Masjid Uighur yang Dibulldozer China Bakal Dijadikan Hotel

HOTAN - Sebuah masjid di lingkungan komunitas muslim Uighur , di Hotan, di-bulldozer pihak berwenang Xinjing, China , pada 2018. Bangunan yang hancur itu kini akan diubah menjadi hotel oleh Hilton Worldwide.

Rencana itu telah memicu protes lebih dari 40 organisasi hak-hak sipil muslim-Amerika di Amerika Serikat (AS). Mereka pada hari Kamis mengumumkan kampanye untuk memboikot Hilton Worldwide atas apa yang mereka sebut sebagai rencana perusahaan untuk membangun sebuah hotel di lokasi masjid Uighur yang dibulldozer.



Dalam konferensi pers di depan markas Hilton di Virginia, Council on American-Islamic Relations (CAIR)—sebuah organisasi di garis depan inisiatif tersebut—mengatakan bahwa mereka telah bernegosiasi secara tidak langsung dengan grup hotel untuk membatalkan rencana konstruksi. Namun, pembicaraan itu tidak berhasil.

“Hari ini, kami mengumumkan kampanye boikot global terhadap Hilton,” kata direktur eksekutif CAIR Nihad Awad, seperti dikutip Al Jazeera, Jumat (17/9/2021).

“Anda dan saya memiliki pilihan untuk memilih ke mana harus pergi dalam perjalanan Anda atau melakukan pertemuan bisnis atau mengadakan acara, pernikahan atau perjamuan,” kata Awad, seraya menambahkan bahwa proyek tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berkontribusi pada penghancuran budaya dan kepercayaan Uighur.

China selama ini dituduh melakukan kampanye panjang melawan penduduk Uighur—yang sebagian besar muslim—dengan penahanan massal, sterilisasi paksa, memisahkan anak-anak dari keluarga dan menghancurkan lokasi agama dan budaya. Namun, Beijing berkali-kali telah membantah klaim tersebut.

Situs bangunan yang memicu boikot adalah sebuah masjid di prefektur Hotan, yang dihancurkan pada 2018. Bekas bangunan itu rencananya akan diubah Hilton menjadi hotel Hampton Inn.

Awad mengatakan mereka diberitahu tentang proyek yang diusulkan pada awal Juni.

Pada bulan Juli, sebuah komisi terkait di Kongres AS meminta Hilton Worldwide untuk tidak mengizinkan namanya dikaitkan dengan proyek hotel.

Sekitar 16.000 masjid di 900 lokasi Xinjiang hancur sebagian atau seluruhnya antara 2017 hingga 2020. Data ini berasal dari penelitian lembaga Kebijakan Strategis Australia.

Menara-menara telah dipindahkan dari masjid-masjid, beberapa dihancurkan sama sekali di tempat-tempat yang diawasi ketat oleh China. Kehancuran telah diverifikasi oleh laporan di lapangan, dan membandingkan foto satelit dari tahun-tahun sebelumnya hingga sekarang.

Para pejabat di Beijing mengatakan kepada kantor berita Reuters awal tahun ini bahwa tidak ada situs keagamaan di Xinjiang yang dihancurkan atau dibatasi secara paksa dan mengundang mereka untuk mengunjungi daerah tersebut.

Dalam 12 hari pelaporan selama Ramadhan pada bulan April dan Mei, sebagian besar masjid yang dikunjungi wartawan Reuters telah dihancurkan sebagian atau seluruhnya.

PBB dan kelompok-kelompok hak asasi manusia memperkirakan bahwa satu juta orang Uighur dan etnis minoritas lainnya ditahan di kamp-kamp tempat mereka bekerja di Xinjiang. China awalnya membantah kamp itu ada, tetapi sejak itu mengatakan bahwa itu adalah pusat kejuruan yang dirancang untuk memerangi ekstremisme.

China telah membantah tuduhan bahwa mereka menganiaya minoritas muslim Uighur di Xinjiang, atau bahwa kerja paksa dilakukan di sana.



Pada bulan Januari, AS mengumumkan larangan impor pada semua produk kapas dan tomat dari Xinjiang atas tuduhan bahwa produk-produk itu dihasilkan dari kerja paksa yang dijalani orang-orang Uighur.

Beberapa merek Barat termasuk H&M, Burberry dan Nike telah terkena boikot konsumen di China setelah meningkatkan kekhawatiran tentang dugaan kerja paksa di Xinjiang. China menguasai sekitar 20 persen pasar kapas dunia dan 85 persen kapasnya berasal dari Xinjiang.

Pada hari Senin lalu, kepala HAM PBB Michelle Bachelet mengatakan bahwa upaya baru-baru ini untuk mendapatkan akses ke wilayah Xinjiang China untuk menyelidiki laporan pelanggaran serius terhadap muslim Uighur belum berhasil. Dia menambahkan bahwa dirinya sedang menyelesaikan laporan tentang situasi tersebut.

“Saya menyesal bahwa saya tidak dapat melaporkan kemajuan dalam upaya saya untuk mencari akses yang berarti ke Daerah Otonomi Uighur Xinjiang,” kata Bachelet pada pembukaan forum Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa.

“Sementara itu, kantor saya sedang menyelesaikan penilaiannya atas informasi yang tersedia tentang tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang serius di wilayah itu, dengan maksud untuk mempublikasikannya,” katanya.