Lebih dari 700 Pengungsi Afghanistan Tinggalkan Pangkalan AS Tanpa Keterangan

WASHINGTON - Lebih dari 700 pengungsi Afghanistan dilaporkan telah meninggalkan pangkalan militer Amerika Serikat (AS) tempat mereka ditampung setelah dievakuasi dari Kabul.

Para pengungsi mencari jalan mereka sendiri di AS daripada menunggu layanan pemukiman kembali.

Lebih dari 300 orang dari apa yang disebut "keberangkatan independen" telah terjadi hanya di satu pangkalan Fort Bliss di El Paso, Texas, menurut laporan Reuters pada Jumat (1/10/2021), mengutip sumber anonim.



Fort Bliss adalah salah satu dari delapan pangkalan domestik tempat pemerintahan Presiden AS Joe Biden menampung 53.000 warga Afghanistan yang melarikan diri dari negara mereka dengan penerbangan evakuasi AS.



Banyak pengungsi dibawa ke AS dalam status "pembebasan bersyarat kemanusiaan" sementara. Badan-badan pemukiman kembali telah dikontrak Departemen Luar Negeri AS untuk membantu memberikan transisi yang mulus kepada para pengungsi untuk tinggal di Amerika.



Bahkan, ratusan orang telah dimukimkan kembali di kota-kota seperti Houston dan Sacramento, California.

Reuters membingkai keberangkatan independen sebagai hal yang mengkhawatirkan karena para pengungsi mungkin tidak menerima semua tunjangan pemerintah yang tersedia bagi mereka dan mungkin mengatur diri mereka sendiri untuk berbagai masalah terkait dokumen imigrasi mereka.

Tetapi fenomena itu juga menimbulkan masalah keamanan karena pejabat pemerintahan Biden sebelumnya mengatakan para pengungsi akan menjalani pemeriksaan medis dan keamanan, serta vaksinasi Covid-19, saat ditempatkan di pangkalan AS.

“Pejabat pemerintah menekankan para pengungsi yang meninggalkan pangkalan militer sebelum waktunya telah menjalani pemeriksaan keamanan sebelum tiba di AS,” papar laporan Reuters.

Tetapi tidak jelas bagaimana pemeriksaan menyeluruh seperti itu dapat diselesaikan pada 53.000 pengungsi selama penarikan AS yang kacau dari Afghanistan, yang menyebabkan ratusan orang tewas dan ribuan warga AS dan penduduk AS tetap terdampar di negara yang dikuasai Taliban.

Reuters mengutip sumber-sumber yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan mereka yang meninggalkan pangkalan mereka sendiri "umumnya" memiliki koneksi di AS, seperti anggota keluarga atau teman di negara itu, serta sumber daya untuk menghidupi diri mereka sendiri.

Pengungsi Afghanistan diberitahu bahwa jika mereka meninggalkan pangkalan, mereka tidak dapat kembali dan akan kehilangan bantuan seperti pemrosesan dokumen imigrasi dan uang tunai untuk membayar perjalanan ke tujuan AS mereka.

Beberapa tokoh konservatif berpendapat para pengungsi menimbulkan risiko keamanan dan tidak dapat diperiksa dengan baik selama evakuasi 130.000 orang yang terburu-buru.

“Ini adalah bagian dunia yang berbahaya,” ujar Gubernur South Dakota Kristi Noem pada Agustus, ketika dia menolak mengizinkan pengungsi dimukimkan kembali di negara bagiannya.

“Kami tahu bahwa kami memiliki banyak orang berbahaya di sana yang ingin membahayakan Amerika Serikat,” papar dia.

Dalam waktu singkat sejak mereka tiba di pangkalan AS, beberapa pengungsi diduga telah melakukan kejahatan, termasuk pencabulan anak dan kekerasan dalam rumah tangga.

FBI sedang menyelidiki dugaan serangan terhadap seorang tentara wanita AS di Fort Bliss oleh beberapa pria pengungsi Afghanistan.

Di Fort McCoy Wisconsin, seorang pengungsi Afghanistan didakwa menyerang dan mencekik istrinya, sementara yang lain menghadapi empat dakwaan yang berasal dari tuduhan bahwa pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap dua anak di satu barak dan kamar mandi di pangkalan itu.

Sementara, seperti yang dicatat Reuters, para pengungsi yang meninggalkan pangkalan secara mandiri mungkin mengalami kesulitan mendapatkan izin kerja yang dipercepat dan layanan imigrasi lainnya, mereka tampaknya tidak akan menghadapi risiko deportasi ketika izin sementara mereka berakhir.

Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Alejandro Mayorkas memutuskan pada Kamis bahwa pemerintahan Biden tidak akan mendeportasi orang-orang yang berada di negara itu tanpa izin yang tepat kecuali mereka telah melakukan kejahatan serius atau dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.