Kremlin: Putin Tak Pernah Menolak Bertemu Zelensky

MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin pada prinsipnya tidak pernah menolak untuk mengadakan pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky , tetapi sebuah dokumen harus disusun sebelum pertemuan tersebut dapat diatur. Hal itu diungkapkan Juru Bicara Kepresidenan, Dmitry Peskov, Kamis (14/4/2022).

"Tidak ada novasi rinci mengenai masalah ini," kata Peskov berbicara pada jumpa pers harian, seperti dikutip dari TASS.



"Kami telah berbicara tentang pertemuan ini dengan mengatakan bahwa pada prinsipnya presiden [Rusia] tidak pernah menolaknya, tetapi kondisi tertentu harus diatur sebelum pertemuan ini, yaitu teks dokumen," lanjutnya.

Sebelumnya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan, bahwa dia percaya bahwa hanya Ankara yang mampu membantu mencapai kemajuan dalam negosiasi yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina.

Namun, Putin mengatakan pada hari Selasa, bahwa Kiev mendorong negosiasi dengan Moskow ke jalan buntu lagi dengan menyimpang dari kesepakatan yang dicapai selama putaran Istanbul.



Perundingan Rusia-Ukraina dimulai pada 28 Februari dengan beberapa pertemuan antara kedua delegasi diadakan di Belarus. Kemudian, para perunding melanjutkan kontak melalui konferensi video. Pada 29 Maret, putaran pembicaraan tatap muka baru diadakan di Istanbul.

Pada 21 Februari, Putin mengumumkan pengakuan kedaulatan Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk. Rusia mengakui republik Donbass sesuai dengan konstitusi DPR dan LPR dalam batas-batas wilayah Donetsk dan Lugansk pada awal 2014.



Presiden Rusia Putin mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi pada 24 Februari bahwa sebagai tanggapan atas permintaan para kepala republik Donbass, dia telah membuat keputusan untuk melakukan operasi militer khusus di Ukraina untuk melindungi orang-orang "yang telah menderita pelecehan. dan genosida oleh rezim Kiev selama delapan tahun."

Pemimpin Rusia juga menekankan bahwa Moskow tidak memiliki rencana untuk menduduki wilayah Ukraina, mencatat bahwa operasi itu ditujukan untuk denazifikasi dan demiliterisasi Ukraina. DPR dan LPR melancarkan operasi untuk membebaskan wilayah mereka di bawah kendali Kiev.