UE Tuding China Dalang 'Gelombang Besar' Disinformasi Covid-19

Rabu, 10 Juni 2020 - 19:24 WIB
loading...
UE Tuding China Dalang Gelombang Besar Disinformasi Covid-19
Wakil Presiden Komisi Eropa, Vera Jourova. Foto/The Guardian
A A A
BRUSSELS - Uni Eropa (UE) menuduh China menjalankan kampanye disinformasi terkait Covid-19 di kelompok itu. Tudingan itu dilontarkan saat UE menetapkan rencana untuk mengtasi "gelombang besar" fakta-fakta yang keliru terkait pandemi virus Corona.

Komisi Eropa mengatakan Rusia dan China menjalankan operasi pengaruh yang ditargetkan dan kampanye disinformasi di UE, lingkungannya, dan secara global. Sementara tuduhan terhadap Rusia telah dilontarkan pada banyak kesempatan, ini adalah pertama kalinya eksekutif UE secara terbuka menyebut China sebagai sumber disinformasi.

Politisi Prancis sangat marah ketika sebuah situs web kedutaan besar China pada bulan April, masa puncak pandemi di Eropa, mengklaim bahwa para perawat meninggal pekerjaan mereka sehingga banyak warga Prancis yang meninggal.

Diplomat China yang tidak disebutkan namanya juga mengklaim bahwa 80 anggota parlemen Prancis telah menggunakan penghinaan rasis terhadap kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Saya percaya jika kita memiliki bukti, kita tidak boleh menghindar dari penamaan dan mempermalukan," kata wakil presiden komisi Eropa, Vera Jourova.

“Apa yang juga kami saksikan adalah lonjakan narasi yang melemahkan demokrasi kita dan pada dasarnya tanggapan kita terhadap krisis, misalnya klaim ada laboratorium biologi rahasia AS di bekas republik Soviet telah disebarkan oleh outlet pro-Kremlin, serta pejabat dan media pemerintah China," imbuhnya seperti dikutip dari The Guardian, Rabu (10/6/2020).

"Saya sangat percaya bahwa UE yang secara geopolitik kuat hanya dapat terwujud jika kita tegas," cetus Jourova, menyinggung tujuan presiden komisi Eropa Ursula von der Leyen, agar badan tersebut memiliki pengaruh lebih besar di panggung dunia.

Sikap ini menandai perubahan nada dari laporan bulan Maret yang hanya menggambarkan narasi media China, sementara memfokuskan sorotan pada disinformasi dari sumber-sumber yang didukung Kremlin. Itu terjadi setelah anggota parlemen di parlemen Eropa menuduh komisi mempermudah laporan sebelumnya tentang disinformasi di bawah tekanan dari China - tuduhan yang ditolak oleh pejabat UE.

Negara-negara anggota UE sedang berurusan dengan China di berbagai bidang, dari kebijakan luar negeri dan keamanan, hingga ekonomi. Komisi UE menggambarkan China sebagai "saingan sistemik" dalam sebuah laporan tahun 2019 yang dilihat oleh banyak negara anggota sebagai tanda bagaimana UE berurusan dengan pemerintah yang semakin agresif di Beijing.

Komisi Eropa juga mengeluarkan teguran implisit kepada Donald Trump, karena mencatat efek berbahaya dari saran anehnya tentang menyuntikkan pemutih untuk mengobati virus Corona. Tanpa menyebut presiden AS, sebuah dokumen komisi menyatakan bahwa klaim palsu seperti itu bisa "sangat berbahaya", mencatat bahwa Pusat Kontrol Racun Belgia telah mencatat peningkatan 15% jumlah insiden terkait pemutih.

Jourova mengulangi pujiannya terhadap Twitter karena memasang tag factcheck pada dua tweet Trump baru-baru ini, sambil mengatakan dia ingin melihat pendekatan serupa yang diambil oleh perusahaan media sosial pada informasi palsu lainnya.

"Baik itu presiden, jadilah diplomat, baik itu Saya....ketika kita (politisi) mengatakan sesuatu kita harus bertanggung jawab dan kita harus dapat berdiri bahwa seseorang pergi dan memeriksa fakta," serunya.

Komisi Eropa telah mendorong perusahaan media sosial untuk menandatangani kode praktik sukarela tentang disinformasi, sambil mengancam jika mereka gagal bertindak. Laporan terbaru meningkatkan tuntutan pada platform untuk lebih transparan dalam berbagi data dengan para peneliti dan mengintensifkan kerja dengan pemeriksa fakta independen.

"Saya tidak ingin platform itu sendiri menjadi penengah kebenaran," kata Jourova.

Aplikasi video-sharing milik China, Tik Tok, telah menjadi perusahaan terbaru yang menandatangani kode praktik, kata komisi itu, bergabung dengan Facebook, Google, Twitter dan Mozilla.
(ian)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1659 seconds (0.1#10.140)