Taliban Minta Maskapai Internasional Lanjutkan Penerbangan ke Afghanistan
Senin, 27 September 2021 - 05:04 WIB
loading...
Taliban menjanjikan kerjasama penuh dengan maskapai penerbangan dan mengatakan bahwa masalah di bandara Kabul telah diselesaikan. Foto/REUTERS
A
A
A
KABUL - Pemerintah Taliban di Afghanistan meminta penerbangan internasional dilanjutkan. Taliban menjanjikan kerjasama penuh dengan maskapai penerbangan dan mengatakan bahwa masalah di bandara Kabul telah diselesaikan.
Pernyataan dari kementerian luar negeri muncul ketika pemerintahan baru telah meningkatkan upaya untuk membuka negara dan mendapatkan penerimaan internasional setelah runtuhnya pemerintah yang didukung Barat bulan lalu.
Sejumlah penerbangan bantuan dan penumpang telah beroperasi dari bandara. Tetapi layanan komersial normal belum dilanjutkan sejak evakuasi kacau puluhan ribu orang asing dan warga Afghanistan di bandara Kabul.
Bandara, yang rusak selama evakuasi, telah dibuka kembali dengan bantuan tim teknis dari Qatar dan Turki. Baca juga: Rusia dan Taliban Bahas Kemungkinan Kunjungan Delegasi Pemerintah Kabul Ke Moskow
Beberapa maskapai penerbangan termasuk Pakistan International Airlines telah menawarkan penerbangan terbatas dari dan ke Kabul. Tetapi, harga tiket dilaporkan berkali-kali lipat lebih mahal dibanding biasanya.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri pemerintahan Taliban, Abdul Qahar Balkhi mengatakan penangguhan penerbangan internasional telah membuat banyak warga Afghanistan terdampar di luar negeri dan juga mencegah orang bepergian untuk bekerja atau belajar.
“Karena masalah di Bandara Internasional Kabul telah diselesaikan dan bandara beroperasi penuh untuk penerbangan domestik, dan internasional,” ucapnya, seperti dilansir Reuters pada Minggu (26/9/2021).
“IEA meyakinkan semua maskapai penerbangan tentang kerja sama penuhnya,” sambungnya, menggunakan singkatan untuk Imarah Islam Afghanistan, istilah Taliban untuk pemerintahan baru mereka. Baca juga: ISIS-K Klaim Serentetan Serangan Terhadap Taliban di Jalalabad
Sejak mengambil alih kekuasaan, Taliban telah bergulat dengan krisis ekonomi yang parah dan telah menghadapi tekanan pada berbagai masalah mulai dari pendidikan anak perempuan, hingga tuduhan pembalasan terhadap mantan pejabat, dan warga lainnya yang terkait dengan pemerintah sebelumnya.
Pernyataan dari kementerian luar negeri muncul ketika pemerintahan baru telah meningkatkan upaya untuk membuka negara dan mendapatkan penerimaan internasional setelah runtuhnya pemerintah yang didukung Barat bulan lalu.
Sejumlah penerbangan bantuan dan penumpang telah beroperasi dari bandara. Tetapi layanan komersial normal belum dilanjutkan sejak evakuasi kacau puluhan ribu orang asing dan warga Afghanistan di bandara Kabul.
Bandara, yang rusak selama evakuasi, telah dibuka kembali dengan bantuan tim teknis dari Qatar dan Turki. Baca juga: Rusia dan Taliban Bahas Kemungkinan Kunjungan Delegasi Pemerintah Kabul Ke Moskow
Beberapa maskapai penerbangan termasuk Pakistan International Airlines telah menawarkan penerbangan terbatas dari dan ke Kabul. Tetapi, harga tiket dilaporkan berkali-kali lipat lebih mahal dibanding biasanya.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri pemerintahan Taliban, Abdul Qahar Balkhi mengatakan penangguhan penerbangan internasional telah membuat banyak warga Afghanistan terdampar di luar negeri dan juga mencegah orang bepergian untuk bekerja atau belajar.
“Karena masalah di Bandara Internasional Kabul telah diselesaikan dan bandara beroperasi penuh untuk penerbangan domestik, dan internasional,” ucapnya, seperti dilansir Reuters pada Minggu (26/9/2021).
“IEA meyakinkan semua maskapai penerbangan tentang kerja sama penuhnya,” sambungnya, menggunakan singkatan untuk Imarah Islam Afghanistan, istilah Taliban untuk pemerintahan baru mereka. Baca juga: ISIS-K Klaim Serentetan Serangan Terhadap Taliban di Jalalabad
Sejak mengambil alih kekuasaan, Taliban telah bergulat dengan krisis ekonomi yang parah dan telah menghadapi tekanan pada berbagai masalah mulai dari pendidikan anak perempuan, hingga tuduhan pembalasan terhadap mantan pejabat, dan warga lainnya yang terkait dengan pemerintah sebelumnya.
(esn)
Lihat Juga :
