Mengenal CSTO, Organisasi Pengirim Pasukan Penjaga Perdamaian ke Kazakhstan

MOSKOW - Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO) hari ini, Kamis (6/1/2022), memutuskan untuk mengirim pasukan penjaga perdamaiannya ke Kazakhstan di tengah aksi protes yang berkecamuk di negara Asia Tengah itu.

Beberapa unit CSTO dikatakan sudah beroperasi di Kazakhstan untuk membantu menjaga ketertiban dan menstabilkan situasi di negara yang dilanda protes setelah menerima permintaan bantuan dari pemerintah.

Lalu apa itu CSTO? Berikut ini sekilas informasi mengenai organisasi yang dipimpin oleh Rusia itu yang dikutip dari Sputnik.

CSTO dibentuk antara tahun 1992 dan 2002, mencakup negara-negara pecahan-Soviet seperti Rusia, Belarus, Armenia, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, dan Uzbekistan.

Semua negara peserta setuju untuk tidak menggunakan atau ancaman kekerasan dan agresi terhadap salah satu negara dipandang sebagai agresi terhadap semua anggota CSTO.



Aliansi ini menggunakan apa yang disebut kepresidenan "berputar", dengan setiap negara anggota memimpin kelompok itu secara bergantian setiap tahun.

Keputusan untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian CSTO diumumkan oleh Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dewan Keamanan Kolektif CSTO.

Pasukan Penjaga Perdamaian dan Tugasnya

Seperti yang ditampilkan aliansi itu di situs webnya, pasukan penjaga perdamaian CSTO adalah satu set kontingen yang dirancang untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian organisasi. Di antara kontingen ini adalah personel militer, polisi, dan sipil yang terlatih secara khusus, bersama dengan kekuatan dan sarana yang disediakan oleh negara-negara anggota.

Jumlah personel penjaga perdamaian CSTO sekitar 3.600 orang.

"Tugas utama akan menjaga fasilitas negara dan militer yang penting dan memberikan bantuan kepada penegak hukum Kazakhstan dalam menstabilkan situasi dan mengembalikannya ke kerangka hukum," kata CSTO saat mengumumkan pengerahan kontingen pasukan penjaga perdamaian ini ke Kazakhstan.



Di antara tugas-tugas yang dapat dilakukan di bawah operasi penjaga perdamaian itu adalah memantau gencatan senjata dan perjanjian gencatan senjata, memisahkan pihak-pihak yang bertikai, menciptakan kondisi untuk negosiasi, memerangi kerusuhan massal, mempromosikan hak asasi manusia, perlindungan dan pertahanan fasilitas vital, dan menjamin akses untuk bantuan kemanusiaan.

Wakil Ketua Dewan Federasi Konstantin Kosachev menggarisbawahi bahwa CSTO pertama-tama dan terutama akan berkonsentrasi pada jaminan keamanan dan menjaga infrastruktur militer serta sipil, sementara itu akan tetap berpegang kepada penegakan hukum Kazakhstan untuk memastikan ketertiban di negara itu.

Selain sebagian dari Rusia, pasukan penjaga perdamaian yang dikirimkan ke Kazakhstan berasal dari negara-negara anggota lainnya. Kementerian Pertahanan Rusia Kamis pagi membagikan video kontingennya berangkat ke negara Asia Tengah itu.

Seorang koresponden Sputnik melaporkan pasukan penjaga perdamaian yang dikirim ke Kazakhstan juga terdiri dari sekitar 70 tentara dari Armenia. Mereka akan menjaga fasilitas infrastruktur militer penting di tengah kerusuhan yang sedang berlangsung.

Kementerian Luar Negeri Belarusia juga mengkonfirmasi bahwa mereka telah mengirim unit ke Kazakhstan, mengatakan situasi di negara-negara Asia Tengah yang dianggap menyerupai upaya kudeta.



Presiden Tajikistan Emomali Rahmon menegaskan niat negaranya untuk memenuhi komitmennya berdasarkan perjanjian CSTO sehubungan dengan situasi di Kazakhstan. Sebuah sumber dalam badan hukum Tajikistan mengatakan kepada Sputnik bahwa negara itu mengirim sekitar 200 tentara di bawah misi penjaga perdamaian.

Menteri Pertahanan Kirgistan Baktybek Bekbolotov mengatakan bahwa Bishkek dapat mengirim unit penyebaran cepat.

Pengerahan pasukan penjaga perdamaian CSTO hanya mungkin jika kesepakatan dicapai antara semua negara anggota. Permintaan dari Kazakhstan untuk aliansi untuk membantu dikirim sebelumnya pada hari Rabu, dengan Presiden Kassym-Jomart Tokayev menyuarakan keprihatinan bahwa aksi protes yang melanda negaranya dapat dipicu oleh komplotan "bermotivasi finansial" dari luar negeri.

Kazakhstan telah mengumumkan keadaan darurat setelah negara itu diguncang aksi protes terburuk sejak memperoleh kemerdekaan tiga dekade lalu.

Aksi protes dimulai pada hari Minggu atas kenaikan tajam harga bahan bakar gas cair. Protes dimulai di barat negara itu tetapi menyebar ke Almaty dan ibu kota Nur-Sultan.



Setelah demonstrasi menyebar ke Nur-Sultan dan Almaty, kabinet pemerintah mengumumkan pengunduran dirinya. Namun Tokayev mengatakan para menteri akan tetap dalam peran mereka sampai Kabinet baru terbentuk, sehingga tidak pasti apakah pengunduran diri akan berdampak signifikan.