Ragam Model Sistem Pemerintahan Negara Islam Kontemporer

RIYADH - Kelompok Taliban telah mengumumkan pembentukan pemerintahan baru Afghanistan . Seperti yang sudah diperkirakan, sistem pemerintahan baru Afghanistan adalah negara Islam seperti halnya dianut Iran. Kekuasaan tertinggi negara berada di tangan seorang ulama senior. Di luar Afghanistan dan Iran, sistem pemerintahan negara Islam di era modern ternyata sangat beragam.

1. Iran

Ideologi negara berdasarkan kepada agama Islam Madzhab Shiah Imam 12 (Ja'fari). Diciptakan sistem Velayat-e Faqih (supremasi kaum ulama) di mana seorang pemimpin agama memiliki hak untuk memberikan fatwa keagamaan dan memegang kekuasaan tertinggi negara.Kepala pemerintahan dijabat seorang presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 4 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal satu kali. Presiden dibantu sembilan wakil presiden.

2. Arab Saudi

Arab Saudi menggunakan sistem politik monarki absolut. Sistem pemerintahan yang digunakan sama dengan kebanyakan negara Islam lainnya, di mana Alquran dan syariat sebagai dasar jalannya pemerintahan. Sistem pemerintahan Arab Saudi adalah presidensial yang dipimpin oleh seorang raja. Dalam sistem ini tidak ada pemilihan umum, walaupun ada itu hanya untuk pemilihan pemimpin lembaga legislatif dan yudikatif. Badan eksekutif disebut juga sebagai "Dewan Menteri Pemerintahan Arab Saudi" yang beranggotakan raja, menteri dan penasihat raja.

3. Qatar

Sistem pemerintahan Qatar adalah Monarki Absolut di mana raja adalah penguasa dan penentu kebijakan mutlak. Di Qatar, keluarga kerajaan yang berkuasa adalah keluarga At-Thani. Kepala pemerintahan sekaligus pembuat kebijakan mutlak disebut sebagai Emir. Dalam menjalankan tugasnya, Emir dibantu oleh beberapa badan legislatif lainnya, yaitu Council of Minister, Advisory counsil, dan Lembaga Peradilan. Di Qatar, Emir memegang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kekuasaan emir selalu dilakukan secara turun-temurun.

4. Oman

Oman memiliki kepala pemerintahan yang disebut sultan. Sultan dianggap sebagai simbol negara dan pelindung negara. Sistem parlemen Oman adalah bikameral. Sistem bikameral ialah sistem yang menganut dua kamar. Di Oman ada majelis Dauli dan Majelis Syura. Pembantu sultan dalam mengerjakan tugasnya disebut dewan negara. Dewan negara memiliki beberapa anggota dengan masa jabatan 4 tahun.

5. Uni Emirat Arab (UEA)

Uni Emirat Arab merupakan negara federasi dari tujuh emirat yang menganut sistem pemerintahan monarki atau semi-konstitusional. Namun berbeda dengan penganut sistem pemerintahan monarki lainnya, Kepala Negara Uni Emirat Arab dijabat oleh seorang presiden yang dipilih oleh Majelis Tertinggi Federal (Federal Supreme Council) setiap lima tahun sekali. Kepala Pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri, sementara Kepala Negaranya adalah seorang Presiden.

Bentuk dan Sistem Pemerintahan Afganistan Sebelum Taliban Berkuasa

• Bentuk pemerintahan Afghanistan baru dibentuk setelah agresi militer AS dan PBB yang menggusur pemerintahan Taliban tahun 2001.

• Pada 2004, Hamid Karzai dipilih secara demokratis sebagai Presiden pertama era modern.

• Sejak itu, bentuk pemerintahan Afghanistan kemudian berubah menjadi Republik Presidensil Islam

• Pemerintahan dan kepala negaranya adalah Presiden dan menerapkan sistem pemerintahan presidensial yang sangat islami

• Sistem politik yang dijalankan Afghanistan berdasarkan campuran antara politik sipil dengan politik syariah Islam.

