Pengadilan Iran Jatuhkan Hukuman Mati pada Pasangan Gay karena Melakukan Perzinahan
Selasa, 09 November 2021 - 05:30 WIB
loading...
Ilustrasi
A
A
A
TEHERAN - Mahkamah Agung Iran menguatkan hukuman mati karena perzinahan terhadap seorang pria berusia 27 tahun dan kekasih prianya yang berusia 33. Hukuman mati ini dijatuhkan setelah ayah mertua pria itu menolak memberi pengampunan.
Kasus ini bermula ketika istri pria tersebut memberikan bukti video perselingkuhan suaminya kepada polisi di awal tahun ini. Seperti dikutip dari Times of Israel, Senin (8/11/2021), sang istri telah meminta pengadilan untuk membebaskan pasangan gay itu dari hukuman mati.
Baca: Singapura Bersiap Hukum Gantung Pria Malaysia Penderita Cacat Mental
Tetapi, ayah wanita itu tetap menuntut agar hukuman mati dijatuhkan dan pengadilan memenangkan keinginan sang ayah. Hukum Iran menetapkan, bahwa jika keluarga korban memaafkan terdakwa dalam kejahatan berat, terpidana dapat diampuni atau diberikan hukuman penjara.
Di bawah interpretasi hukum syariah Islam yang berlaku sejak revolusi Iran 1979, perzinahan dapat dihukum dengan rajam. Tetapi, Teheran mengubah undang-undang tersebut pada tahun 2013 untuk memungkinkan hakim memerintahkan metode eksekusi alternatif, biasanya berupa hukuman gantung.
Kasus ini bermula ketika istri pria tersebut memberikan bukti video perselingkuhan suaminya kepada polisi di awal tahun ini. Seperti dikutip dari Times of Israel, Senin (8/11/2021), sang istri telah meminta pengadilan untuk membebaskan pasangan gay itu dari hukuman mati.
Baca: Singapura Bersiap Hukum Gantung Pria Malaysia Penderita Cacat Mental
Tetapi, ayah wanita itu tetap menuntut agar hukuman mati dijatuhkan dan pengadilan memenangkan keinginan sang ayah. Hukum Iran menetapkan, bahwa jika keluarga korban memaafkan terdakwa dalam kejahatan berat, terpidana dapat diampuni atau diberikan hukuman penjara.
Di bawah interpretasi hukum syariah Islam yang berlaku sejak revolusi Iran 1979, perzinahan dapat dihukum dengan rajam. Tetapi, Teheran mengubah undang-undang tersebut pada tahun 2013 untuk memungkinkan hakim memerintahkan metode eksekusi alternatif, biasanya berupa hukuman gantung.
Lihat Juga :
