Tidak Ada Tentara AS Dihukum meski Serangannya Bantai 10 Warga Sipil Kabul

Selasa, 14 Desember 2021 - 06:55 WIB
loading...
Tidak Ada Tentara AS...
Para warga Kabul, Afghanistan, menguburkan korban serangan drone AS pada Agustus lalu. Tak ada tentara dan pejabat AS yang dihukum dalam serangan tersebut. Foto/Los Angeles Times
A A A
WASHINGTON - Pentagon mengatakan bahwa tidak ada tentara atau pejabat Amerika Serikat (AS) yang akan menghadapi tindakan disipliner atas serangan pesawat tak berawak di Kabul pada Agustus lalu. Serangan itu menewaskan 10 warga sipil Afghanistan, termasuk tujuh anak.

Juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan Menteri Pertahanan Lloyd Austin telah menerima tinjauan tingkat tinggi dari serangan yang tidak membuat rekomendasi pertanggungjawaban.

Baca juga: Ini Reaksi Inggris Ditagih Utang Rp7,6 Triliun oleh Iran

"Dia menyetujui rekomendasi mereka," kata Kirby pada hari Senin. "Menteri tidak...menyerukan langkah-langkah akuntabilitas tambahan," ujarnya, seperti dikutip AFP, Selasa (14/12/2021).

"Tidak ada kasus yang cukup kuat untuk dibuat pertanggungjawaban pribadi," imbuh Kirby.

Serangan pesawat tak berawak 29 Agustus terjadi pada hari-hari terakhir evakuasi pasukan AS di Kabul setelah Taliban menguasai negara itu.

Para pejabat AS mengatakan mereka memiliki informasi intelijen tentang kemungkinan serangan ISIS terhadap operasi evakuasi di bandara Kabul, dan meluncurkan rudal dari pesawat tak berawak ke target yang dianggap mobil sarat dengan amunisi.

Bahkan, mereka menyerang sebuah keluarga yang termasuk seorang pria Afghanistan yang bekerja untuk kelompok bantuan AS dan tujuh anak.

Pada awal November, sebuah laporan awal yang dilakukan oleh inspektur jenderal Angkatan Udara AS, Letnan Jenderal Sami Said, menyebut serangan itu tragis tetapi "kesalahan yang jujur".

Kajian oleh Kepala Komando Pusat Jenderal Kenneth McKenzie Jr. dan Kepala Komando Operasi Khusus Jenderal Richard Clarke memanfaatkan laporan Said dan rekomendasi rinci tentang prosedur untuk serangan pesawat tak berawak di masa depan.

Tapi itu tidak meminta siapa pun untuk dihukum karena kesalahan itu.

"Apa yang kami lihat di sini adalah gangguan dalam proses, dalam pelaksanaan dan peristiwa prosedural, bukan akibat kelalaian, bukan akibat kesalahan, bukan akibat kepemimpinan yang buruk," kata Kirby.

"Jika Austin percaya...bahwa akuntabilitas dijamin, dia pasti akan mendukung upaya semacam itu," imbuh Kirby.

Serangan itu menewaskan Zemari Ahmadi, seorang karyawan Nutrition and Education International (NEI) yang berbasis di AS, dan sembilan anggota keluarganya.

Bulan lalu, pendiri dan presiden NEI Steve Kwon menyebut penyelidikan Pentagon atas insiden tersebut "sangat mengecewakan dan tidak memadai."

Pentagon berjanji untuk membayar kompensasi dan juga untuk membantu merelokasi anggota keluarga di luar negeri dan warga Afghanistan yang bekerja untuk NEI, tetapi, menurut para pejabat, hal itu tetap terjebak dalam menentukan siapa yang memenuhi syarat.

Kirby mengatakan mereka masih mendiskusikan pengaturan dengan Kwon.

"Kami bekerja sangat keras dengan dia dan organisasinya untuk melakukan relokasi anggota keluarga," kata Kirby.

