Politisi Italia Ingin Undang Putin ke Parlemen setelah Zelensky

ROMA - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akan berpidato di depan para anggota parlemen Italia yang dijadwalkan pada 22 Maret mendatang.

Beberapa anggota koalisi berkuasa di Italia dari Partai Gerakan Bintang 5 dan Liga "ingin mendengar" Presiden Rusia Vladimir Putin di Parlemen Italia "juga" untuk "menyeimbangkan" presiden Ukraina.

Laporan tersebut diungkapkan La Repubblica dan dilansir Sputnik pada Sabtu (19/3/2022).

Baca juga: Mengerikan, AI Ciptakan 40.000 Senjata Kimia Hanya dalam 6 Jam

Pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan dimulainya operasi militer khusus Moskow untuk demiliterisasi dan de-Nazifikasi Ukraina.

Baca juga: Pembelot Rusia: Putin Tanpa Ragu Tekan Tombol Merah Nuklir Jika Kehilangan Kekuasaan

Putin menekankan bahwa Rusia tidak berusaha menduduki wilayah tetangga terdekatnya itu.

Baca juga: Sejarah Sanksi yang Kini Menghajar Rusia, Ternyata Muncul sejak Perang Dunia I

Surat kabar itu mengingatkan sebelumnya diumumkan bahwa Zelensky akan berbicara di hadapan majelis rendah Parlemen Italia, melalui tautan video Selasa depan (22/3/2022), di tengah operasi militer Rusia di Ukraina.

Anggota parlemen Italia Nicola Grimaldi mengatakan kepada La Repubblica bahwa dia ingin "mengundang" Putin untuk berbicara di Parlemen Italia melalui panggilan video setelah pidato Zelensky.

Ide tersebut juga disambut sesama angggota parlemen Grimaldi, Davide Serritella dan Gabriele Lorenzoni.

"Mengundang Putin ke parlemen (Italia) adalah proposal yang masuk akal," ujar Serritella.

Dia menambahkan, langkah itu akan memungkinkan anggota parlemen "menekan" presiden Rusia pada sejumlah masalah sensitif, termasuk yang terkait dengan krisis Ukraina.

Adapun Grimaldi, dia, bersama empat rekannya dari koalisi Gerakan Bintang 5 dan Liga, baru-baru ini menolak rancangan undang-undang (RUU) yang menetapkan Italia mengirim bantuan militer "tidak mematikan" ke Ukraina untuk menunjukkan dukungan bagi Kiev melawan Moskow.

Perkembangan terjadi ketika Rusia melanjutkan operasi militer khusus di Ukraina, yang diumumkan Presiden Putin pada 24 Februari.

Operasi tersebut diluncurkan setelah adanya permintaan bantuan dari Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk (DPR dan LPR) di tengah berlanjutnya penembakan terhadap posisi dan infrastruktur mereka oleh Angkatan Darat Ukraina.

Operasi Rusia itu hanya menargetkan infrastruktur militer Ukraina dengan senjata presisi tinggi, yang tidak menimbulkan ancaman bagi penduduk sipil, menurut Kementerian Pertahanan Rusia.

Moskow dan Kiev saat ini sedang dalam pembicaraan untuk menyelesaikan konflik. Ajudan Presiden Rusia Vladimir Medinsky pada Jumat menekankan para pihak telah membuat kemajuan dalam beberapa masalah selama negosiasi, termasuk status netral Ukraina dan tidak masuk ke NATO.

"Masalah status netral dan tidak masuknya Ukraina ke NATO adalah salah satu poin utama dari negosiasi, ini adalah poin di mana para pihak telah membawa posisi mereka sedekat mungkin," ungkap Medinsky.

Dia menambahkan, "Nuansanya terkait dengan jaminan keamanan apa yang dapat diterima Ukraina selain yang sudah ada, jika menolak bergabung dengan NATO."

Pernyataan itu muncul setelah Putin mengatakan awal pekan ini bahwa operasi khusus berjalan sesuai rencana dan taktik yang dipetakan Kementerian Pertahanan Rusia dan Staf Umum.