AS Cs Kutuk Peluncuran Rudal Balistik Korea Utara

Dewan Keamanan PBB awalnya memberlakukan sanksi terhadap Korut setelah uji coba nuklir pertamanya pada tahun 2006 dan memperketatnya setelah uji coba nuklir lebih lanjut serta peluncuran dari program rudal balistiknya yang semakin canggih.

Mantan duta besar AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan pada 2018 bahwa sanksi telah memotong semua ekspor Korut dan 90% dari perdagangannya serta membubarkan perkumpulan pekerja yang dikirim Korut ke luar negeri untuk mendapatkan mata uang.

Pada bulan November, sekutu terpenting Korut, China dan Rusia menghidupkan kembali upaya 2019 mereka untuk meringankan sanksi terhadap Pyongyang.



Mereka mengedarkan rancangan resolusi kepada anggota Dewan Keamanan yang akan mengakhiri sejumlah sanksi terhadap Korut termasuk larangan ekspor makanan laut dan tekstil, pembatasan impor produk minyak olahan dan larangan warganya bekerja di luar negeri dan mengirim pulang penghasilan mereka.

Resolusi ini menekankan kesulitan ekonomi di Korut dan mengatakan sanksi ini dan lainnya harus dicabut dengan maksud meningkatkan mata pencaharian penduduk sipil.

Dewan Keamanan PBB telah berulang kali menyatakan akan memodifikasi, menangguhkan atau mencabut sanksi jika Korut memenuhi tuntutannya, tetapi Pyongyang telah mengabaikannya dan memajukan program nuklir dan rudal balistiknya.

Tidak pernah dilakukan pemungutan suara untuk rancangan resolusi Rusia-China agar mencabut beberapa sanksi utama karena tentangan dari banyak anggota dewan.