



Ketika pihak berwenang tiba di pagi hari, banyak warga Muslim dari kantong-kantong perumahan yang terletak di belakang masjid terus mengawasi aparat melalui gerbang besi tinggi yang dikunci di pagi hari.

Beberapa hari setelah kekerasan 16 April, suasana normal kembali terlihat. Tetapi NDMCD yang dipimpin Partai Bharatiya Janata mencari masalah saat mereka meminta 400 polisi untuk "program penggusuran" pada 20 dan 21 April.



Sekelompok pengacara mengajukan permohonan mendesak ke Mahkamah Agung India pada Rabu pagi untuk tetap dalam upaya anti-pelanggaran.

Pada pukul 11 pagi hari itu, pengadilan memutuskan bahwa status quo harus dipertahankan hingga 5 Mei untuk sidang berikutnya tentang masalah tersebut.

Tapi buldoser terus menghancurkan tangga dan beranda beberapa toko dan rumah di jalan sampai sekitar 11:30 sebelum mereka berhenti. Aparat mengatakan mereka sekarang telah menerima perintah pengadilan untuk menghentikan penggusuran.

Salah satu bangunan yang dihancurkan oleh dinas sipil adalah satu hotel yang terletak di sebelah masjid, milik Mohammad Afsar, 38 tahun. Dia mengaku telah tinggal di daerah itu selama beberapa dekade.

"Mereka (pejabat sipil) dapat dengan mudah menghentikan pembongkaran, terutama setelah perintah pengadilan. Jika mereka menunggu 10 menit, hotel kami akan diselamatkan," ujar dia.

"Mengapa terburu-buru? Mereka seharusnya memberi kami setidaknya satu atau dua hari peringatan," ujar Afsar.

Banyak orang mengkonfirmasi kepada Sputnik bahwa tidak ada pemberitahuan yang diberikan kepada warga sebelum pembongkaran dilakukan.

NDMC mengatakan buku peraturannya memungkinkan mereka menghapus semua struktur ilegal yang dibangun di trotoar dan jalan.

Amit Dwivedi, advokat Pengadilan Tinggi Delhi, mengatakan, "Sebagian besar waktu, MCD wajib memberikan pemberitahuan setidaknya 30 hari sebelumnya. Namun, ada pengecualian ketika MCD dapat menggusur tetapi kemudian harus menjelaskan urgensi situasi."

“Namun otoritas sipil belum menjelaskan urgensi untuk melakukan pembongkaran,” papar Dwivedi.

Banyak warga yang juga geram dengan dibobolnya pintu masjid.

"Jika ada konstruksi ilegal, hancurkan. Tapi hukum harus sama untuk semua orang. Jika masjid di tempat yang salah, kuil juga di tempat yang salah," tegas Shehnaz Begum, seorang warga Muslim.

"Apakah Anda (BJP) mencoba menghentikan kami mengikuti praktik keagamaan kami?" tanya Begum.

Sementara itu, Sputnik juga berbicara dengan Ganesh Kumar Gupta, seorang warga Hindu yang toko jus buahnya juga dirusak aparat.

"Toko saya terdaftar di badan perumahan sejak tahun 1977. Sejak pagi, saya mengejar polisi dan pejabat lain dengan dokumen saya. Toko saya dihancurkan pada pukul 11.30. Saya memberi tahu mereka tentang perintah Mahkamah Agung. Tapi mereka tidak mendengarkan saya. Saya akan pergi ke pengadilan," ujar Gupta.

Mohammad Rahman, salah satu warga yang merasa situasi di kawasan itu tegang sejak Sabtu lalu, mempertanyakan motif BJP.

"Hari ini, ratusan orang kehilangan mata pencaharian. Kebanyakan dari mereka adalah Muslim. Jika Anda (BJP) ingin menghukum orang karena kekerasan yang meletus selama prosesi Hanuman Jayanti, temukan pelakunya dan hukum mereka. Mengapa Anda diam-diam menghukum seluruh masyarakat?" ungkap Rahman.

Apa yang Terjadi pada 16 April?

Banyak penduduk setempat mengatakan situasi telah tegang di daerah itu sejak 16 April, hari ketika anggota organisasi Hindu sayap kanan menyelenggarakan prosesi keagamaan untuk memperingati hari kelahiran Dewa Hanuman.

"Umumnya, setiap tahun arak-arakan melewati daerah ini sekali atau hampir tidak pernah dua kali. Tapi hari itu melintas tiga kali, dari jam 1 siang sampai jam 6 sore, dan slogan-slogan provokatif dibuat melawan komunitas kami," ujar pengelola Masjid Mohammed Salahuddin.

Namun, umat Hindu menuduh umat Islam sebagai orang pertama yang melempar batu dan benda tajam dari atap rumah selama prosesi keagamaan itu.

Polisi Delhi sejauh ini telah menangkap 23 orang, termasuk dua anak di bawah umur, sementara kasus kejahatannya masih menyelidiki apa yang memicu kekerasan di daerah itu hari itu.

Sementara itu, pada hari kekerasan berikutnya, 13 partai oposisi mengeluarkan pernyataan bersama yang mengungkapkan keterkejutan atas diamnya Perdana Menteri Narendra Modi atas kekerasan tersebut.

Mirip Cara Israel?

Aksi-aksi penggusuran semacam itu mengingatkan cara-cara Israel yang dilakukan terhadap warga Palestina di wilayah pendudukan.

Bangunan rumah dan toko milik warga Palestina kerap digusur aparat Israel dengan dalih dibangun secara ilegal. Padahal aparat Israel sangat jarang memberi izin pembangunan pada warga Palestina.

Penggusuran paksa sering menjadi penyebab bentrok antara warga sipil Palestina dan aparat Israel. Meski demikian, aparat Israel yang bersenjata lengkap selalu menjadi pemenang konflik tersebut.