Taliban Klaim Bakal Segera Dapat Pengakuan Internasional

KABUL - Sejak mengambil alih kekuasaan di Afghanistan pada Agustus 2021, hingga kini belum ada satu negara pun di dunia yang secara resmi mengakui pemerintahan Taliban . Dunia internasional masih belum yakin, Taliban tidak akan melakukan hal yang sama dengan yang mereka terapkan di masa lalu.

Meski demikian, Menteri Luar Negeri Taliban, Amir Khan Muttaqi mengaku pemerintahannya akan segera mendapatkan pengakuan internasional. Hal ini diungkapkan Muttagi sekemballinya ia dari pertemuan dengan sejumlah negara Barat di Oslo, Norwegia.



"Dalam proses mendapatkan pengakuan, kami semakin dekat dengan tujuan itu," kata Muttaqi pada AFP, seperti dikutip dari Channel News Asia, Kamis (3/2/2022). "Itu adalah hak kami, hak rakyat Afghanistan. Kami akan melanjutkan perjuangan dan upaya politik kami sampai kami mendapatkan hak kami," lanjutnya.

Pembicaraan di Norwegia bulan lalu adalah yang pertama melibatkan Taliban yang diadakan di wilayah Barat dalam beberapa dasawarsa. Norwegia sendiri bersikeras bahwa pertemuan itu tidak dimaksudkan untuk memberikan pengakuan formal kepada kelompok garis keras Islam tersebut, namun Taliban telah menggembar-gemborkannya seperti itu.

Muttaqi mengatakan bahwa pemerintahnya secara aktif terlibat dengan komunitas internasional - sebuah indikasi yang jelas, dia bersikeras, untuk meningkatkan penerimaan. "Masyarakat internasional ingin berinteraksi dengan kami. Kami telah memiliki prestasi yang baik dalam hal itu," tandasnya.



Ia juga menyatakan, bahwa beberapa negara mengoperasikan kedutaan di Kabul, dengan lebih banyak lagi diharapkan akan segera dibuka. "Kami berharap kedutaan beberapa negara Eropa dan Arab juga akan dibuka," katanya.

Tetapi Muttaqi mengatakan bahwa konsesi apa pun yang dibuat Taliban di bidang-bidang seperti hak asasi manusia akan sesuai dengan persyaratan mereka dan bukan sebagai akibat dari tekanan internasional.

"Apa yang kami lakukan di negara kami bukan karena kami harus memenuhi persyaratan, kami juga tidak melakukannya di bawah tekanan seseorang. Kami melakukannya sesuai rencana dan kebijakan kami," ungkapnya.



Taliban telah menjanjikan versi yang lebih lembut dari aturan Islam yang keras yang menandai pemerintahan pertama mereka dalam kekuasaan dari tahun 1996 hingga 2001. Tetapi, rezim baru dengan cepat melarang perempuan dari sebagian besar pekerjaan pemerintah dan menutup sebagian besar sekolah menengah perempuan.

Namun, meskipun ada bukti jelas yang bertentangan, Muttaqi bersikeras bahwa rezim baru tidak memecat pegawai pemerintah sebelumnya yang didukung AS. "Tidak satu pun dari 500.000 karyawan rezim sebelumnya, pria atau wanita, telah dipecat. Mereka semua dibayar," katanya.

Tetapi di jalan-jalan Kabul dan di tempat lain di negara itu, ribuan orang mengatakan mereka telah kehilangan pekerjaan atau tidak dibayar selama berbulan-bulan.