Erdogan: Kami akan Ganti Konstitusi dengan Versi yang Lebih Demokratis
loading...
A
A
A
ANKARA - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berharap konstitusi baru yang sedang disusun untuk negara itu akan lebih demokratis dan siap untuk debat publik pada 2022.
Dia menjelaskan, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa akan menyelesaikan pengerjaan konstitusi baru.
“Jika kita dapat berdamai dengan proposal konstitusi pihak lain, kita dapat menyelesaikan pekerjaan untuk konstitusi rancangan sipil pertama Turki pada akhir tahun,” ujar Erdogan dalam laporan yang dirilis Memo pada Kamis (7/10/2021).
Presiden kemudian mengkritik oposisi utama Partai Rakyat Republik (CHP) karena berjanji mengubah empat pasal pertama konstitusi dan secara diam-diam bekerja sama dengan Partai Rakyat Demokratik (HDP) yang pro-PKK. Menurut hukum Turki, empat pasal pertama tidak dapat diubah.
Pada Mei, sekutu AKP, Devlet Bahceli, juga merancang satu konstitusi baru untuk negara yang mempertimbangkan perombakan sistem peradilan.
Seruan Erdogan untuk konstitusi baru datang empat tahun setelah konstitusi saat ini diamandemen menyusul referendum pada 2017, yang memberikan kekuasaan eksekutif yang lebih besar kepada kepresidenan.
Tahun berikutnya, Erdogan terpilih kembali untuk masa jabatan kedua sebagai Presiden Republik.
Faktor utama di balik perubahan itu adalah upaya kudeta militer yang gagal pada 15 Juni 2016, yang memicu keadaan darurat yang berlangsung selama dua tahun.
Sekuritisasi lebih lanjut dan kekuasaan presiden yang meluas kemudian dikritik banyak orang karena bertentangan dengan tradisi netralitas presiden di Turki.
Lihat Juga: Bongkar Kasus Narkotika, Irjen Pol Winarto: Tindak Lanjut Program Presiden dan Perintah Kapolri
Dia menjelaskan, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa akan menyelesaikan pengerjaan konstitusi baru.
“Jika kita dapat berdamai dengan proposal konstitusi pihak lain, kita dapat menyelesaikan pekerjaan untuk konstitusi rancangan sipil pertama Turki pada akhir tahun,” ujar Erdogan dalam laporan yang dirilis Memo pada Kamis (7/10/2021).
Presiden kemudian mengkritik oposisi utama Partai Rakyat Republik (CHP) karena berjanji mengubah empat pasal pertama konstitusi dan secara diam-diam bekerja sama dengan Partai Rakyat Demokratik (HDP) yang pro-PKK. Menurut hukum Turki, empat pasal pertama tidak dapat diubah.
Pada Mei, sekutu AKP, Devlet Bahceli, juga merancang satu konstitusi baru untuk negara yang mempertimbangkan perombakan sistem peradilan.
Seruan Erdogan untuk konstitusi baru datang empat tahun setelah konstitusi saat ini diamandemen menyusul referendum pada 2017, yang memberikan kekuasaan eksekutif yang lebih besar kepada kepresidenan.
Tahun berikutnya, Erdogan terpilih kembali untuk masa jabatan kedua sebagai Presiden Republik.
Faktor utama di balik perubahan itu adalah upaya kudeta militer yang gagal pada 15 Juni 2016, yang memicu keadaan darurat yang berlangsung selama dua tahun.
Sekuritisasi lebih lanjut dan kekuasaan presiden yang meluas kemudian dikritik banyak orang karena bertentangan dengan tradisi netralitas presiden di Turki.
Lihat Juga: Bongkar Kasus Narkotika, Irjen Pol Winarto: Tindak Lanjut Program Presiden dan Perintah Kapolri
(sya)