Meski Jalin Hubungan dengan China, Mikronesia Jadi Pangkalan Militer Baru AS
Selasa, 31 Agustus 2021 - 14:00 WIB
loading...
Wilayah Mikronesia, negara di Pasifik yang akan jadi pangkalan militer baru AS. Foto/pri.org
A
A
A
PALIKIR - Amerika Serikat (AS) menandatangani kesepakatan dengan Federasi Mikronesia (FSM) untuk menjadikan negara Pasifik itu sebagai pangkalan militer baru Washington. Kesepakatan itu diteken ketika FSM mempertahankan hubungan diplomatik dengan China .
China dan FSM berjarak cukup jauh yang dipisahkan oleh Laut Filipina.
Baca juga: Rusia: Peroleh 100 Sistem Rudal Javelin AS, Taliban Lebih Baik dari AD Ukraina
Bulan lalu di Honolulu, Hawaii, Presiden Mikronesia David Panuelo mengadakan pembicaraan pertahanan tingkat tinggi dengan komandan Komando Indo-Pasifik (INDOPACOM) AS Laksamana Angkatan Laut AS John C. Aquilino tentang “postur pertahanan dan kekuatan Amerika Serikat yang lebih luas di Pasifik", di antara topik lainnya.
“FSM dan Amerika Serikat berkolaborasi dalam rencana untuk kehadiran Angkatan Bersenjata AS yang lebih sering dan permanen," kata pemerintah Mikronesia dalam keterangan pers.
"Dan telah sepakat untuk bekerja sama tentang bagaimana kehadiran itu akan dibangun baik untuk sementara maupun permanen di dalam FSM, dengan tujuan melayani kepentingan keamanan bersama dari kedua negara,” lanjut pemerintah Mikronesia.
Keterangan pers itu tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang di mana pangkalan militer AS itu akan berada atau jenis fasilitas apa yang akan dibangun.
Berbicara kepada Australian Broadcasting Corporation (ABC) setelah pertemuan tingkat tinggi, Panuelo mengatakan bahwa sementara negara kecil berpenduduk 58.000 orang itu mempertahankan hubungan diplomatik dengan China, dia tidak melihat pangkalan militer baru AS akan merusak hubungan tersebut.
“Freely Associated States [FAS atau Negara Asosiasi Bebas] adalah bagian dari tanah air, dan karenanya, kami dilindungi oleh Amerika Serikat,” katanya, mengacu pada pengaturan "negara klien khusus" di mana FSM, serta tetangga Palau dan Republik Kepulauan Marshall, mendapatkan akses ke bantuan federal AS dengan imbalan mengizinkan militer AS beroperasi di wilayah mereka dan meminta tanah untuk pangkalan.
Perjanjian 20 tahun antara AS dan negara-negara Pasifik itu akan diperbarui pada tahun 2024.
Kesepakatan untuk pendirian pangkalan militer baru AS itu mendapat respons publik Mikronesia.
“Setiap kali ada perubahan mendadak pada tanah, Anda memengaruhi identitas kami sebagai penduduk asli pulau,” kata Sam Illesugam, penduduk asli Mikronesia dari negara bagian Yap barat, kepada Public Radio International pekan lalu.
"Ini akan mengubah lanskap sosial pulau-pulau kita. Pulau kami sangat, sangat kecil. Segala jenis perubahan gaya hidup kita akan sangat memengaruhi kita," ujarnya.
Baca juga: Ini Penampakan Tentara Terakhir AS yang Tinggalkan Afghanistan
Posisi strategis Mikronesia dan pulau-pulau Pasifik tetangga tidak luput dari perhatian para pemikir pertahanan AS dalam beberapa tahun terakhir. Pada September 2019, sebuah laporan oleh Rand Corporation menyebut FASsebagai “jalan raya super proyeksi daya yang melintasi jantung Pasifik Utara ke Asia.”
"Sejarah menggarisbawahi bahwa FAS memainkan peran penting dalam strategi pertahanan AS," bunyi laporan itu, seperti dilansir Radio New Zealand.
"Jika diabaikan atau ditumbangkan, mereka bisa menjadi, seperti di masa lalu, kerentanan kritis."
"Ke depan, Amerika Serikat, sekutunya, dan mitranya harus menunjukkan komitmen mereka terhadap kawasan dengan mempertahankan tingkat pendanaan yang sesuai untuk FAS, dan memperkuat keterlibatan dengan FAS secara lebih luas," saran Rand Corporation lebih lanjut.
Gagasan yang lebih spesifik muncul dalam editorial April 2021 di Defense One yang ditulis oleh Abraham M. Denmark, yang menjabat sebagai Wakil Asisten Menteri Pertahanan untuk Asia Timur di bawah mantan Presiden AS Barack Obama dari 2015 hingga 2017, dan Eric Sayers, seorang visiting fellow di American Enterprise Institute (AEI) dan mantan asisten khusus INDOPACOM.
Mereka berpendapat bahwa untuk mencegah Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA), AS harus membangun fasilitas di pulau-pulau Pasifik utama termasuk Tinian, salah satu Kepulauan Mariana Utara di utara Guam; Palau, yang berjarak sekitar 750 mil barat daya Guam; dan Yap, pulau besar paling barat di Mikronesia, yang terletak sekitar setengah jalan antara Guam dan Palau.
