Pejabat Israel: AS Tidak Peduli Soal Perluasan Permukiman di Tepi Barat

TEL AVIV - Seorang pejabat senior Israel mengatakan, pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden sebenarnya tidak peduli dengan kebijakan pengambilalihan tanah Tel Aviv dan kegiatan perluasan pemukiman. Ia juga menyatakan, AS tidak akan mencegah kemajuan rencana perluasan pemukiman baru.

“Berlawanan dengan kesan yang mereka coba buat, Amerika tidak terlalu peduli dengan keputusan kementerian konstruksi dan perumahan, dan mereka tidak masalah menoleransinya,” jelas seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya, seperti dikutip dari situs berita Israel, Zman Yisrael, Jumat (29/10/2021).



Pernyataan pejabat yang dekat dengan Perdana Menteri Naftali Bennett itu muncul setelah AS mengaku keberatan atas rencana Israel membangun sekitar 3.000 rumah pemukim ilegal baru di Tepi Barat yang diduduki.

“Konstruksi ini bukan bagian dari percakapan yang kami lakukan dengan Amerika. Kami memperhatikan itu. Amerika memahami situasi politik di sini dengan sangat baik, dan mereka tidak ingin melihat kita terpuruk karena [masalah] ini. Mereka juga tahu apa alternatifnya,” tambah pejabat itu.

Pertengahan pekan ini, komite militer Israel memberikan lampu hijau untuk pembangunan 1.800 rumah, dan persetujuan awal untuk 1.344 unit lainnya di Tepi Barat. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price mengatakan, bahwa Washington prihatin dengan "rencana untuk memajukan ribuan unit pemukiman”.



“Kami sangat menentang perluasan permukiman, yang sama sekali tidak konsisten dengan upaya untuk menurunkan ketegangan dan untuk memastikan ketenangan,” kata Price. “Mitra Israel kami tahu di mana kami berdiri, dan kami akan terus terlibat dengan mereka dalam diplomasi kami dalam hal ini,” katanya.

Sejak menjabat pada Januari, Biden dan para pembantu utamanya enggan mengkritik Israel di depan umum. Mereka hanya mengeluarkan peringatan umum terhadap langkah-langkah yang mereka katakan membahayakan 'solusi dua negara'.

Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas telah meminta masyarakat internasional untuk mengambil "sikap tegas" atas keputusan Israel untuk membangun lebih banyak tempat tinggal bagi pemukim ekstremis di Tepi Barat yang diduduki.



Israel menduduki al-Quds Timur selama perang 1967 dan mencaplok seluruh kota pada 1980, dalam sebuah langkah yang gagal mendapatkan pengakuan dari masyarakat internasional. Palestina menginginkan Tepi Barat yang diduduki sebagai bagian dari negara merdeka masa depan mereka dengan al-Quds Timur sebagai ibu kotanya.

Lebih dari 600.000 orang Israel tinggal di lebih dari 230 pemukiman yang dibangun sejak pendudukan 1967 di wilayah Palestina di Tepi Barat dan al-Quds Timur. Semua pemukiman ilegal menurut hukum internasional. Dewan Keamanan PBB telah mengutuk kegiatan permukiman dalam beberapa resolusi.