Prancis Tak Mau Ikut-ikutan Boikot Olimpiade Musim Dingin Beijing
Kamis, 09 Desember 2021 - 23:50 WIB
loading...
Ilustrasi. FOTO/Reuters
A
A
A
PARIS - Prancis tidak akan bergabung dengan boikot diplomatik yang diterapkan oleh negara-negara Barat lainnya terhadap Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022. Hal itu ditegaskan oleh Menteri Pendidikan dan Olahraga Jean-Michel Blanquer, Kamis (9/12/2021).
Ditanya tentang boikot yang diumumkan oleh Amerika Serikat, Australia, Inggris dan Kanada, Blanquer mengatakan kepada radio RMC dan televisi BFM. bahwa Prancis "tidak akan melakukannya". "Kita perlu berhati-hati tentang hubungan antara olahraga dan politik," kata Blanquer, seperti dikutip dari AFP, Kamis (9/12/2021).
Baca: China Murka AUKUS Boikot Olimpiade Musim Dingin Beijing
"Olahraga adalah dunia yang terpisah, yang perlu dilindungi dari campur tangan politik. Jika tidak, hal-hal dapat menjadi tidak terkendali dan pada akhirnya dapat membunuh semua kompetisi," lanjutnya. Meski demikian, menurut Blanquer, Prancis akan terus mengutuk pelanggaran hak asasi manusia di China.
Blanquer mengaku tidak akan melakukan perjalanan ke ibukota China, tetapi Menteri Olahraga Junior, Roxana Maracineanu akan mewakili pemerintah Prancis.
Ditanya tentang boikot yang diumumkan oleh Amerika Serikat, Australia, Inggris dan Kanada, Blanquer mengatakan kepada radio RMC dan televisi BFM. bahwa Prancis "tidak akan melakukannya". "Kita perlu berhati-hati tentang hubungan antara olahraga dan politik," kata Blanquer, seperti dikutip dari AFP, Kamis (9/12/2021).
Baca: China Murka AUKUS Boikot Olimpiade Musim Dingin Beijing
"Olahraga adalah dunia yang terpisah, yang perlu dilindungi dari campur tangan politik. Jika tidak, hal-hal dapat menjadi tidak terkendali dan pada akhirnya dapat membunuh semua kompetisi," lanjutnya. Meski demikian, menurut Blanquer, Prancis akan terus mengutuk pelanggaran hak asasi manusia di China.
Blanquer mengaku tidak akan melakukan perjalanan ke ibukota China, tetapi Menteri Olahraga Junior, Roxana Maracineanu akan mewakili pemerintah Prancis.
Lihat Juga :
