Ikuti Jejak AS, Inggris Pertimbangkan Kerahkan Militer Besar-besaran ke Perbatasan Eropa

LONDON - Inggris tengah mempertimbangkan untuk menggandakan jumlah pasukannya dan mengirim senjata ke Estonia di tengah kondisi keamanan perbatasan Ukraina dengan Rusia memburuk.

Pejabat Inggris diperkirakan akan mengunjungi markas NATO minggu depan untuk menyelesaikan rincian proposal paket keamanan yang diusulkan, yang akan mencakup pasukan tambahan, jet tempur dan kapal perang.

"Paket ini akan mengirimkan pesan yang jelas ke Kremlin - kami tidak akan mentolerir aktivitas destabilisasi mereka, dan kami akan selalu mendukung sekutu NATO kami dalam menghadapi permusuhan Rusia," tulis Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dalam sebuah pernyataan.

"Jika Presiden Putin memilih jalan pertumpahan darah dan kehancuran, itu akan menjadi tragedi bagi Eropa. Ukraina bebas memilih masa depannya sendiri," tambahnya seperti dikutip dari CNBC, Minggu (30/1/2022).



Inggris saat ini memiliki lebih dari 900 personel militer yang berbasis di Estonia, lebih dari 100 tentara di Ukraina dan sekitar 150 tentara di Polandia.

Kapal induk HMS Prince of Wales saat ini siaga untuk bergerak dalam beberapa jam jika ketegangan meningkat lebih lanjut.

Pernyataan ini muncul setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan pengerahan lebih banyak pasukan akan terjadi dalam waktu dekat. Pada awal pekan ini Pentagon mengumumkan bahwa sekitar 8.500 tentara Amerika telah ditempatkan dalam "siaga tinggi" untuk dikerahkan ke Eropa Timur.



Sebelumnya juga diwartakan PM Inggris Boris Johnson bertekad untuk mempercepat upaya diplomatik. Johnson akan menyambangi wilayah Ukraina guna menghindari pertumpahan darah antara Rusia dan Ukraina. Ia juga akan berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin melalui panggilan telepon.



Krisis di Ukraina muncul setelah Kremlin menumpuk pasukannya di sepanjang perbatasan Ukraina dengan Rusia dan Belarusia. Kehadiran militer Rusia yang terus meningkat meniru langkah Rusia jelang pencaplokan Crimea pada 2014, sebuah semenanjung di Laut Hitam, yang memicu kegemparan internasional dan memicu serangkaian sanksi terhadap Moskow.

Kremlin sendiri membantah jika pengerahan pasukan adalah awal dari invasi dan menyebut gerakan itu sebagai latihan militer.