Rusia akan Setop Kerja Sama dengan Barat di Stasiun Luar Angkasa

MOSKOW - Kepala badan antariksa Roscosmos Rusia Dmitry Rogozin mengatakan dia akan mengusulkan rencana mengakhiri kemitraan dengan Barat di Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS).

Pernyataan pada Sabtu (2/4/2022) itu muncul sebagai tanggapan atas sanksi yang dijatuhkan pada Moskow setelah serangannya terhadap Ukraina, yang diluncurkan pada akhir Februari.

Dmitry Rogozin mengatakan Roscosmos akan segera mempresentasikan “proposalnya mengenai jadwal akhir kerja sama di ISS dengan badan antariksa AS, Kanada, Uni Eropa (UE), dan Jepang” kepada pimpinan negara.



Menurut Rogozin, pekerjaan bersama di Stasiun Luar Angkasa Internasional tidak dapat berjalan seperti biasa kecuali berbagai pembatasan dicabut.



"Posisi mitra kami jelas: sanksi tidak akan dicabut," tulisnya di media sosial.



Dia menjelaskan, “Tujuan dari sanksi itu adalah untuk membunuh ekonomi Rusia, membuat rakyat kami putus asa dan kelaparan, dan membuat negara kami bertekuk lutut. Mereka jelas akan gagal, tetapi tujuannya jelas.”

“Inilah mengapa saya percaya pemulihan hubungan normal dengan mitra (kami) mengenai Stasiun Luar Angkasa Internasional dan proyek bersama lainnya hanya mungkin dengan pencabutan sanksi ilegal secara penuh dan tanpa syarat,” ujar dia.

Kepala Roscosmos mengutip apa yang dia katakan adalah surat yang dia terima dari NASA, Badan Antariksa Kanada (CSA), dan Badan Antariksa Eropa (ESA).

Sementara NASA dan CSA mengatakan mereka siap melanjutkan kerja sama di ISS, ESA mengatakan akan merujuk masalah tersebut ke masing-masing negara anggota UE.

Banyak negara telah memberlakukan sanksi besar-besaran terhadap Rusia, antara lain menargetkan bank, keuangan, dan impor teknologi sensitif.

Moskow menyerang negara tetangga itu pada akhir Februari, menyusul kegagalan Ukraina mengimplementasikan ketentuan perjanjian Minsk yang ditandatangani pada 2014, dan akhirnya pengakuan Rusia atas republik Donbass di Donetsk dan Lugansk.

Protokol Minsk yang ditengahi Jerman dan Prancis dirancang untuk mengatur status wilayah di dalam negara Ukraina.

Rusia kini menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan NATO.

Kiev mengatakan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim pihaknya berencana merebut kembali kedua republik dengan paksa.