China Sebut Demokrasi AS Senjata Pemusnah Massal, Ini Alasannya
Sabtu, 11 Desember 2021 - 13:02 WIB
loading...
A
A
A
Sementara AS telah berulang kali membantah akan ada Perang Dingin lagi dengan China, ketegangan antara dua ekonomi terbesar dunia telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir karena berbagai masalah termasuk perdagangan dan persaingan teknologi, hak asasi manusia, krisis Xinjiang dan krisis Taiwan.
Departemen Keuangan AS pada hari Jumat menjatuhkan sanksi kepada dua pejabat tinggi China atas pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Xinjiang dan menempatkan perusahaan pengawasan artificial intelligence (AI) China; SenseTime, dalam daftar hitam atas penggunaan teknologi pengenalan wajah yang menargetkan minoritas Uighur.
Taiwan, sebuah pulau demokratis dengan pemerintahan sendiri yang diklaim oleh China, diundang ke KTT Demokrasi AS. Itu juga membuat Beijing merasa terhina.
Tetapi Beijing mendapat dorongan di tengah-tengah KTT Demokrasi AS ketika Nikaragua memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan, dengan mengatakan bahwa mereka hanya mengakui China.
Pengumuman itu membuat Taiwan hanya memiliki 14 sekutu diplomatik. Sebagai tanggapan, Departemen Luar Negeri AS meminta semua negara yang menghargai institusi demokrasi untuk "memperluas keterlibatan" dengan pulau itu.
Departemen Keuangan AS pada hari Jumat menjatuhkan sanksi kepada dua pejabat tinggi China atas pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Xinjiang dan menempatkan perusahaan pengawasan artificial intelligence (AI) China; SenseTime, dalam daftar hitam atas penggunaan teknologi pengenalan wajah yang menargetkan minoritas Uighur.
Taiwan, sebuah pulau demokratis dengan pemerintahan sendiri yang diklaim oleh China, diundang ke KTT Demokrasi AS. Itu juga membuat Beijing merasa terhina.
Tetapi Beijing mendapat dorongan di tengah-tengah KTT Demokrasi AS ketika Nikaragua memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan, dengan mengatakan bahwa mereka hanya mengakui China.
Pengumuman itu membuat Taiwan hanya memiliki 14 sekutu diplomatik. Sebagai tanggapan, Departemen Luar Negeri AS meminta semua negara yang menghargai institusi demokrasi untuk "memperluas keterlibatan" dengan pulau itu.
(min)
Lihat Juga :
