Komandan AU: Jika Diperlukan, Israel Bisa Serang Fasilitas Nuklir Iran Besok

TEL AVIV - Israel memiliki sarana untuk menyerang fasilitas nuklir Iran dengan sukses besok jika diperlukan. Hal itu diungkapkan komandan Angkatan Udara Israel, Mayor Jenderal Tomer Bar.

Berbicara kepada surat kabar Israel, Yediot Aharonot, sosok yang memimpin Direktorat Desain Angkatan berasumsi Pasukan Pertahanan Israel (IDF) akan menyerang fasilitas nuklir Teheran jika pembicaraan antara Iran dan kelompok perunding P5+1 gagal.

"Saya harus berasumsi itu akan terjadi dalam hidup saya, dan bahu saya sudah bersiap untuk beban tanggung jawab. Tidak mungkin kami akan beroperasi di sana, 1.000 kilometer dari sini, dan saya akan kembali ke rumah tanpa bisa mengatakan 'saya menyelesaikan misi'", katanya kepada surat kabar itu seperti dilansir dari Sputnik, Kamis (23/12/2021).

Mayor jenderal itu telah menolak laporan bahwa kurangnya dana menghambat misi IDF.

“Kami memperlengkapi diri dengan F-35. Kami membeli ribuan pencegat Iron Dome untuk pertahanan multi-layer," ujar Bar.

Komandan Israel itu juga menyinggung laporan The New York Times pekan lalu, yang mengatakan bahwa Amerika Serikat (AS) telah menolak permintaan Israel untuk mempercepat pasokan pesawat pengisian bahan bakar Boeing KC-46 Pegasus.

Jet-jet itu akan dikirim berdasarkan kesepakatan senilai USD2,4 miliar yang ditandatangani AS dan Israel tahun lalu. Menurut surat kabar itu, Israel menganggap pesawat itu penting untuk menyerang fasilitas nuklir Iran. Karakteristik KC-46 memungkinkan pesawat untuk mengisi bahan bakar tiga jet sekaligus dalam empat menit.



Bar mengatakan bahwa dia tidak tahu mengapa Gedung Putih menolak permintaan Israel, tetapi menekankan bahwa dia belum kehabisan kemungkinan mendapatkan setidaknya dua jet sebelumnya.

Wawancaranya dilakukan seminggu setelah laporan media mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Naftali Bennett diduga menyatakan bahwa Israel sedang mempersiapkan opsi militer guna mencegah Iran memperoleh senjata nuklir.

Hubungan Israel dan Iran tegang sejak Revolusi Islam 1979 di Teheran. Pada saat itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Khomeini mengambil sikap anti-Israel yang tajam dan memutuskan semua hubungan dengan tetangganya. Selama bertahun-tahun, kedua belah pihak telah terlibat dalam serangan balas dendam, tetapi telah menghindari konflik militer langsung.

Hubungan antara kedua belah pihak semakin memburuk karena program nuklir Iran, yang dianggap Israel sebagai ancaman bagi keberadaannya. Pada 2015, Iran, Inggris, China, Prancis, Jerman, Rusia, dan AS menandatangani Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), yang umumnya dikenal sebagai perjanjian nuklir Iran .

Berdasarkan perjanjian tersebut, Iran akan menghentikan program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi ekonomi dan embargo senjata.



Israel sangat menentang JCPOA, dengan mantan Perdana Menteri negara itu Benjamin Netanyahu berargumen bahwa kesepakatan itu tidak menghalangi jalan Iran untuk mengembangkan bom nuklir, tetapi malah membuka jalan Iran untuk itu.

Donald Trump, presiden AS pada tahun 2017, juga mengkritik keras kesepakatan itu dan pada tahun 2018 menarik negara itu dari perjanjian tersebut meskipun ada peringatan dan kritik dari pihak penandatangan lain.

Setelah menjabat, Presiden AS yang baru Joe Biden menyuarakan niatnya untuk menghidupkan kembali JCPOA. Namun, keinginan pribadi Joe Biden, agak terhambat oleh Gedung Putih yang mendorong lebih banyak pembatasan untuk dimasukkan dalam perjanjian.

Israel telah menyuarakan penentangan terhadap upaya untuk memulihkan kesepakatan itu. Iran bersikeras bahwa program nuklirnya dimaksudkan hanya untuk tujuan damai, mengutip keputusan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tahun 2009, yang mengutuk penggunaan dan pengembangan senjata pemusnah massal dan menggambarkannya sebagai pelanggaran terhadap struktur moral Islam.

Awal pekan ini, penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan tiba di Israel untuk mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengenai kesepakatan nuklir Iran.