Ketua BKSAP DPR: Pembangunan Harus Memikirkan Dampak Lingkungan
loading...
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Fadli Zon, menjadi pembicara dalam pertemuan parlemen internasional di Glasgow, Skotlandia, Minggu (7/11). Foto/BKSAP DPR
A
A
A
GLASGOW - Parlemen punya peranan penting mengawal kebijakan terkait perubahan iklim. Salah satunya, memastikan komitmen pemerintah pada pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.
"Pembangunan harus beralih mendukung ekonomi hijau. Memikirkan dampak lingkungan," ujar Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Fadli Zon, Minggu (7/11).
Hal itu dikatakan Fadli saat menjadi pembicara dalam pertemuan parlemen internasional di Glasgow, Skotlandia, Minggu (7/11).
Pertemuan tersebut digagas Inter-Parliamentary Union (IPU) dan British Group Inter-Parliamentary Union di sela-sela COP26.
Selain Fadli dalam sesi tersebut hadir juga Anggota Parlemen Inggris Caroline Lukas, Presiden Majelis Parlemen Dewan Eropa (PACE) Rik Daems, dan Ketua Bidang Energi Parlemen Yordania Zaid Al-Ootom.
Fadli menambahkan kolaborasi dunia internasional sangat dibutuhkan untuk mewujudkan emisi nol karbon. Terutama dalam riset menghasilkan energi terbarukan yang ramah lingkungan.
Bagi negara-negara berkembang, hal ini juga menjadi tantangan tersendiri karena minyak bumi dan batu bara seringkali menjadi sumber devisa utama.
"Dibutuhkan riset untuk menghasilkan bahan bakar terbarukan yang terjangkau sehingga bisa menggantikan energi fosil," ujarnya.
Menurutnya Indonesia memiliki komitmen mewujudkan emisi nol karbon pada tahun 2060. Namun dia berharap hal ini bisa terwujud lebih cepat sesuai dengan harapan dunia internasional pada tahun 2050. Tentu hal ini tidak mudah.
"Perlu kebijakan yang tepat dan kerja sama dari semua pihak. Bagaimana mengubah persepsi masyarakat tentang emisi nol karbon ini," tambahnya.
"Pembangunan harus beralih mendukung ekonomi hijau. Memikirkan dampak lingkungan," ujar Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Fadli Zon, Minggu (7/11).
Hal itu dikatakan Fadli saat menjadi pembicara dalam pertemuan parlemen internasional di Glasgow, Skotlandia, Minggu (7/11).
Pertemuan tersebut digagas Inter-Parliamentary Union (IPU) dan British Group Inter-Parliamentary Union di sela-sela COP26.
Selain Fadli dalam sesi tersebut hadir juga Anggota Parlemen Inggris Caroline Lukas, Presiden Majelis Parlemen Dewan Eropa (PACE) Rik Daems, dan Ketua Bidang Energi Parlemen Yordania Zaid Al-Ootom.
Fadli menambahkan kolaborasi dunia internasional sangat dibutuhkan untuk mewujudkan emisi nol karbon. Terutama dalam riset menghasilkan energi terbarukan yang ramah lingkungan.
Bagi negara-negara berkembang, hal ini juga menjadi tantangan tersendiri karena minyak bumi dan batu bara seringkali menjadi sumber devisa utama.
"Dibutuhkan riset untuk menghasilkan bahan bakar terbarukan yang terjangkau sehingga bisa menggantikan energi fosil," ujarnya.
Menurutnya Indonesia memiliki komitmen mewujudkan emisi nol karbon pada tahun 2060. Namun dia berharap hal ini bisa terwujud lebih cepat sesuai dengan harapan dunia internasional pada tahun 2050. Tentu hal ini tidak mudah.
"Perlu kebijakan yang tepat dan kerja sama dari semua pihak. Bagaimana mengubah persepsi masyarakat tentang emisi nol karbon ini," tambahnya.
(sya)
Lihat Juga :
