China Dukung Rusia Tolak Pembentukan Komisi Penyelidikan Internasional di Ukraina
Jum'at, 04 Maret 2022 - 04:53 WIB
loading...
China Dukung Rusia Tolak Pembentukan Komisi Penyelidikan Internasional di Ukraina. FOTO/Reuters
A
A
A
JENEWA - Kepala Hak Asasi Manusia (HAM) PBB , Michelle Bachelet mengatakan pada Kamis (3/3/2022), puluhan juta nyawa terancam di Ukraina ketika konflik di sana meningkat.
Bachelet menyerukan penghentian segera permusuhan saat dia membuka debat di Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa tentang pembentukan komisi penyelidikan internasional atas dugaan pelanggaran oleh Rusia.
Baca: Tukang Las Ukraina Rancang Barikade untuk Hadang Tank Rusia
"Puluhan juta orang tetap berada di negara ini, dalam bahaya yang berpotensi mematikan. Saya sangat prihatin bahwa eskalasi operasi militer saat ini akan semakin meningkatkan kerusakan yang mereka hadapi," kata Bachelet, seperti dikutip dari Reuters.
Emine Dzhaparova, wakil menteri luar negeri pertama Ukraina, mengatakan dalam pembicaraan melalui pesan video bahwa pasukan Rusia melakukan tindakan yang sama dengan kejahatan perang dan meminta para pelaku untuk bertanggung jawab.
"Peristiwa baru-baru ini dengan jelas menunjukkan fakta bahwa pasukan Rusia yang bertempur di Ukraina melakukan pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia yang paling terang-terangan, secara sistematis terlibat dalam tindakan yang jelas-jelas merupakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan," katanya.
Baca: Ukraina Tuntut Rusia Sediakan Koridor Kemanusiaan di Kota yang Terkepung
Dzhaparova mendesak dewan untuk mengadopsi resolusi yang dibawa oleh Ukraina dan sekutu termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa yang akan meluncurkan penyelidikan internasional. Resolusi itu diharapkan akan diadopsi dalam pemungutan suara pada hari Jumat, kata diplomat Barat.
Duta Besar Prancis Jerome Bonnafont, berbicara untuk Uni Eropa, mengatakan: "Gravitasi situasi sepenuhnya membenarkan pembentukan komisi penyelidikan. Rusia harus bertanggung jawab atas tindakannya."
Duta Besar AS Sheba Crocker mengatakan kepada forum: "Kami sangat khawatir dengan laporan harian tentang korban sipil dan penyebaran senjata Rusia seperti munisi tandan dan termobarik terhadap kota-kota di mana orang-orang yang tidak bersalah berlindung."
Baca: Singa dan Harimau Ikut Mengungsi Keluar dari Ukraina
Usulan untuk membentuk komisi penyelidikan internasional tentu saja ditentang oleh Rusia. Duta Besar Rusia untuk dewan HAM PBB, Gennady Gatilov, menolak seruan untuk penyelidikan. Ia juga mengecam apa yang disebutnya "rezim kriminal di Kiev" dan menuduh Amerika Serikat serta Uni Eropa memasok senjata mematikan. "Kami tidak melihat ada nilai tambah dalam debat hari ini," katanya.
Rusia tak sendiri, sekutunya, China juga menentang usul itu. Duta Besar China, Chen Xu, dalam pidato yang tidak merujuk ke Rusia, mengatakan bahwa Beijing selalu menentang politisasi masalah hak asasi manusia dan "menentang penggunaan masalah hak asasi manusia sebagai dalih untuk memberikan tekanan pada negara lain".
"Oleh karena itu kami menentang pembentukan komisi penyelidikan internasional independen di Ukraina," kata Chen.
Sebuah tim dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag berangkat ke "wilayah Ukraina" pada hari Kamis untuk melihat apakah ada bukti kekejaman oleh semua pihak, kata jaksa tinggi kepada Reuters.
Bachelet menyerukan penghentian segera permusuhan saat dia membuka debat di Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa tentang pembentukan komisi penyelidikan internasional atas dugaan pelanggaran oleh Rusia.
Baca: Tukang Las Ukraina Rancang Barikade untuk Hadang Tank Rusia
"Puluhan juta orang tetap berada di negara ini, dalam bahaya yang berpotensi mematikan. Saya sangat prihatin bahwa eskalasi operasi militer saat ini akan semakin meningkatkan kerusakan yang mereka hadapi," kata Bachelet, seperti dikutip dari Reuters.
Emine Dzhaparova, wakil menteri luar negeri pertama Ukraina, mengatakan dalam pembicaraan melalui pesan video bahwa pasukan Rusia melakukan tindakan yang sama dengan kejahatan perang dan meminta para pelaku untuk bertanggung jawab.
"Peristiwa baru-baru ini dengan jelas menunjukkan fakta bahwa pasukan Rusia yang bertempur di Ukraina melakukan pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia yang paling terang-terangan, secara sistematis terlibat dalam tindakan yang jelas-jelas merupakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan," katanya.
Baca: Ukraina Tuntut Rusia Sediakan Koridor Kemanusiaan di Kota yang Terkepung
Dzhaparova mendesak dewan untuk mengadopsi resolusi yang dibawa oleh Ukraina dan sekutu termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa yang akan meluncurkan penyelidikan internasional. Resolusi itu diharapkan akan diadopsi dalam pemungutan suara pada hari Jumat, kata diplomat Barat.
Duta Besar Prancis Jerome Bonnafont, berbicara untuk Uni Eropa, mengatakan: "Gravitasi situasi sepenuhnya membenarkan pembentukan komisi penyelidikan. Rusia harus bertanggung jawab atas tindakannya."
Duta Besar AS Sheba Crocker mengatakan kepada forum: "Kami sangat khawatir dengan laporan harian tentang korban sipil dan penyebaran senjata Rusia seperti munisi tandan dan termobarik terhadap kota-kota di mana orang-orang yang tidak bersalah berlindung."
Baca: Singa dan Harimau Ikut Mengungsi Keluar dari Ukraina
Usulan untuk membentuk komisi penyelidikan internasional tentu saja ditentang oleh Rusia. Duta Besar Rusia untuk dewan HAM PBB, Gennady Gatilov, menolak seruan untuk penyelidikan. Ia juga mengecam apa yang disebutnya "rezim kriminal di Kiev" dan menuduh Amerika Serikat serta Uni Eropa memasok senjata mematikan. "Kami tidak melihat ada nilai tambah dalam debat hari ini," katanya.
Rusia tak sendiri, sekutunya, China juga menentang usul itu. Duta Besar China, Chen Xu, dalam pidato yang tidak merujuk ke Rusia, mengatakan bahwa Beijing selalu menentang politisasi masalah hak asasi manusia dan "menentang penggunaan masalah hak asasi manusia sebagai dalih untuk memberikan tekanan pada negara lain".
"Oleh karena itu kami menentang pembentukan komisi penyelidikan internasional independen di Ukraina," kata Chen.
Sebuah tim dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag berangkat ke "wilayah Ukraina" pada hari Kamis untuk melihat apakah ada bukti kekejaman oleh semua pihak, kata jaksa tinggi kepada Reuters.
(esn)
Lihat Juga :
