Zelensky: Kesepakatan Apapun dengan Rusia akan Lewati Referendum Rakyat

KIEV - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengisyaratkan kemajuan dalam pembicaraan dengan Rusia.

Meski demikian, dia mengatakan setiap kompromi "bersejarah" yang mungkin disetujui oleh negosiatornya akan tunduk pada persetujuan seluruh negara dalam referendum.

Zelensky menjawab pertanyaan tentang tuntutan Rusia untuk jaminan keamanan bagi dua republik Donbass dan untuk pengakuan Krimea, semenanjung yang dikuasai kembali oleh Moskow pada 2014.



Donbass dan Krimea masih dianggap Kiev dan Barat sebagai wilayah Ukraina.



"Saya menjelaskan kepada semua kelompok perunding: ketika Anda berbicara tentang semua perubahan ini, dan itu mungkin bersejarah, kami tidak akan pergi ke mana pun, kami akan datang ke referendum," ungkap Zelensky kepada penyiar publik Ukraina dalam sebuah wawancara.



Dia menambahkan, “Orang-orang akan memiliki suara mereka dan memberikan jawaban mereka untuk beberapa jenis kompromi atau lainnya. Mengenai apa yang akan terjadi, itu adalah masalah percakapan kami antara Ukraina dan Rusia.”

Sebelumnya pada hari itu, Rusia menolak tawaran Zelensky untuk bertemu langsung dengan Presiden Vladimir Putin. Menurut Rusia, pembicaraan itu “tidak membuat kemajuan yang signifikan.”

“Bagi kami untuk berbicara tentang pertemuan antara kedua presiden, pekerjaan rumah harus dilakukan. Pembicaraan harus diadakan dan hasilnya disepakati,” papar juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.

Rusia juga menolak seruan untuk gencatan senjata, dengan mengatakan jeda seperti itu telah digunakan oleh Kiev untuk berkumpul kembali dan melancarkan serangan terhadap pasukannya.

Senin (21/3/2022) adalah kesempatan pertama di mana Zelensky mengemukakan gagasan referendum sejak Moskow mengirim pasukan ke Ukraina hampir sebulan lalu.

Kembali pada Desember, setelah panggilan telepon dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, dia mengatakan dia tidak akan mengesampingkan referendum dari semua rakyat Ukraina mengenai republik Donbass yang disengketakan, Krimea, dan mungkin, secara umum, untuk menghentikan perang yang telah berlangsung di timur negara itu sejak 2014.

Moskow menyerang tetangganya pada akhir Februari, menyusul kebuntuan tujuh tahun atas kegagalan Ukraina menerapkan ketentuan perjanjian Minsk, dan Rusia mengakui kemerdekaan atas kedua republik.

Protokol yang diperantarai Jerman dan Prancis telah dirancang untuk mengatur status wilayah-wilayah tersebut di dalam negara Ukraina.

Rusia kini menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS.

Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana merebut kembali kedua republik dengan paksa.