"Kami ingin memastikan bahwa kami melakukannya dengan cara yang paling aman dan bertanggung jawab, sehingga kami tahu bahwa ini ditujukan kepada orang yang sesuai dan hanya kepada orang yang tepat."

Kirby, sementara itu, menolak untuk mengomentari sebuah berita New York Times pada hari Senin yang merinci unit militer rahasia AS yang meluncurkan serangan pesawat tak berawak ke target ISIS di Suriah dan memiliki sikap tidak berperasaan terhadap kematian warga sipil.

"Kami menangani masalah kerusakan sipil dengan sangat serius," kata Kirby.

"Ketika kami mengatakan kami menganggapnya serius, kami bersungguh-sungguh. Itu tidak berarti kami sempurna. Itu tidak berarti kami selalu melakukannya dengan benar," katanya.

"Dan ketika kami tidak melakukannya dengan benar, kami ingin kesalahan itu diselidiki."
(min)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Otoritas Selat Teluk...
Otoritas Selat Teluk Persia Umumkan Kapal-kapal Diizinkan Melintasi Selat Hormuz
Langkah Mengejutkan,...
Langkah Mengejutkan, Partai Komunis Kuba Bersedia Buka Ekonomi Menuju Pasar Bebas
Swiss Ungkap Perundingan...
Swiss Ungkap Perundingan AS-Iran Tidak Jadi Digelar, Wapres Vance Batalkan Perjalanan
Taliban Larang Warga...
Taliban Larang Warga Afghanistan Gunakan Ponsel Pintar, Jika Nekat Bakal Dihancurkan
Kecaman Wapres AS ke...
Kecaman Wapres AS ke Israel Makin Pedas: Senjatamu Dibayar dengan Uang Pajak Amerika!
Menteri Perang AS Kecam...
Menteri Perang AS Kecam Negara-negara NATO: Menumpang Gratis, tapi Tolak Bantu Melawan Iran!
FIFA Gencar Berantas...
FIFA Gencar Berantas Ujaran Kebencian di Piala Dunia 2026
AS Rilis 14 Poin Perjanjian...
AS Rilis 14 Poin Perjanjian yang Disepakati dengan Iran untuk Akhiri Perang
Trump: Jika Iran Tak...
Trump: Jika Iran Tak Berperilaku Baik, Kita Akan Jatuhkan Bom di Kepala Mereka
Rekomendasi
UU Polri Baru Akomodasi...
UU Polri Baru Akomodasi Penyetaraan Hak dan Humanis Tangani Unjuk Rasa
MSIN Paparkan Strategi...
MSIN Paparkan Strategi Streaming Global di APOS 2026, V+Short Tembus 5 Juta Unduhan
Nyaris Telanjang, Ivana...
Nyaris Telanjang, Ivana Knoll Bikin Gempar Piala Dunia 2026
Berita Terkini
Hizbullah Tegaskan Terapkan...
Hizbullah Tegaskan Terapkan Gencatan Senjata dengan Israel Segera
4 Tentara Israel Tewas,...
4 Tentara Israel Tewas, Menteri-menteri Ekstremis Ancam Bakar Seluruh Lebanon, Buka Gerbang Neraka
Otoritas Selat Teluk...
Otoritas Selat Teluk Persia Umumkan Kapal-kapal Diizinkan Melintasi Selat Hormuz
Langkah Mengejutkan,...
Langkah Mengejutkan, Partai Komunis Kuba Bersedia Buka Ekonomi Menuju Pasar Bebas
Netanyahu Keras Kepala,...
Netanyahu Keras Kepala, Israel Tak akan Mundur dari Lebanon Selatan
Hizbullah Peringatkan...
Hizbullah Peringatkan Israel Punya Waktu 60 hari untuk Mundur dari Lebanon
Infografis
Iran Paksa AS Terima...
Iran Paksa AS Terima Kekalahan setelah 40 Hari Berperang, Ini 10 Poin Gencatan Senjata
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved