Gedung Putih Jelaskan Mengapa Biden Tidak akan Kunjungi Ukraina

WASHINGTON - Gedung Putih secara efektif mengesampingkan prospek kunjungan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden ke Ukraina.

Pemerintah AS memperjelas bahwa opsi tersebut bahkan belum dipertimbangkan. Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki berbicara kepada wartawan, pada Senin (21/3/2022), menjelang perjalanan Biden ke Eropa.

“Kami belum menjajaki opsi ini,” ungkap Psaki ketika ditanya dalam konferensi pers Senin apakah perjalanan ke negara yang dilanda perang itu ada dalam rencana.



Dia telah melalui Twitter pada Minggu menjelaskan Biden tidak memiliki rencana melakukan perjalanan ke Ukraina.



Juru bicara itu mengatakan, untuk presiden mana pun, bepergian ke zona perang tidak hanya membutuhkan pertimbangan keamanan, tetapi juga “sejumlah besar sumber daya di lapangan yang selalu menjadi faktor.”



“Tetapi juga presiden merasa dan tim keamanan merasa bahwa dia dapat melakukan perjalanan yang paling efektif dan berdampak dengan mengadakan pertemuan ini dengan para pemimpin NATO, G7, UE di Brussel untuk menentukan koordinasi militer yang berkelanjutan, koordinasi kemanusiaan dan ekonomi, serta dengan mengunjungi Polandia di sebelahnya untuk membicarakan segala hal, mulai dari pengungsi, bantuan pengungsi, dan bantuan berkelanjutan yang dapat kita berikan bersama,” papar Psaki.

Biden dijadwalkan untuk ambil bagian dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) NATO dan pertemuan lainnya di Brussel pada 24 Maret.

Hari berikutnya, Biden akan pergi ke Warsawa untuk bertemu Presiden Polandia Andrzej Duda untuk membahas tanggapan terhadap “krisis kemanusiaan dan hak asasi manusia” yang diciptakan konflik di Ukraina.

Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson diduga berencana melakukan kunjungan "kilat" ke Kiev, meskipun dinas keamanannya menasihatinya agar tidak melakukan perjalanan itu, di tengah situasi keamanan yang memburuk di ibukota Ukraina.

Rencana ini menurut Daily Mail, yang mengutip "sumber Whitehall."

Moskow menyerang Ukraina pada akhir Februari, menyusul kebuntuan tujuh tahun atas kegagalan Kiev menerapkan ketentuan perjanjian Minsk, dan akhirnya pengakuan Rusia atas republik Donetsk dan Lugansk.

Protokol yang ditengahi Jerman dan Prancis dirancang untuk mengatur status wilayah di dalam Ukraina.

Rusia kini menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan NATO.

Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim pihaknya berencana merebut kembali kedua republik dengan paksa.