AS Hajar Kamboja dengan Embargo Senjata Gara-gara China

Ekspor AS ke Kamboja pada 2019 mencapai USD5,6 miliar. Jumlah ekspor AS terkait militer ke Kamboja belum diketahui.

AS adalah pasar ekspor terbesar untuk Kamboja, pusat manufaktur utama garmen, tetapi tiga perempat impor Kamboja berasal dari China dan negara-negara lain di Asia.

AS menghentikan bantuan militer ke Kamboja menyusul kudeta tahun 1997 di mana pemimpin negara itu, Hun Sen, meraih kekuasaan penuh setelah menggulingkan wakil perdana menterinya, Pangeran Norodom Ranariddh.

Hun Sen sampai tetap menjadi Perdana Menteri Kamboja.

Pada Agustus 2005, Presiden AS George W. Bush membatalkan larangan pemberian bantuan tersebut, mengutip kesepakatan Phnom Penh untuk membebaskan warga Amerika di Kamboja dari penuntutan oleh Pengadilan Kriminal Internasional yang berbasis di Belanda.

Sejak hubungan militer langsung antara kedua negara dipulihkan pada tahun 2006, AS telah menjanjikan bantuan militer ke Kamboja senilai jutaan dolar, yang awalnya untuk membantu meningkatkan keamanan perbatasan dan operasi penjaga perdamaian.

Sementara China adalah investor terbesar Kamboja dan mitra politik terdekat. Beijing adalah pendukung utama rezim pembunuh Pol Pot pada 1970-an dan telah lama mempertahankan hubungan yang kuat dengan Hun Sen, yang telah memerintah selama lebih dari 30 tahun dan tumbuh semakin represif.

Dukungan Beijing memungkinkan Kamboja untuk mengabaikan kekhawatiran Barat tentang catatan buruknya dalam HAM dan politik, dan pada gilirannya Kamboja umumnya mendukung posisi geopolitik Beijing pada isu-isu seperti klaim teritorialnya di Laut China Selatan.

Pembangunan fasilitas militer baru China di Pangkalan Angkatan Laut Ream Kamboja adalah titik pertikaian yang kuat dengan Washington.

Ream menghadap Teluk Thailand, berdekatan dengan Laut China Selatan, di mana China telah secara agresif menegaskan klaimnya atas hampir seluruh jalur air strategis itu.