Ragam Model Sistem Pemerintahan Negara Islam Kontemporer
Jum'at, 10 September 2021 - 12:51 WIB
loading...
A
A
A
Babrak Karmal (1979–1986)
Karmal memperoleh tampuk kekuasaan setelah pembunuhan Amin. Karmal dipaksa untuk turun dari jabatannya pada Mei 1985, karena tekanan Soviet terhadap pemerintah Afganistan. Jabatannya sebagai ketua Komite Pusat PDRA diganti oleh Mohammad Najibullah, mantan Menteri Keamanan Negara.
M Najibullah dan keluarnya Soviet (1986–1989)
Pada September 1986, Komisi Kompromi Nasional didirikan sesuai perintah Najibullah. Pada 14 April 1988 pemerintah Afganistan dan Pakistan mentandatangani Perjanjian Jenewa, dan Uni Soviet serta Amerika Serikat menjadi penjaminnya. Perjanjian ini secara spesifik menyebutkan bahwa tentara Soviet harus keluar dari Afganistan terhitung sejak 15 Februari 1989.
Keruntuhan (1989–1992)
Di awal 1991 pemerintah hanya menguasai 10% wilayah Afghanistan, Pengepungan Khost yang berlangsung selama 11 tahun berakhir dengan kemenangan Mujahidin. Moral tentara Afghanistan runtuh, serta bantuan dari Uni Soviet pun hilang (karena negara itu berada di di ambang keruntuhannya). Kejatuhan Najibullah dan rezim komunisnya tahun 1992 tidak membuat perang berakhir. Perang tetap berlangsung hingga akhirnya Taliban berkuasa saat ini.
Sejumlah Sistem Pemerintahan di Dunia
Monarki
Negara dipimpin oleh raja, kaisar, syah, atau ratu yang berganti secara turun temurun dan berlangsung seumur hidup. Contoh monarki: Inggris, Belanda, dan Brunei Darussalam.
Oligarki
Oligarki dijalankan oleh beberapa orang yang memegang kuasa. Bedanya, mereka ini diangkat dari sebab kekayaan, keluarga, atau kekuasaan dalam militer
Demokrasi
Pada bentuk pemerintahan demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat sehingga setiap warga negara memiliki hak setara dalam mengambil keputusan. Abraham Lincoln mengatakan satu ungkapan yang terkenal mengenai demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Timokrasi
Dalam bentuk pemerintahan timokrasi, kondisi ideal seperti kehormatan dan kemuliaan pemimpin yang jadi ukuran. Negara akan dipimpin oleh orang yang dianggap punya hal tersebut. Bukan lagi berdasar keturunan, kekuasaan, atau pemberian hak istimewa.
Karmal memperoleh tampuk kekuasaan setelah pembunuhan Amin. Karmal dipaksa untuk turun dari jabatannya pada Mei 1985, karena tekanan Soviet terhadap pemerintah Afganistan. Jabatannya sebagai ketua Komite Pusat PDRA diganti oleh Mohammad Najibullah, mantan Menteri Keamanan Negara.
M Najibullah dan keluarnya Soviet (1986–1989)
Pada September 1986, Komisi Kompromi Nasional didirikan sesuai perintah Najibullah. Pada 14 April 1988 pemerintah Afganistan dan Pakistan mentandatangani Perjanjian Jenewa, dan Uni Soviet serta Amerika Serikat menjadi penjaminnya. Perjanjian ini secara spesifik menyebutkan bahwa tentara Soviet harus keluar dari Afganistan terhitung sejak 15 Februari 1989.
Keruntuhan (1989–1992)
Di awal 1991 pemerintah hanya menguasai 10% wilayah Afghanistan, Pengepungan Khost yang berlangsung selama 11 tahun berakhir dengan kemenangan Mujahidin. Moral tentara Afghanistan runtuh, serta bantuan dari Uni Soviet pun hilang (karena negara itu berada di di ambang keruntuhannya). Kejatuhan Najibullah dan rezim komunisnya tahun 1992 tidak membuat perang berakhir. Perang tetap berlangsung hingga akhirnya Taliban berkuasa saat ini.
Sejumlah Sistem Pemerintahan di Dunia
Monarki
Negara dipimpin oleh raja, kaisar, syah, atau ratu yang berganti secara turun temurun dan berlangsung seumur hidup. Contoh monarki: Inggris, Belanda, dan Brunei Darussalam.
Oligarki
Oligarki dijalankan oleh beberapa orang yang memegang kuasa. Bedanya, mereka ini diangkat dari sebab kekayaan, keluarga, atau kekuasaan dalam militer
Demokrasi
Pada bentuk pemerintahan demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat sehingga setiap warga negara memiliki hak setara dalam mengambil keputusan. Abraham Lincoln mengatakan satu ungkapan yang terkenal mengenai demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Timokrasi
Dalam bentuk pemerintahan timokrasi, kondisi ideal seperti kehormatan dan kemuliaan pemimpin yang jadi ukuran. Negara akan dipimpin oleh orang yang dianggap punya hal tersebut. Bukan lagi berdasar keturunan, kekuasaan, atau pemberian hak istimewa.
(min)
Lihat Juga :
