Normalisasi dengan Israel, Sudan Tak Lagi Dukung Hamas
Jum'at, 24 September 2021 - 04:52 WIB
loading...
Para milisi sayap militer Hamas saat parade di Jalur Gaza, Palestina. Sudan menutup pintu dukungan untuk Hamas setelah menormalisasi hubungan dengan Israel. Foto/REUTERS
A
A
A
KHARTOUM - Sudan menutup pintu dukungan untuk Hamas dengan menyita aset sejumlah perusahaan yang terkait dengan kelompok perlawanan Palestina di Jalur Gaza tersebut. Kebijakan negara Afrika itu berubah setelah melakukan normalisasi hubungan dengan Israel .
Penyitaan aset sejumlah perusahaan juga bagian dari upaya Khartoum untuk melepaskan unsur-unsur yang terkait dengan sang pemimpin lama; Omar al-Bashir, sekaligus menolak menjadi tempat yang aman bagi Hamas.
Baca juga: Israel Ingin Pasang Peralatan Canggihnya di Dalam Jet Tempur Siluman F-35
Seorang sumber pemerintah Sudan mengatakan sebuah komite yang dibentuk untuk memulihkan dana publik setelah penggulingan al-Bashir telah mengambil alih perusahaan-perusahaan yang terkait dengan kelompok Hamas.
Menurut sumber tersebut entitas yang diambil alih antara lain perusahaan properti Hassan & Al-Abed, proyek pertanian Al-Bidaya, Hotel Paradise yang tinggi dan perusahaan transfer uang Al-Fayha.
"Mereka mendapat perlakuan istimewa dalam tender, pengampunan pajak, dan mereka diizinkan untuk beralih ke Hamas dan [pindah] ke Gaza tanpa batas," kata seorang anggota satuan tugas dari komite tersebut kepada Reuters, Jumat (24/9/2021), dengan syarat anonim.
Sumber lain mengatakan dewan kedaulatan yang berkuasa di Sudan mengonfirmasi penyitaan aset-aset perusahaan yang terkait Hamas di Sudan telah disita negara.
Reuters menggambarkan penyitaan sebagai bagian dari upaya Sudan untuk bergerak ke Barat setelah penggulingan Bashir pada 2019, yang pada dasarnya menyangkal tempat yang aman bagi para operator Hamas untuk mengumpulkan dana dan memindahkan senjata Iran ke Gaza.
Sudan menandatangani kesepakatan normalisasi dengan Israel tahun lalu sebagai bagian dari Kesepakatan Abraham. Negara lain yang melakukan hal serupa adalah Uni Emirat Arab, Bahrain dan Maroko.
Baca juga: Wanita Pelatih Seks Dibunuh Suaminya karena Cemburu, Dilempar dari Gedung 40 Meter
Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, membantah kepada AFP bahwa mereka memiliki investasi di Sudan.
"Kami tidak memiliki masalah dengan agen Sudan mana pun," kata juru bicara Hamas, Hazem Qassem.
Pejabat Hamas lainnya juga membantah adanya kaitan dengan penyitaan aset-aset perusahaan di Sudan. “Beberapa dari apa yang dilaporkan di sini sudah uzur. Sebagian besar tidak ada hubungannya dengan Hamas,” kata pejabat Hamas, Moussa Abu Marzouk.
Bashir mengambil alih kekuasaan dalam kudeta yang didukung kelompok Islam 1989 yang memulai tiga dekade "pemerintahan tangan besi".
Setelah protes massal nasional, militer menggulingkannya pada April 2019, yang kemudian mengarah pada kesepakatan pembagian kekuasaan antara faksi sipil dan militer pada akhir tahun itu. Bashir kemudian dihukum karena korupsi dan dipenjara.
Terlepas dari kekayaan minyak, Sudan di bawah pemerintahannya adalah—dan tetap—salah satu negara paling tidak berkembang di dunia.
Para pejabat Israel telah lama menuduh Sudan di bawah Bashir sebagai basis dukungan bagi kelompok militan Palestina.
Pada 2012, Sudan menyalahkan Israel karena menyerang sebuah pabrik militer di Khartoum, yang mengarah pada spekulasi bahwa senjata Iran disimpan atau diproduksi di sana. Sudan membantah hubungan antara Hamas dan pabrik itu.
Pada Desember 2020, setelah AS menghapus Sudan dari daftar hitam negara sponsor terorisme menyusul janjinya untuk menormalkan hubungan dengan Israel, negara Arab di Afrika itu mencabut kewarganegaraan pemimpin tinggi Hamas, Khaled Mashaal, serta sekitar 3.000 warga negara asing lainnya yang dituduh terkait dengan kelompok teror.
Mashaal, yang mengepalai biro politik Hamas antara tahun 1996 dan 2017, telah diusir dari sejumlah negara Timur Tengah dan saat ini tinggal di Qatar.
Sebagai bagian dari kesepakatan yang akan dihapus dari daftar hitam, Sudan setuju untuk membayar USD335 juta untuk memberi kompensasi kepada para penyintas dan keluarga korban dari serangan terhadap kapal USS Cole pada tahun 2000 di lepas pantai Yaman dan serangan kembar tahun 1998 di Kedutaan Besar AS di Kenya dan Tanzania.
Serangan-serangan itu dilakukan setelah al-Bashir mengizinkan tempat perlindungan pemimpin al-Qaeda Osama bin Laden di Sudan. Agen intelijen Israel menduga salah satu kepala perencana serangan kedutaan, Abdullah Ahmed Abdullah, tewas di Teheran awal tahun lalu.