• Bentuk negara Afghanistan merupakan negara kesatuan yang terbagi atas 34 provinsi.

• Parlemen Afghanistan menerapkan sistem parlemen trikameral yang terdiri atas Wolesi Jirga (House of People) yang memiliki jabatan 5 tahun, Meshrano Jirga (House of Elders) dan Loya Jirga.

Momen Bersejarah Afghanistan Modern

Raja Zahir Syah (1933-1973)
Afghanistan menjadi negara yang damai pada waktu pemerintahan Raja Zahir Syah antara periode 1933 – 17 Juli 1973

Revolusi Saur dan Taraki (1978–1979)
Mohammad Daoud Khan, Presiden Republik Afganistan dari tahun 1973-1978, berhasil digulingkan dalam Revolusi Saur. Hafizullah Amin (dari faksi Khalq), merupakan otak dari kudeta itu

Hafizullah Amin dan Invasi Uni Soviet (1979)
Dalam masa kepemimpinanya yang singkat (104 hari), Amin berusaha membentuk kepemimpinan bersama. Namun Amin tetap tidak disukai publik, perlawanan kepadanya meningkat.Uni Soviet berencana untuk menginvasi Afganistan pada 12 Desember 1979, dan memulai Operasi Badai-333 (fase awal intervensi) pada 27 Desember 1979. Amin dibunuh oleh tentara Soviet pada 27 Desember 1979.

Babrak Karmal (1979–1986)
Karmal memperoleh tampuk kekuasaan setelah pembunuhan Amin. Karmal dipaksa untuk turun dari jabatannya pada Mei 1985, karena tekanan Soviet terhadap pemerintah Afganistan. Jabatannya sebagai ketua Komite Pusat PDRA diganti oleh Mohammad Najibullah, mantan Menteri Keamanan Negara.

M Najibullah dan keluarnya Soviet (1986–1989)
Pada September 1986, Komisi Kompromi Nasional didirikan sesuai perintah Najibullah. Pada 14 April 1988 pemerintah Afganistan dan Pakistan mentandatangani Perjanjian Jenewa, dan Uni Soviet serta Amerika Serikat menjadi penjaminnya. Perjanjian ini secara spesifik menyebutkan bahwa tentara Soviet harus keluar dari Afganistan terhitung sejak 15 Februari 1989.

Keruntuhan (1989–1992)
Di awal 1991 pemerintah hanya menguasai 10% wilayah Afghanistan, Pengepungan Khost yang berlangsung selama 11 tahun berakhir dengan kemenangan Mujahidin. Moral tentara Afghanistan runtuh, serta bantuan dari Uni Soviet pun hilang (karena negara itu berada di di ambang keruntuhannya). Kejatuhan Najibullah dan rezim komunisnya tahun 1992 tidak membuat perang berakhir. Perang tetap berlangsung hingga akhirnya Taliban berkuasa saat ini.

Sejumlah Sistem Pemerintahan di Dunia

Monarki
Negara dipimpin oleh raja, kaisar, syah, atau ratu yang berganti secara turun temurun dan berlangsung seumur hidup. Contoh monarki: Inggris, Belanda, dan Brunei Darussalam.

Oligarki
Oligarki dijalankan oleh beberapa orang yang memegang kuasa. Bedanya, mereka ini diangkat dari sebab kekayaan, keluarga, atau kekuasaan dalam militer

Demokrasi
Pada bentuk pemerintahan demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat sehingga setiap warga negara memiliki hak setara dalam mengambil keputusan. Abraham Lincoln mengatakan satu ungkapan yang terkenal mengenai demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Timokrasi
Dalam bentuk pemerintahan timokrasi, kondisi ideal seperti kehormatan dan kemuliaan pemimpin yang jadi ukuran. Negara akan dipimpin oleh orang yang dianggap punya hal tersebut. Bukan lagi berdasar keturunan, kekuasaan, atau pemberian hak istimewa.