AS Desak Korut Hentikan Provokasi dan Berallih ke Dialog

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) mendesak Korea Utara (Korut) untuk menghentikan "provokasi". Desakan itu muncul setelah peluncuran uji coba Korut baru-baru ini yang disebut oleh negara-negara regional sebagai rudal hipersonik canggih.

“Kami pikir, DPRK (Korut) berkewajiban menghentikan provokasi ini, untuk menunjukkan bahwa mereka juga tertarik dan serius dengan dialog ini,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Rabu (12/1/2022).



“Dan, jika mereka mau, mereka akan menemukan mitra yang bersedia di Amerika Serikat dan sekutu kami. Juga untuk terlibat dalam dialog ini," lanjut Price. Menurutnya, AS tidak menempatkan prasyarat pada dimulainya kembali negosiasi dengan Korut.

Peluncuran rudal balistik hari Selasa adalah yang kedua dari apa yang dikatakan Korut sebagai rudal hipersonik yang baru dikembangkan. Korea Selatan (Korsel) juga mengatakan tampaknya peluncuran itu adalah rudal hipersonik yang mencapai kecepatan lebih dari 10 Mach, atau sekitar 7.700 mph (12.400 kph).

Setelah peluncuran tersebut, Korsel menyatakan penyesalan yang kuat atas perkembangan tersebut dan meminta Pyongyang untuk menanggapi seruannya untuk berdialog, menurut kantor berita Korsel, Yonhap.



"Korut harus memilih kerja sama untuk perdamaian daripada tindakan yang bertentangan dengan upaya untuk membangun perdamaian di Semenanjung Korea, seperti peluncuran rudal terbaru, pada saat kritis ini untuk menstabilkan situasi politik di sekitar semenanjung itu," Yonhap mengutip pernyataan Kementerian Unifikasi Korea Selatan.

Sebelumnya pada awal pekan ini, AS dan lima negara lainnya mendesak Korut untuk mengakhiri program nuklir dan uji coba rudal balistiknya. AS, Inggris, Prancis, Irlandia, Albania, dan Jepang mengeluarkan pernyataan bersama menjelang sesi Dewan Keamanan PBB yang membahas uji coba rudal terbaru Pyongyang.



Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, dalam sebuah pernyataan tertulis atas nama enam negara, mengatakan "peluncuran rudal balistik Korut pada 5 Januari merupakan pelanggaran nyata terhadap beberapa resolusi Dewan Keamanan.

Pernyataan itu menggarisbawahi bahwa “pengejaran senjata pemusnah massal dan program rudal balistik yang terus dilakukan Korea Utara merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional.”