Junta Myanmar Desak Utusan ASEAN Tidak Terlibat dengan Kelompok Teroris
loading...
Junta Myanmar Desak Utusan ASEAN Tidak Terlibat dengan Kelompok Teroris. FOTO/Anadolu Agency
A
A
A
NAYPYIDAW - Pemerintah militer Myanmar telah mengkritik seruan agar utusan khusus ASEAN untuk negara yang dilanda konflik itu bertemu dengan badan-badan yang menentang kudeta tahun lalu. Junta Myanmar sendiri telah menyatakan badan tersebut sebagai ‘kelompok teroris’.
"Kementerian mencatat bahwa sementara beberapa pertimbangan konstruktif pada pelaksanaan konsensus lima poin, dua anggota telah menyarankan (untuk) utusan khusus untuk terlibat dengan asosiasi yang melanggar hukum dan kelompok teroris," kata Kementerian Luar Negeri Myanmar dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari Reuters, Senin (21/2/2022).
Dalam tanggapan publik pertamanya terhadap pertemuan ASEAN pekan lalu, kementerian tersebut mengatakan, menyarankan utusan itu untuk terlibat dengan kelompok-kelompok semacam itu "tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip piagam ASEAN tetapi juga merusak upaya kontra-terorisme ASEAN".
Setelah pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN pada Kamis (17/2/2022), Indonesia mengatakan sangat penting bagi utusan untuk bertemu semua pihak dalam konflik. Sementara Malaysia menyerukan pembicaraan dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), sebuah kelompok yang terdiri dari pemerintahan yang digulingkan dan penentang junta Myanmar.
Zin Mar Aung, Menteri Luar Negeri NUG, menyambut baik panggilan Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah agar utusan khusus Prak Sokhonn bertemu dengan NUG. Dalam sebuah pesan di Twitter, Zin Mar Aung berterima kasih kepada Saifuddin atas "dukungan kuatnya untuk menemukan solusi di Myanmar dan pesannya yang jelas kepada utusan khusus".
Sementara Prak Sokhonn, Menteri Luar Negeri Kamboja, mengatakan, terlibat dengan NUG adalah hal yang rumit karena keberatan junta. Namun, ia mengatakan utusan khusus itu bisa bertindak sebagai "jembatan".
Dia mengatakan pendahulunya sebagai utusan ASEAN tidak dapat mengunjungi Myanmar karena prasyarat oleh beberapa anggota ASEAN yang dianggap tidak dapat diterima oleh para jenderal junta Myanmar yang berkuasa.
Tahun lalu, junta Myanmar telah menerapkan lima poin rencana perdamaian yang disepakati dengan ASEAN. Rencanan ini mencakup segera diakhirinya permusuhan dan membiarkan utusan khusus memfasilitasi dialog. Perwakilan dari pemerintah Myanmar yang dikendalikan militer belum diundang ke pertemuan ASEAN sejak akhir tahun lalu.
Myanmar telah berada dalam krisis sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih tahun lalu, dengan lebih dari 1.500 warga sipil tewas dalam tindakan keras terhadap lawan junta, menurut angka yang dikutip oleh kelompok aktivis yang berbasis di Thailand.
"Kementerian mencatat bahwa sementara beberapa pertimbangan konstruktif pada pelaksanaan konsensus lima poin, dua anggota telah menyarankan (untuk) utusan khusus untuk terlibat dengan asosiasi yang melanggar hukum dan kelompok teroris," kata Kementerian Luar Negeri Myanmar dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari Reuters, Senin (21/2/2022).
Dalam tanggapan publik pertamanya terhadap pertemuan ASEAN pekan lalu, kementerian tersebut mengatakan, menyarankan utusan itu untuk terlibat dengan kelompok-kelompok semacam itu "tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip piagam ASEAN tetapi juga merusak upaya kontra-terorisme ASEAN".
Setelah pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN pada Kamis (17/2/2022), Indonesia mengatakan sangat penting bagi utusan untuk bertemu semua pihak dalam konflik. Sementara Malaysia menyerukan pembicaraan dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), sebuah kelompok yang terdiri dari pemerintahan yang digulingkan dan penentang junta Myanmar.
Zin Mar Aung, Menteri Luar Negeri NUG, menyambut baik panggilan Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah agar utusan khusus Prak Sokhonn bertemu dengan NUG. Dalam sebuah pesan di Twitter, Zin Mar Aung berterima kasih kepada Saifuddin atas "dukungan kuatnya untuk menemukan solusi di Myanmar dan pesannya yang jelas kepada utusan khusus".
Sementara Prak Sokhonn, Menteri Luar Negeri Kamboja, mengatakan, terlibat dengan NUG adalah hal yang rumit karena keberatan junta. Namun, ia mengatakan utusan khusus itu bisa bertindak sebagai "jembatan".
Dia mengatakan pendahulunya sebagai utusan ASEAN tidak dapat mengunjungi Myanmar karena prasyarat oleh beberapa anggota ASEAN yang dianggap tidak dapat diterima oleh para jenderal junta Myanmar yang berkuasa.
Tahun lalu, junta Myanmar telah menerapkan lima poin rencana perdamaian yang disepakati dengan ASEAN. Rencanan ini mencakup segera diakhirinya permusuhan dan membiarkan utusan khusus memfasilitasi dialog. Perwakilan dari pemerintah Myanmar yang dikendalikan militer belum diundang ke pertemuan ASEAN sejak akhir tahun lalu.
Myanmar telah berada dalam krisis sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih tahun lalu, dengan lebih dari 1.500 warga sipil tewas dalam tindakan keras terhadap lawan junta, menurut angka yang dikutip oleh kelompok aktivis yang berbasis di Thailand.
(esn)
Lihat Juga :
