Kepolisian Israel Dituduh Gunakan Pegasus untuk Mengintai Warganya Sendiri
loading...
Perusahaan siber Israel, NSO Group, hadir di pameran keamanan di Tel Aviv, Israel, 4 Juni 2019. Foto/REUTERS
A
A
A
TEL AVIV - Kepolisian Israel dituduh menggunakan spyware Pegasus untuk melakukan penyadapan telepon warganya tanpa surat izin pengadilan.
Hasil penyelidikan itu diungkap media yang berbasis di Tel Aviv, Calcalist.
Pada Selasa (18/1/2022), Calcalist menerbitkan penyelidikan atas klaim bahwa kepolisian Israel menggunakan spyware buatan NSO Group untuk meretas ponsel warga dari jarak jauh.
Kepolisian Israel dituduh mengendalikan perangkat telepon warga dan mengekstraksi informasi, meskipun tidak memiliki surat perintah yang dijamin pengadilan.
“Orang-orang yang diduga menjadi sasaran penyadapan termasuk walikota, pemimpin protes, mantan pegawai pemerintah, dan kontak dekat seorang politisi senior,” papar laporan investigasi Calcalist.
"Peretasan itu tidak dilakukan di bawah pengawasan pengadilan, dan polisi tidak meminta surat perintah penggeledahan atau penyadapan untuk melakukan pengawasan," ungkap laporan itu.
Apalagi setelah informasi ilegal itu dikumpulkan, ternyata tidak ada pengawasan terhadap data yang ada, atau bagaimana kepolisian menggunakan atau mendistribusikannya.
Hasil penyelidikan itu diungkap media yang berbasis di Tel Aviv, Calcalist.
Pada Selasa (18/1/2022), Calcalist menerbitkan penyelidikan atas klaim bahwa kepolisian Israel menggunakan spyware buatan NSO Group untuk meretas ponsel warga dari jarak jauh.
Kepolisian Israel dituduh mengendalikan perangkat telepon warga dan mengekstraksi informasi, meskipun tidak memiliki surat perintah yang dijamin pengadilan.
“Orang-orang yang diduga menjadi sasaran penyadapan termasuk walikota, pemimpin protes, mantan pegawai pemerintah, dan kontak dekat seorang politisi senior,” papar laporan investigasi Calcalist.
"Peretasan itu tidak dilakukan di bawah pengawasan pengadilan, dan polisi tidak meminta surat perintah penggeledahan atau penyadapan untuk melakukan pengawasan," ungkap laporan itu.
Apalagi setelah informasi ilegal itu dikumpulkan, ternyata tidak ada pengawasan terhadap data yang ada, atau bagaimana kepolisian menggunakan atau mendistribusikannya.
Lihat Juga :
