Serangan Ransomware Lumpuhkan Penjara AS

WASHINGTON - Sebuah serangan siber , dicurigai ransomware , di New Mexico, Amerika Serikat (AS) telah mengganggu layanan masyarakat di seluruh wilayah itu, termasuk penjara lokal di Albuquerque yang terkunci setelah kehilangan akses ke kamera pengawas, basis data, dan pintu otomatis.

Insiden tersebut, yang terjadi pada 5 Januari di Bernalillo, telah mengakibatkan narapidana di Pusat Penahanan Metropolitan (MDC) di kota terbesar negara bagian itu terkurung di sel mereka. Serangan itu juga mempengaruhi layanan telepon dan internet di penjara, membuat staf tidak dapat memeriksa catatan tahanan.

Serangan siber juga menghapus – dan mungkin merusak – database penjara yang vital, termasuk database pelacakan insiden, yang mencatat semua laporan kekerasan di fasilitas tersebut seperti perkelahian, penggunaan kekuatan, dan tuduhan penyerangan seksual.



Dalam pemberitahuan pengadilan darurat, jaksa daerah mencatat bahwa sistem pintu otomatis tidak dapat digunakan yang berarti staf harus menggunakan kunci untuk membuka pintu fasilitas secara manual. Jaksa Taylor Rahn mengungkapkan bahwa tidak ada akses ke kamera di dalam fasilitas sejak malam serangan itu.

Akses pengunjung ke pusat penahanan juga ditangguhkan ketika penjara dikunci, menurut laporan surat kabar Albuquerque Journal tentang gangguan layanan yang lebih luas di gedung-gedung pemerintah di seluruh wilayah terpadat di New Mexico yang membuat banyak kantor tutup.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Senin, pemerintah wilayah itu memberi tahu publik bahwa layanan masih terbatas, meminta orang untuk memahami beratnya masalah ransomware tersebut.

Baca juga: Pertama Kali, Arab Saudi Sebut Nama dan Permalukan Pria Pelaku Pelecehan Seksual

Di antara sistem yang terpengaruh adalah sistem di Pengadilan Pengesahan, yang tidak dapat mencatat kasus baru sementara pengambilan dan pembebasan operasional narapidana berlanjut di MDC seperti dilansir dari Russia Today, Kamis (13/1/2022).

Penguncian juga tampaknya memicu masalah hukum karena daerah itu berisiko berpotensi melanggar penyelesaian gugatan tahun 1995 tentang kondisi sel di penjara-penjaranya, menurut The Verge. Di bawah ketentuan kesepakatan itu, narapidana diberikan hak istimewa, termasuk waktu keluar dari sel dan akses reguler ke telepon dan perangkat lain.

Dalam pengajuan daruratnya, pihak pemerintah daerah mencatat bahwa keterbatasan waktu sel dapat berdampak pada kemampuan narapidana untuk mengakses telepon dan tablet dan memperingatkan bahwa MDC mungkin tidak dapat mengumpulkan data yang diperlukan oleh penyelesaian tergantung pada lamanya dampak serangan.

Baca juga: ABK Indonesia Disandera Houthi di Yaman, Uni Emirat Arab Lapor PBB