Putin: Kepentingan Rusia Tidak Dapat Dinegosiasikan

MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada Rabu (23/2/2022) bahwa kepentingan negara tidak dapat dinegosiasikan. Pernyataan ini dilontarkan Putin, ketika Moskow dituding mengumpulkan lebih dari 150.000 tentara di perbatasan dengan Ukraina dan Barat menghukum Rusia dengan sanksi baru.

Dalam pidato video untuk menandai Hari Pembela Tanah Air, Putin memberi selamat kepada militer Rusia dan memuji kesiapan tempur tentara setelah dia mengisyaratkan rencana untuk mengirim pasukan ke Ukraina.



"Negara kami selalu terbuka untuk dialog langsung dan jujur, untuk mencari solusi diplomatik untuk masalah yang paling kompleks," kata Putin, seperti dikutip dari Channel News Asia. "Kepentingan Rusia, keamanan warga kami, tidak dapat dinegosiasikan bagi kami," lanjutnya.

Putin berbicara setelah majelis tinggi parlemen, Dewan Federasi, pada Selasa malam memberinya persetujuan bulat untuk mengerahkan "penjaga perdamaian" ke dua wilayah Ukraina yang memisahkan diri yang sekarang diakui oleh Moskow sebagai wilayah independen, dan berpotensi ke bagian lain Ukraina.

Pada Selasa malam, Rusia mengatakan bahwa mereka telah menjalin hubungan diplomatik "di tingkat kedutaan" dengan wilayah yang dikuasai separatis, yang memisahkan diri dari Kyiv pada 2014 dalam konflik yang menelan 14.000 nyawa. Moskow juga mengatakan akan segera mengevakuasi personel diplomatik dari Ukraina untuk "melindungi nyawa mereka".



Berbicara kepada wartawan pada Selasa malam, Putin menetapkan sejumlah kondisi ketat jika Barat ingin mengurangi eskalasi krisis, dengan mengatakan bahwa Ukraina yang pro-Barat harus membatalkan ambisi keanggotaan Organisasi Perjanjian Atlantik Utara (NATO) dan mempertahankan netralitas.



Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan sanksi baru yang keras terhadap Rusia karena "memulai" invasi ke Ukraina, tetapi mengatakan bahwa masih ada waktu untuk menghindari perang.

Jepang dan Australia mengikuti langkah AS pada Rabu pagi dengan hukuman keras mereka sendiri untuk Moskow dan individu yang terkait dengan agresi terhadap Ukraina. Perdana Menteri Australia Scott Morrison menargetkan anggota dewan keamanan Rusia karena "berperilaku seperti preman dan pengganggu".