Stoltenberg: NATO Akan Menargetkan China
Rabu, 06 April 2022 - 05:36 WIB
loading...
NATO berencana untuk memperdalam kerja samanya dengan mitra di Asia sebagai tanggapan atas meningkatnya tantangan keamanan yang datang dari China. Foto/Ilustrasi
A
A
A
BRUSSELS - NATO berencana untuk memperdalam kerja samanya dengan mitra di Asia sebagai tanggapan atas meningkatnya "tantangan keamanan" yang datang dari China , yang menolak untuk mengutuk operasi militer Rusia yang sedang berlangsung di Ukraina .
Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal blok pimpinan Amerika Serikat (AS) Jens Stoltenberg mengungkapkan selama konferensi pers.
Dia mengumumkan bahwa blok tersebut akan menjadi tuan rumah menteri luar negeri dari negara-negara anggota serta Finlandia, Swedia, Georgia, dan Uni Eropa.
Namun, pejabat kelahiran Norwegia itu juga mencatat bahwa mitra Asia Pasifiknya seperti Australia, Selandia Baru, Jepang, dan Korea Selatan telah diundang juga, menyatakan bahwa krisis keamanan saat ini memiliki “implikasi global.”
Para menteri akan membahas konsep strategis baru yang akan menjelaskan konflik militer di Ukraina, tetapi juga akan mencakup untuk pertama kalinya masalah pengaruh China yang semakin besar dan kebijakan koersif di panggung global yang menimbulkan tantangan sistemik bagi keamanan dan demokrasi.
“Kami melihat bahwa China tidak mau mengutuk agresi Rusia dan telah bergabung dengan Moskow dalam mempertanyakan hak negara-negara untuk memilih jalan mereka sendiri,” kata Stoltenberg, mendesak bahwa demokrasi harus membela nilai-nilai mereka melawan “kekuatan otoriter,” seperti dikutip dari Russia Today, Rabu (6/4/2022).
Baca juga: China: NATO Seharusnya Dibubarkan pada 1991 setelah Soviet Bubar
Menurut Freedom House yang didanai pemerintah AS, lima dari tiga puluh anggota NATO tidak dianggap sebagai negara demokrasi penuh. Kelimanya adalah Turki, Hongaria, Albania, Makedonia Utara & Montenegro.
Dia menyatakan harapan bahwa blok tersebut akan dapat memperdalam kerja samanya dengan mitra Asia-Pasifik di berbagai bidang seperti “kontrol senjata, siber, hibrida, dan teknologi.”
Sejak dimulainya serangan militer Rusia terhadap Ukraina, Beijing telah menahan diri untuk mengambil sikap khusus mengenai masalah ini, menyerukan resolusi damai untuk konflik tersebut tetapi menolak untuk mengutuk tindakan Moskow atau bergabung dengan sanksi ekonomi besar-besaran yang dikenakan pada Rusia oleh negara-negara seperti AS, Kanada, Inggris, Uni Eropa, Jepang, Australia, dan negara-negara lain.
Baca juga: Beijing: Klaim NATO Soal China Dukung Rusia adalah Disinformasi
Selama beberapa minggu terakhir, AS semakin menekan China untuk "memilih," dengan Joe Biden memperingatkan Beijing tentang "konsekuensi" dan "biaya" potensial jika China memilih untuk mendukung Rusia dalam konflik Ukraina, baik secara militer atau dengan membantu menghindari sanksi internasional.
Moskow menyerang tetangganya pada akhir Februari, menyusul kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan ketentuan perjanjian Minsk yang ditandatangani pada 2014, dan akhirnya Rusia mengakui republik Donbass di Donetsk dan Lugansk.
Protokol yang diperantarai Jerman dan Prancis telah dirancang untuk mengatur status wilayah-wilayah tersebut di dalam negara Ukraina.
Rusia kini menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa.
Baca juga: NATO Tuding China Dukung Rusia dengan Cara Ini
Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal blok pimpinan Amerika Serikat (AS) Jens Stoltenberg mengungkapkan selama konferensi pers.
Dia mengumumkan bahwa blok tersebut akan menjadi tuan rumah menteri luar negeri dari negara-negara anggota serta Finlandia, Swedia, Georgia, dan Uni Eropa.
Namun, pejabat kelahiran Norwegia itu juga mencatat bahwa mitra Asia Pasifiknya seperti Australia, Selandia Baru, Jepang, dan Korea Selatan telah diundang juga, menyatakan bahwa krisis keamanan saat ini memiliki “implikasi global.”
Para menteri akan membahas konsep strategis baru yang akan menjelaskan konflik militer di Ukraina, tetapi juga akan mencakup untuk pertama kalinya masalah pengaruh China yang semakin besar dan kebijakan koersif di panggung global yang menimbulkan tantangan sistemik bagi keamanan dan demokrasi.
“Kami melihat bahwa China tidak mau mengutuk agresi Rusia dan telah bergabung dengan Moskow dalam mempertanyakan hak negara-negara untuk memilih jalan mereka sendiri,” kata Stoltenberg, mendesak bahwa demokrasi harus membela nilai-nilai mereka melawan “kekuatan otoriter,” seperti dikutip dari Russia Today, Rabu (6/4/2022).
Baca juga: China: NATO Seharusnya Dibubarkan pada 1991 setelah Soviet Bubar
Menurut Freedom House yang didanai pemerintah AS, lima dari tiga puluh anggota NATO tidak dianggap sebagai negara demokrasi penuh. Kelimanya adalah Turki, Hongaria, Albania, Makedonia Utara & Montenegro.
Dia menyatakan harapan bahwa blok tersebut akan dapat memperdalam kerja samanya dengan mitra Asia-Pasifik di berbagai bidang seperti “kontrol senjata, siber, hibrida, dan teknologi.”
Sejak dimulainya serangan militer Rusia terhadap Ukraina, Beijing telah menahan diri untuk mengambil sikap khusus mengenai masalah ini, menyerukan resolusi damai untuk konflik tersebut tetapi menolak untuk mengutuk tindakan Moskow atau bergabung dengan sanksi ekonomi besar-besaran yang dikenakan pada Rusia oleh negara-negara seperti AS, Kanada, Inggris, Uni Eropa, Jepang, Australia, dan negara-negara lain.
Baca juga: Beijing: Klaim NATO Soal China Dukung Rusia adalah Disinformasi
Selama beberapa minggu terakhir, AS semakin menekan China untuk "memilih," dengan Joe Biden memperingatkan Beijing tentang "konsekuensi" dan "biaya" potensial jika China memilih untuk mendukung Rusia dalam konflik Ukraina, baik secara militer atau dengan membantu menghindari sanksi internasional.
Moskow menyerang tetangganya pada akhir Februari, menyusul kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan ketentuan perjanjian Minsk yang ditandatangani pada 2014, dan akhirnya Rusia mengakui republik Donbass di Donetsk dan Lugansk.
Protokol yang diperantarai Jerman dan Prancis telah dirancang untuk mengatur status wilayah-wilayah tersebut di dalam negara Ukraina.
Rusia kini menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa.
Baca juga: NATO Tuding China Dukung Rusia dengan Cara Ini
(ian)
Lihat Juga :
