Putin Ungkap Sejauh Apa Pasukan Rusia Bisa Dikerahkan dalam Konflik Ukraina
Rabu, 23 Februari 2022 - 13:30 WIB
loading...
Tentara Rusia mengendarai kendaraan amphibi multiguna MT-LB saat latihan di Rostov, Rusia, 20 Desember 2021. Foto/REUTERS
A
A
A
MOSKOW - Luasnya tindakan militer Rusia di Republik Donetsk dan Luhansk bergantung pada situasi yang berkembang di lapangan.
Pernyataan itu diungkapkan Presiden Rusia Vladimir Putin kepada wartawan pada Selasa (22/2/2022), setelah Senat memberinya hak mengerahkan pasukan ke luar negeri.
Berbicara kepada media beberapa menit setelah majelis tinggi parlemen Rusia mendukung permintaannya untuk penempatan militer, Putin menerima pertanyaan dari seorang jurnalis tentang seberapa jauh pasukan Moskow siap untuk pergi.
Baca juga: Gagal Rebut Donbass, Presiden Ukraina Zelensky Didesak Mundur
Dalam tanggapannya, Putin tidak mengkonfirmasi apakah pasukan Rusia telah diperintahkan ke Donbass, meskipun Barat mengklaim tentara Rusia sudah berada di wilayah tersebut.
Baca juga: Meme Kedubes AS di Ukraina Bikin Gerah Rusia, Cek Fakta Lengkapnya
Ketua Senat Rusia Valentina Matvienko sebelumnya menyarankan agar pasukan tersebut dapat mengambil peran sebagai penjaga perdamaian di Donbass.
Baca juga: Biden Umumkan Tahap Pertama Sanksi Baru Rusia, Hindari Senjata Makan Tuan
“Saya tidak mengatakan bahwa pasukan akan dikerahkan di sana segera setelah pertemuan kita,” papar Putin secara singkat dan padat.
Dewan Federasi Rusia memberi Putin hak menggunakan militer negara itu di luar negeri pada Selasa pagi (22/2/2022).
Matvienko mendukung pemungutan suara dengan saran bahwa, “Pasukan akan menciptakan kondisi normal bagi kehidupan masyarakat dan memastikan keamanan di Donbass.”
Kata-kata resolusi legislatif tidak spesifik dengan mengatakan, “Pasukan dapat digunakan sesuai dengan Konstitusi, dengan bidang kegiatan mereka, tujuan mereka, lama tinggal di luar Rusia akan diputuskan oleh presiden.”
Izin itu datang sehari setelah Moskow memilih mengakui Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Luhansk (LPR) yang memisahkan diri di timur Ukraina.
DPR dan LPR memisahkan diri dari Kiev pada 2014 setelah peristiwa Maidan dan kudeta yang didukung Barat.
Kremlin menegaskan langkah itu diperlukan untuk melindungi penduduk sipil, menuduh Kiev tidak menunjukkan kesediaan untuk mengakhiri konflik sipil selama bertahun-tahun melalui negosiasi dan malah memilih merebut kembali republik itu dengan paksa.
Kiev menyatakan pihaknya tidak berusaha menyerang wilayahnya sendiri, sementara pejabat tinggi dan media barat telah berulang kali mengklaim Rusia telah mempersiapkan “invasi” habis-habisan ke Ukraina.
Tuduhan itu ditolak Moskow sebagai "berita palsu" yang disebarkan media Barat.
Pernyataan itu diungkapkan Presiden Rusia Vladimir Putin kepada wartawan pada Selasa (22/2/2022), setelah Senat memberinya hak mengerahkan pasukan ke luar negeri.
Berbicara kepada media beberapa menit setelah majelis tinggi parlemen Rusia mendukung permintaannya untuk penempatan militer, Putin menerima pertanyaan dari seorang jurnalis tentang seberapa jauh pasukan Moskow siap untuk pergi.
Baca juga: Gagal Rebut Donbass, Presiden Ukraina Zelensky Didesak Mundur
Dalam tanggapannya, Putin tidak mengkonfirmasi apakah pasukan Rusia telah diperintahkan ke Donbass, meskipun Barat mengklaim tentara Rusia sudah berada di wilayah tersebut.
Baca juga: Meme Kedubes AS di Ukraina Bikin Gerah Rusia, Cek Fakta Lengkapnya
Ketua Senat Rusia Valentina Matvienko sebelumnya menyarankan agar pasukan tersebut dapat mengambil peran sebagai penjaga perdamaian di Donbass.
Baca juga: Biden Umumkan Tahap Pertama Sanksi Baru Rusia, Hindari Senjata Makan Tuan
“Saya tidak mengatakan bahwa pasukan akan dikerahkan di sana segera setelah pertemuan kita,” papar Putin secara singkat dan padat.
Dewan Federasi Rusia memberi Putin hak menggunakan militer negara itu di luar negeri pada Selasa pagi (22/2/2022).
Matvienko mendukung pemungutan suara dengan saran bahwa, “Pasukan akan menciptakan kondisi normal bagi kehidupan masyarakat dan memastikan keamanan di Donbass.”
Kata-kata resolusi legislatif tidak spesifik dengan mengatakan, “Pasukan dapat digunakan sesuai dengan Konstitusi, dengan bidang kegiatan mereka, tujuan mereka, lama tinggal di luar Rusia akan diputuskan oleh presiden.”
Izin itu datang sehari setelah Moskow memilih mengakui Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Luhansk (LPR) yang memisahkan diri di timur Ukraina.
DPR dan LPR memisahkan diri dari Kiev pada 2014 setelah peristiwa Maidan dan kudeta yang didukung Barat.
Kremlin menegaskan langkah itu diperlukan untuk melindungi penduduk sipil, menuduh Kiev tidak menunjukkan kesediaan untuk mengakhiri konflik sipil selama bertahun-tahun melalui negosiasi dan malah memilih merebut kembali republik itu dengan paksa.
Kiev menyatakan pihaknya tidak berusaha menyerang wilayahnya sendiri, sementara pejabat tinggi dan media barat telah berulang kali mengklaim Rusia telah mempersiapkan “invasi” habis-habisan ke Ukraina.
Tuduhan itu ditolak Moskow sebagai "berita palsu" yang disebarkan media Barat.
(sya)
Lihat Juga :
