Penyebab Wilayah Ukraina Timur Ingin Merdeka dari Ukraina
loading...
A
A
A
DONBASS - Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Republik Rakyat Luhansk (LPR) pada Senin (21/2/2022).
Donetsk dan Luhansk merupakan wilayah yang terletak di Donbass, Ukraina timur. Diketahui, kedua wilayah tersebut telah memisahkan diri dari Ukraina sejak 2014.
Pada 2015, Donetsk dan Luhansk melaksanakan referendum. Referendum tersebut dianggap ilegal karena hukum Ukraina tidak mengatur referendum lokal.
Selain itu, kemerdekaan Donetsk dan Luhansk juga tidak diakui secara internasional. Meski tidak diakui secara internasional, separatis tetap memproklamirkan kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Republik Rakyat Luhansk (LPR) sehari setelah referendum.
Upaya menyelesaikan konflik yang terjadi Ukraina timur telah ditetapkan pada Perjanjian Misk 2015.
Namun perjanjian tersebut tidak pernah terlaksana. Akibatnya, perang masih kerap terjadi hingga menghancurkan ekonomi dan industri wilayah tersebut.
Donetsk dan Luhansk menginginkan otonomi penuh dari pemerintah pusat Kiev serta masing-masing pemimpin kedua wilayah memproklamirkan diri sebagai presiden.
Pada 2018, Denis Pushilin terpilih menjadi pemimpin Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan Republik Rakyat Luhansk dipimpin Leonid Pasechnik.
Selain itu, warga Donetsk dan Luhansk sudah sejak lama ingin memisahkan dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia.
Rusia juga menganggap Ukraina bagian dari wilayahnya secara historis. Donetsk dikenal sebagai salah satu penghasil baja utama di Ukraina.
Sedangkan Luhansk merupakan kota industri yang berbatasan dengan Rusia di tepi utara Laut Hitam yang memiliki cadangan batu bara yang besar.
Banyaknya sumber daya alam di wilayah tersebut membuat Ukraina enggan melepaskan daerah tersebut menjadi negara merdeka.
Donetsk dan Luhansk merupakan wilayah yang terletak di Donbass, Ukraina timur. Diketahui, kedua wilayah tersebut telah memisahkan diri dari Ukraina sejak 2014.
Pada 2015, Donetsk dan Luhansk melaksanakan referendum. Referendum tersebut dianggap ilegal karena hukum Ukraina tidak mengatur referendum lokal.
Selain itu, kemerdekaan Donetsk dan Luhansk juga tidak diakui secara internasional. Meski tidak diakui secara internasional, separatis tetap memproklamirkan kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Republik Rakyat Luhansk (LPR) sehari setelah referendum.
Upaya menyelesaikan konflik yang terjadi Ukraina timur telah ditetapkan pada Perjanjian Misk 2015.
Namun perjanjian tersebut tidak pernah terlaksana. Akibatnya, perang masih kerap terjadi hingga menghancurkan ekonomi dan industri wilayah tersebut.
Donetsk dan Luhansk menginginkan otonomi penuh dari pemerintah pusat Kiev serta masing-masing pemimpin kedua wilayah memproklamirkan diri sebagai presiden.
Pada 2018, Denis Pushilin terpilih menjadi pemimpin Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan Republik Rakyat Luhansk dipimpin Leonid Pasechnik.
Selain itu, warga Donetsk dan Luhansk sudah sejak lama ingin memisahkan dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia.
Rusia juga menganggap Ukraina bagian dari wilayahnya secara historis. Donetsk dikenal sebagai salah satu penghasil baja utama di Ukraina.
Sedangkan Luhansk merupakan kota industri yang berbatasan dengan Rusia di tepi utara Laut Hitam yang memiliki cadangan batu bara yang besar.
Banyaknya sumber daya alam di wilayah tersebut membuat Ukraina enggan melepaskan daerah tersebut menjadi negara merdeka.
(sya)