Pemerintah transisi Sudan, yang mengambil alih kekuasaan berakhir pada tahun 2019 setelah penggulingan Bashir, juga setuju untuk mengakui Israel, tujuan utama bagi pemerintahan AS era Trump, meskipun Khartoum telah berusaha untuk mengecilkan hubungannya.
Penyitaan aset sejumlah perusahaan juga bagian dari upaya Khartoum untuk melepaskan unsur-unsur yang terkait dengan sang pemimpin lama; Omar al-Bashir, sekaligus menolak menjadi tempat yang aman bagi Hamas.
Baca juga: Israel Ingin Pasang Peralatan Canggihnya di Dalam Jet Tempur Siluman F-35
Seorang sumber pemerintah Sudan mengatakan sebuah komite yang dibentuk untuk memulihkan dana publik setelah penggulingan al-Bashir telah mengambil alih perusahaan-perusahaan yang terkait dengan kelompok Hamas.
Menurut sumber tersebut entitas yang diambil alih antara lain perusahaan properti Hassan & Al-Abed, proyek pertanian Al-Bidaya, Hotel Paradise yang tinggi dan perusahaan transfer uang Al-Fayha.
"Mereka mendapat perlakuan istimewa dalam tender, pengampunan pajak, dan mereka diizinkan untuk beralih ke Hamas dan [pindah] ke Gaza tanpa batas," kata seorang anggota satuan tugas dari komite tersebut kepada Reuters, Jumat (24/9/2021), dengan syarat anonim.
Sumber lain mengatakan dewan kedaulatan yang berkuasa di Sudan mengonfirmasi penyitaan aset-aset perusahaan yang terkait Hamas di Sudan telah disita negara.
Reuters menggambarkan penyitaan sebagai bagian dari upaya Sudan untuk bergerak ke Barat setelah penggulingan Bashir pada 2019, yang pada dasarnya menyangkal tempat yang aman bagi para operator Hamas untuk mengumpulkan dana dan memindahkan senjata Iran ke Gaza.
Sudan menandatangani kesepakatan normalisasi dengan Israel tahun lalu sebagai bagian dari Kesepakatan Abraham. Negara lain yang melakukan hal serupa adalah Uni Emirat Arab, Bahrain dan Maroko.
Baca juga: Wanita Pelatih Seks Dibunuh Suaminya karena Cemburu, Dilempar dari Gedung 40 Meter
Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, membantah kepada AFP bahwa mereka memiliki investasi di Sudan.
"Kami tidak memiliki masalah dengan agen Sudan mana pun," kata juru bicara Hamas, Hazem Qassem.
Pejabat Hamas lainnya juga membantah adanya kaitan dengan penyitaan aset-aset perusahaan di Sudan. “Beberapa dari apa yang dilaporkan di sini sudah uzur. Sebagian besar tidak ada hubungannya dengan Hamas,” kata pejabat Hamas, Moussa Abu Marzouk.
Bashir mengambil alih kekuasaan dalam kudeta yang didukung kelompok Islam 1989 yang memulai tiga dekade "pemerintahan tangan besi".
Setelah protes massal nasional, militer menggulingkannya pada April 2019, yang kemudian mengarah pada kesepakatan pembagian kekuasaan antara faksi sipil dan militer pada akhir tahun itu. Bashir kemudian dihukum karena korupsi dan dipenjara.
Terlepas dari kekayaan minyak, Sudan di bawah pemerintahannya adalah—dan tetap—salah satu negara paling tidak berkembang di dunia.
Para pejabat Israel telah lama menuduh Sudan di bawah Bashir sebagai basis dukungan bagi kelompok militan Palestina.
Pada 2012, Sudan menyalahkan Israel karena menyerang sebuah pabrik militer di Khartoum, yang mengarah pada spekulasi bahwa senjata Iran disimpan atau diproduksi di sana. Sudan membantah hubungan antara Hamas dan pabrik itu.
Pada Desember 2020, setelah AS menghapus Sudan dari daftar hitam negara sponsor terorisme menyusul janjinya untuk menormalkan hubungan dengan Israel, negara Arab di Afrika itu mencabut kewarganegaraan pemimpin tinggi Hamas, Khaled Mashaal, serta sekitar 3.000 warga negara asing lainnya yang dituduh terkait dengan kelompok teror.
Mashaal, yang mengepalai biro politik Hamas antara tahun 1996 dan 2017, telah diusir dari sejumlah negara Timur Tengah dan saat ini tinggal di Qatar.
Sebagai bagian dari kesepakatan yang akan dihapus dari daftar hitam, Sudan setuju untuk membayar USD335 juta untuk memberi kompensasi kepada para penyintas dan keluarga korban dari serangan terhadap kapal USS Cole pada tahun 2000 di lepas pantai Yaman dan serangan kembar tahun 1998 di Kedutaan Besar AS di Kenya dan Tanzania.
Serangan-serangan itu dilakukan setelah al-Bashir mengizinkan tempat perlindungan pemimpin al-Qaeda Osama bin Laden di Sudan. Agen intelijen Israel menduga salah satu kepala perencana serangan kedutaan, Abdullah Ahmed Abdullah, tewas di Teheran awal tahun lalu.
Pemerintah transisi Sudan, yang mengambil alih kekuasaan berakhir pada tahun 2019 setelah penggulingan Bashir, juga setuju untuk mengakui Israel, tujuan utama bagi pemerintahan AS era Trump, meskipun Khartoum telah berusaha untuk mengecilkan hubungannya.
(min)
Lihat Juga :
