Produksi Vaksin, Kerja Sama Jaringan Perusahaan Farmasi Jadi Prioritas
Kamis, 11 Juni 2020 - 09:59 WIB
loading...
Foto/Reuters
A
A
A
LONDON - Pada saat para peneliti melakukan uji klinis kandidat vaksin Covid-19 , proyeksi tentang produksi vaksin secara massal untuk memenuhi seluruh penduduk dunia juga menjadi pertimbangan. Kerja sama jaringan perusahaan farmasi di seluruh dunia menjadi prioritas yang dilakukan untuk menyelamatkan dunia.
World Economic Forum mengusulkan mekanisme kerja sama bagi para peneliti vaksin dan perusahaan vaksin. Itu bertujuan untuk melindungi, baik peneliti maupun perusahaan farmasi yang akan memproduksi vaksin secara massal. Apalagi uji klinis secara massal juga membutuhkan kerja sama dengan perusahaan vaksin.
Kepala Shaping the Future of Health and Healthcare di World Economic Forum (WEF) Arnaud Bernaert menyarankan pemanfaatan Developing Countries Vaccine Manufacturers Network (DCVMN) untuk memproduksi vaksin. Pasalnya, DCVMN merupakan jaringan perusahaan farmasi yang mampu memproduksi dan menjangkau 65% anggota WHO. (Baca: Palestina Puji Saudi Tolak Rencana Israel Caplok Tepi Barat)
“DCVMN memiliki jaringan 40 perusahaan farmasi yang berlokasi di negara berkembang, seperti India, Indonesia, South Korea, Brasil, China, Afrika Selatan yang bisa diajak bekerja sama,” kata Bernaert,l dilansir Weforum. Kenapa fokus di negara berkembang? Negara maju yang tergabung G-7 sudah memiliki skenario sendiri karena mereka yang melakukan penelitian dan memiliki jaringan perusahaan farmasi.
“Saat ini hanya tersedia kurang dari 10 kandidat vaksin dalam proses uji klinis,” kata Bernaert. Sedangkan 3,5 juta vaksin Covid-19 harus diproduksi untuk mencegah penyebaran virus korona dan mengakhiri pandemi ini.
Tantangan lainnya berkaitan dengan lisensi dan persetujuan dari peneliti untuk memproduksi vaksin korona secara massal. “Selanjutnya adalah vaksinasi secara global yang seharusnya memenuhi prinsip akses universal, kesetaraan, dan prioritas kepada penduduk yang rawan,” kata Bernaert.
Sebelumnya, perusahaan farmasi raksasa Inggris-Swedia, AstraZeneca, mendekati salah satu rivalnya dari AS, Gilead Sciences, untuk potensi merger. Melansir Bloomberg, upaya pendekatan itu telah dilakukan sejak bulan lalu. (Baca juga: RI Tegaskan Rencana Aneksasi Tepi Barat oleh Israel Ilegal)
World Economic Forum mengusulkan mekanisme kerja sama bagi para peneliti vaksin dan perusahaan vaksin. Itu bertujuan untuk melindungi, baik peneliti maupun perusahaan farmasi yang akan memproduksi vaksin secara massal. Apalagi uji klinis secara massal juga membutuhkan kerja sama dengan perusahaan vaksin.
Kepala Shaping the Future of Health and Healthcare di World Economic Forum (WEF) Arnaud Bernaert menyarankan pemanfaatan Developing Countries Vaccine Manufacturers Network (DCVMN) untuk memproduksi vaksin. Pasalnya, DCVMN merupakan jaringan perusahaan farmasi yang mampu memproduksi dan menjangkau 65% anggota WHO. (Baca: Palestina Puji Saudi Tolak Rencana Israel Caplok Tepi Barat)
“DCVMN memiliki jaringan 40 perusahaan farmasi yang berlokasi di negara berkembang, seperti India, Indonesia, South Korea, Brasil, China, Afrika Selatan yang bisa diajak bekerja sama,” kata Bernaert,l dilansir Weforum. Kenapa fokus di negara berkembang? Negara maju yang tergabung G-7 sudah memiliki skenario sendiri karena mereka yang melakukan penelitian dan memiliki jaringan perusahaan farmasi.
“Saat ini hanya tersedia kurang dari 10 kandidat vaksin dalam proses uji klinis,” kata Bernaert. Sedangkan 3,5 juta vaksin Covid-19 harus diproduksi untuk mencegah penyebaran virus korona dan mengakhiri pandemi ini.
Tantangan lainnya berkaitan dengan lisensi dan persetujuan dari peneliti untuk memproduksi vaksin korona secara massal. “Selanjutnya adalah vaksinasi secara global yang seharusnya memenuhi prinsip akses universal, kesetaraan, dan prioritas kepada penduduk yang rawan,” kata Bernaert.
Sebelumnya, perusahaan farmasi raksasa Inggris-Swedia, AstraZeneca, mendekati salah satu rivalnya dari AS, Gilead Sciences, untuk potensi merger. Melansir Bloomberg, upaya pendekatan itu telah dilakukan sejak bulan lalu. (Baca juga: RI Tegaskan Rencana Aneksasi Tepi Barat oleh Israel Ilegal)
Lihat Juga :
