Jenderal Tertinggi Sudan Sebut Kudeta untuk Cegah Perang Saudara

Wartawan BBC Mohamed Osman di Khartoum mengatakan fakta bahwa Jenderal Burhan telah menyiapkan daftar panjang menteri, serta berjanji untuk mengumumkan pengangkatan hakim tinggi dalam waktu dua hari, menunjukkan perencanaan ekstensif sebelum kudeta.



Kudeta tersebut menuai kecaman global. Amerika Serikat (AS), Inggris, Uni Eropa, PBB dan Uni Afrika, menuntut pembebasan segera semua pemimpin politik yang ditangkap termasuk anggota kabinet Hamdok.

Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan Sudan termasuk di antara "epidemi kudeta" yang memengaruhi Afrika. Dia mendesak "kekuatan besar" dunia untuk bersatu demi "pencegahan yang efektif" melalui Dewan Keamanan PBB.

Sementara itu, AS telah menghentikan bantuan senilai USD700 juta untuk Sudan dan Uni Eropa telah mengancam akan melakukan hal yang sama. Keduanya menuntut pemulihan pemerintahan sipil tanpa prasyarat.

Sejak Senin, pasukan Sudan dilaporkan pergi dari rumah ke rumah di Khartoum untuk menangkap penyelenggara protes lokal.

Ribuan orang telah bergabung dalam protes di ibu kota, terutama di lingkungan perumahan dekat pusat kota.

Bandara kota ditutup dan semua penerbangan dibatalkan hingga Sabtu.

Staf di bank sentral negara itu dilaporkan mogok kerja, dan di seluruh dokter dilaporkan menolak bekerja di rumah sakit yang dikelola militer kecuali dalam keadaan darurat.

Kesepakatan antara pemimpin sipil dan militer dirancang untuk mengarahkan Sudan menuju demokrasi tetapi telah terbukti rapuh dengan sejumlah upaya kudeta sebelumnya, yang terakhir lebih dari sebulan yang lalu.