China Berang Tak Diundang KTT Bikinan AS, Menteri Taiwan: Wujudkan Dulu Demokrasimu
Jum'at, 03 Desember 2021 - 11:38 WIB
loading...
Ilustrasi
A
A
A
TAIWAN - Keputusan Amerika Serikat (AS) mengundang Taiwan ikut serta dalam KTT untuk Demokrasi mengundang reaksi keras China. Terlebih, China tidak diundang dalam KTT yang akan berlangsung pada 9-10 Desember itu.
China pun menentang keputusan AS mengundang Taiwan. China juga menyebut Presiden AS, Joe Biden melakukan kesalahan telah mengundang Taiwan untuk berpartisipasi dalam pertemuan puncak demokrasi bersama 109 pemerintah demokratis lainnya.
Baca: Biden Tak Undang Rusia dan China ke KTT Demokrasi, Kremlin: AS Memecah Belah
Menteri Digital Taiwan, Audrey Tang, yang merupakan pejabat termuda kedua di kabinet, membalas kecaman Beijing atas undangan untuk Taiwan tersebut. “Akan ada lebih banyak pertemuan puncak untuk demokrasi di masa depan,” Tang mengumumkan saat berbicara pada konferensi Reuters Next, Jumat (3/12/2021).
“Jadi, untuk semua pemerintah dan masyarakat di seluruh dunia yang merasa mungkin diremehkan tidak diundang sebagai peserta, saran saya adalah melipatgandakan mewujudkan demokrasi, sehingga mungkin pada putaran berikutnya kita akan berbagi panggung yang sama,” papar Tang.
Tang, anggota transgender pertama kabinet eksekutif, akan mewakili Taiwan pada pertemuan puncak mendatang bersama Hsiao Bi-khim, duta besar de-facto di Washington. KTT, yang merupakan yang pertama dari dua konferensi semacam itu yang dikelola oleh AA, akan diadakan secara virtual.
Baca: Taiwan Diundang Hadiri KTT Demokrasi, China: AS Lakukan Kesalahan
KTT untuk Demokrasi ini akan menyatukan para pemimpin dari pemerintah dan sektor swasta untuk fokus pada tiga tema utama: membela melawan otoritarianisme, menangani dan memerangi korupsi, mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia, situs web Departemen Luar Negeri AS menjelaskan.
Selain tidak mengundang Taiwan, AS juga tidak mengajak serta Rusia. Kremlin langsung menyebut sikap AS itu sebagai kebijakan memecah belah. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan daftar tamu yang dirilis Selasa di situs Departemen Luar Negeri AS, menunjukkan bahwa Washington "lebih suka membuat garis pemisah baru, untuk membagi negara menjadi negara-negara yang - menurut mereka - baik, dan yang buruk."
China pun menentang keputusan AS mengundang Taiwan. China juga menyebut Presiden AS, Joe Biden melakukan kesalahan telah mengundang Taiwan untuk berpartisipasi dalam pertemuan puncak demokrasi bersama 109 pemerintah demokratis lainnya.
Baca: Biden Tak Undang Rusia dan China ke KTT Demokrasi, Kremlin: AS Memecah Belah
Menteri Digital Taiwan, Audrey Tang, yang merupakan pejabat termuda kedua di kabinet, membalas kecaman Beijing atas undangan untuk Taiwan tersebut. “Akan ada lebih banyak pertemuan puncak untuk demokrasi di masa depan,” Tang mengumumkan saat berbicara pada konferensi Reuters Next, Jumat (3/12/2021).
“Jadi, untuk semua pemerintah dan masyarakat di seluruh dunia yang merasa mungkin diremehkan tidak diundang sebagai peserta, saran saya adalah melipatgandakan mewujudkan demokrasi, sehingga mungkin pada putaran berikutnya kita akan berbagi panggung yang sama,” papar Tang.
Tang, anggota transgender pertama kabinet eksekutif, akan mewakili Taiwan pada pertemuan puncak mendatang bersama Hsiao Bi-khim, duta besar de-facto di Washington. KTT, yang merupakan yang pertama dari dua konferensi semacam itu yang dikelola oleh AA, akan diadakan secara virtual.
Baca: Taiwan Diundang Hadiri KTT Demokrasi, China: AS Lakukan Kesalahan
KTT untuk Demokrasi ini akan menyatukan para pemimpin dari pemerintah dan sektor swasta untuk fokus pada tiga tema utama: membela melawan otoritarianisme, menangani dan memerangi korupsi, mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia, situs web Departemen Luar Negeri AS menjelaskan.
Selain tidak mengundang Taiwan, AS juga tidak mengajak serta Rusia. Kremlin langsung menyebut sikap AS itu sebagai kebijakan memecah belah. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan daftar tamu yang dirilis Selasa di situs Departemen Luar Negeri AS, menunjukkan bahwa Washington "lebih suka membuat garis pemisah baru, untuk membagi negara menjadi negara-negara yang - menurut mereka - baik, dan yang buruk."
(esn)
Lihat Juga :
