Terungkap, Kapal Induk China Didekati Kapal Induk Jepang saat Latihan Perang

Semua itu terjadi di tengah periode gesekan yang sangat tinggi antara otoritas China dan Jepang. Secara khusus, pemerintah di Jepang di bawah Perdana Menteri Fumio Kishida telah memutuskan untuk mengambil posisi yang jauh lebih blakblakan dalam mendukung pemerintah di Taiwan.

Para pejabat Jepang telah mengindikasikan bahwa mereka akan mendukung respons militer pimpinan Amerika Serikat terhadap setiap intervensi China di pulau itu dan telah mengkritik perilaku pemaksaan Beijing terhadap pihak berwenang di Taipei.

Ini adalah perubahan besar dalam kebijakan Jepang yang telah menarik kemarahan pejabat di Beijing, yang memandang Taiwan sebagai provinsinya yang nakal. Kishida juga secara terbuka mengkritik tindakan keras China terhadap para pendukung pro-demokrasi dan lainnya di Hong Kong dan terhadap etnis Uighur di provinsi Xinjiang barat.

Jepang dan China terus memiliki perselisihan yang sudah berlangsung lama dan sengit atas kendali rantai pulau tak berpenghuni yang juga terletak antara Taiwan dan Okinawa.

Untuk bagiannya, rezim di Beijing semakin kritis terhadap upaya Jepang untuk memperluas dan memodernisasi kemampuan militernya dalam beberapa tahun terakhir, serta upaya untuk mereformasi atau bahkan menghilangkan Pasal 9 Konstitusi Jepang yang melarang negara itu menggunakan kekuatannya untuk kepentingan militer dengan tujuan apapun selain membela diri.

Izumo, yang oleh pihak berwenang Jepang selama bertahun-tahun dinyatakan sebagai kapal induk yang tidak mampu melakukan apa pun yang dapat digambarkan sebagai misi militer ofensif, adalah salah satu elemen penting dari perdebatan ini. Pada tahun 2018, para pejabat di Jepang mengakui bahwa Izumo dan kapal saudaranya; Kaga, telah dirancang sejak awal agar siap dikonversi untuk mendukung operasi pesawat tempur.

Izumo sekarang diharapkan akan sepenuhnya diubah menjadi kapal induk ringan sejati yang mampu menampung jet tempur siluman F-35B Joint Strike Fighters Jepang.

Di tengah ketegangan yang meningkat ini, Kementerian Pertahanan Jepang mengumumkan pada 28 Desember 2021 bahwa mereka telah setuju untuk membuat hotline dengan pejabat militer China secara khusus untuk menyediakan saluran guna meredakan potensi krisis.

Pemerintah China tidak secara langsung mengonfirmasi rencana itu, yang muncul dari panggilan telepon antara Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi dan Menteri Pertahanan China Wei Fenghe pada hari Senin lalu.

Kementerian Pertahanan China memang mengeluarkan pernyataan yang dikaitkan dengan Wei yang mengatakan kedua pejabat itu telah berbicara tentang cara untuk "mencegah eskalasi konflik dan terus meningkatkan tingkat kerjasama pertahanan", bersama dengan masalah lainnya.