Mike Pence Hina Biden Presiden Terburuk dalam Sejarah Modern
loading...
Joe Biden berjabat tangan dengan Mike Pence di Naval Observatory, Washington, 16 November 2016. Foto/REUTERS
A
A
A
WASHINGTON - Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence mengklaim Joe Biden telah melakukan lebih banyak kerusakan di Amerika daripada presiden mana pun dalam sejarah modern.
Pada Februari, beberapa jajak pendapat yang dirilis perusahaan Amerika Serikat, RealClearPolitics menunjukkan peringkat persetujuan atau popularitas Presiden AS Joe Biden telah anjlok menjadi kurang dari 40% untuk pertama kalinya sejak dia menjabat pada Januari 2021.
Berbicara kepada Fox News, Pence mencatat, "Dalam 14 bulan yang singkat, inflasi mencapai level tertinggi dalam 40 tahun dan harga bahan bakar minyak (BBM) naik 70%.”
"Kita mengalami krisis terburuk di perbatasan kita dalam sejarah Amerika. Penarikan yang membawa bencana dari Afghanistan, penanganan pandemi COVID yang salah, dan daftarnya terus berlanjut," ujar mantan wakil presiden AS itu.
Mengenai situasi dengan pengungsi, Pence memperingatkan Biden yang membatalkan Title 42 akan semakin memperburuk krisis migrasi di AS.
"Jangan salah, Kiri radikal berada di pelana di Partai Demokrat, dan mereka (memiliki) kebijakan perbatasan terbuka. Dan apakah itu ketika mereka berhenti membangun tembok, ketika mereka berakhir 'tetap di Meksiko ', langkah terbaru dari pencabutan Title 42. Saya pikir ini semua tentang memajukan kebijakan perbatasan terbuka mereka yang merugikan rakyat Amerika," papar dia.
Pence berbagi perkiraan bahwa penyeberangan perbatasan ilegal setiap hari dapat melonjak dari 7.000 orang menjadi 18.000 orang setelah pencabutan Title 42 pada 23 Mei.
Pembatasan, yang diberlakukan pemerintahan Donald Trump pada awal pandemi COVID-19 pada Maret 2020, memungkinkan patroli perbatasan segera memindahkan para migran dari negara itu tanpa mengizinkan mereka mengajukan status pengungsi.
Mantan wakil presiden AS berbicara setelah jajak pendapat NBC News terbaru yang dilakukan pada akhir Maret menunjukkan peringkat popularitas Presiden Biden turun menjadi 40% saat pemilu paruh waktu AS semakin dekat.
Survei menunjukkan warga Amerika khawatir tentang ekonomi negara, dengan 64% responden tidak setuju dengan penanganan Biden dalam isu ekonomi.
Menurut jajak pendapat, 62% mengatakan pendapatan mereka telah menyusut di tengah meningkatnya biaya hidup karena mayoritas responden menganggapnya sebagai masalah terpenting yang dihadapi negara mereka.
Jajak pendapat juga menunjukkan warga Amerika umumnya tidak setuju dengan penanganan presiden terhadap isu-isu kebijakan luar negeri, dengan 51% percaya bahwa dia berkinerja buruk di bidang ini.
Secara khusus, para responden mengevaluasi secara negatif kebijakan Biden di Ukraina, dengan hanya 28% yang menilainya secara positif.
Terakhir kali Biden menikmati lebih dari 50% dukungan publik adalah pada awal masa jabatannya di Gedung Putih pada awal 2021.
Sejak itu, peringkat persetujuannya turun karena ketidakpuasan publik atas penarikan pasukan Amerika yang kacau dari Afghanistan, krisis perbatasan selatan, dan inflasi yang meroket.
Pemerintahan Biden telah gagal mengatasi masalah kenaikan inflasi selama beberapa bulan terakhir.
Pemerintah menyalahkan kondisi ekonomi pada warisan mantan Presiden Trump atau keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin memulai operasi militer khusus di Ukraina.
Pada Februari, beberapa jajak pendapat yang dirilis perusahaan Amerika Serikat, RealClearPolitics menunjukkan peringkat persetujuan atau popularitas Presiden AS Joe Biden telah anjlok menjadi kurang dari 40% untuk pertama kalinya sejak dia menjabat pada Januari 2021.
Berbicara kepada Fox News, Pence mencatat, "Dalam 14 bulan yang singkat, inflasi mencapai level tertinggi dalam 40 tahun dan harga bahan bakar minyak (BBM) naik 70%.”
"Kita mengalami krisis terburuk di perbatasan kita dalam sejarah Amerika. Penarikan yang membawa bencana dari Afghanistan, penanganan pandemi COVID yang salah, dan daftarnya terus berlanjut," ujar mantan wakil presiden AS itu.
Mengenai situasi dengan pengungsi, Pence memperingatkan Biden yang membatalkan Title 42 akan semakin memperburuk krisis migrasi di AS.
"Jangan salah, Kiri radikal berada di pelana di Partai Demokrat, dan mereka (memiliki) kebijakan perbatasan terbuka. Dan apakah itu ketika mereka berhenti membangun tembok, ketika mereka berakhir 'tetap di Meksiko ', langkah terbaru dari pencabutan Title 42. Saya pikir ini semua tentang memajukan kebijakan perbatasan terbuka mereka yang merugikan rakyat Amerika," papar dia.
Pence berbagi perkiraan bahwa penyeberangan perbatasan ilegal setiap hari dapat melonjak dari 7.000 orang menjadi 18.000 orang setelah pencabutan Title 42 pada 23 Mei.
Pembatasan, yang diberlakukan pemerintahan Donald Trump pada awal pandemi COVID-19 pada Maret 2020, memungkinkan patroli perbatasan segera memindahkan para migran dari negara itu tanpa mengizinkan mereka mengajukan status pengungsi.
Mantan wakil presiden AS berbicara setelah jajak pendapat NBC News terbaru yang dilakukan pada akhir Maret menunjukkan peringkat popularitas Presiden Biden turun menjadi 40% saat pemilu paruh waktu AS semakin dekat.
Survei menunjukkan warga Amerika khawatir tentang ekonomi negara, dengan 64% responden tidak setuju dengan penanganan Biden dalam isu ekonomi.
Menurut jajak pendapat, 62% mengatakan pendapatan mereka telah menyusut di tengah meningkatnya biaya hidup karena mayoritas responden menganggapnya sebagai masalah terpenting yang dihadapi negara mereka.
Jajak pendapat juga menunjukkan warga Amerika umumnya tidak setuju dengan penanganan presiden terhadap isu-isu kebijakan luar negeri, dengan 51% percaya bahwa dia berkinerja buruk di bidang ini.
Secara khusus, para responden mengevaluasi secara negatif kebijakan Biden di Ukraina, dengan hanya 28% yang menilainya secara positif.
Terakhir kali Biden menikmati lebih dari 50% dukungan publik adalah pada awal masa jabatannya di Gedung Putih pada awal 2021.
Sejak itu, peringkat persetujuannya turun karena ketidakpuasan publik atas penarikan pasukan Amerika yang kacau dari Afghanistan, krisis perbatasan selatan, dan inflasi yang meroket.
Pemerintahan Biden telah gagal mengatasi masalah kenaikan inflasi selama beberapa bulan terakhir.
Pemerintah menyalahkan kondisi ekonomi pada warisan mantan Presiden Trump atau keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin memulai operasi militer khusus di Ukraina.
(sya)
Lihat Juga :