Guam saat ini merupakan pusat aktivitas militer AS di kawasan tersebut, dengan fasilitas Pentagon mencakup 29 persen dari total wilayah tersebut permukaan pulau itu.
China dan FSM berjarak cukup jauh yang dipisahkan oleh Laut Filipina.
Baca juga: Rusia: Peroleh 100 Sistem Rudal Javelin AS, Taliban Lebih Baik dari AD Ukraina
Bulan lalu di Honolulu, Hawaii, Presiden Mikronesia David Panuelo mengadakan pembicaraan pertahanan tingkat tinggi dengan komandan Komando Indo-Pasifik (INDOPACOM) AS Laksamana Angkatan Laut AS John C. Aquilino tentang “postur pertahanan dan kekuatan Amerika Serikat yang lebih luas di Pasifik", di antara topik lainnya.
“FSM dan Amerika Serikat berkolaborasi dalam rencana untuk kehadiran Angkatan Bersenjata AS yang lebih sering dan permanen," kata pemerintah Mikronesia dalam keterangan pers.
"Dan telah sepakat untuk bekerja sama tentang bagaimana kehadiran itu akan dibangun baik untuk sementara maupun permanen di dalam FSM, dengan tujuan melayani kepentingan keamanan bersama dari kedua negara,” lanjut pemerintah Mikronesia.
Keterangan pers itu tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang di mana pangkalan militer AS itu akan berada atau jenis fasilitas apa yang akan dibangun.
Berbicara kepada Australian Broadcasting Corporation (ABC) setelah pertemuan tingkat tinggi, Panuelo mengatakan bahwa sementara negara kecil berpenduduk 58.000 orang itu mempertahankan hubungan diplomatik dengan China, dia tidak melihat pangkalan militer baru AS akan merusak hubungan tersebut.
“Freely Associated States [FAS atau Negara Asosiasi Bebas] adalah bagian dari tanah air, dan karenanya, kami dilindungi oleh Amerika Serikat,” katanya, mengacu pada pengaturan "negara klien khusus" di mana FSM, serta tetangga Palau dan Republik Kepulauan Marshall, mendapatkan akses ke bantuan federal AS dengan imbalan mengizinkan militer AS beroperasi di wilayah mereka dan meminta tanah untuk pangkalan.
Perjanjian 20 tahun antara AS dan negara-negara Pasifik itu akan diperbarui pada tahun 2024.
Kesepakatan untuk pendirian pangkalan militer baru AS itu mendapat respons publik Mikronesia.
“Setiap kali ada perubahan mendadak pada tanah, Anda memengaruhi identitas kami sebagai penduduk asli pulau,” kata Sam Illesugam, penduduk asli Mikronesia dari negara bagian Yap barat, kepada Public Radio International pekan lalu.
"Ini akan mengubah lanskap sosial pulau-pulau kita. Pulau kami sangat, sangat kecil. Segala jenis perubahan gaya hidup kita akan sangat memengaruhi kita," ujarnya.
Baca juga: Ini Penampakan Tentara Terakhir AS yang Tinggalkan Afghanistan
Posisi strategis Mikronesia dan pulau-pulau Pasifik tetangga tidak luput dari perhatian para pemikir pertahanan AS dalam beberapa tahun terakhir. Pada September 2019, sebuah laporan oleh Rand Corporation menyebut FASsebagai “jalan raya super proyeksi daya yang melintasi jantung Pasifik Utara ke Asia.”
"Sejarah menggarisbawahi bahwa FAS memainkan peran penting dalam strategi pertahanan AS," bunyi laporan itu, seperti dilansir Radio New Zealand.
"Jika diabaikan atau ditumbangkan, mereka bisa menjadi, seperti di masa lalu, kerentanan kritis."
"Ke depan, Amerika Serikat, sekutunya, dan mitranya harus menunjukkan komitmen mereka terhadap kawasan dengan mempertahankan tingkat pendanaan yang sesuai untuk FAS, dan memperkuat keterlibatan dengan FAS secara lebih luas," saran Rand Corporation lebih lanjut.
Gagasan yang lebih spesifik muncul dalam editorial April 2021 di Defense One yang ditulis oleh Abraham M. Denmark, yang menjabat sebagai Wakil Asisten Menteri Pertahanan untuk Asia Timur di bawah mantan Presiden AS Barack Obama dari 2015 hingga 2017, dan Eric Sayers, seorang visiting fellow di American Enterprise Institute (AEI) dan mantan asisten khusus INDOPACOM.
Mereka berpendapat bahwa untuk mencegah Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA), AS harus membangun fasilitas di pulau-pulau Pasifik utama termasuk Tinian, salah satu Kepulauan Mariana Utara di utara Guam; Palau, yang berjarak sekitar 750 mil barat daya Guam; dan Yap, pulau besar paling barat di Mikronesia, yang terletak sekitar setengah jalan antara Guam dan Palau.
Guam saat ini merupakan pusat aktivitas militer AS di kawasan tersebut, dengan fasilitas Pentagon mencakup 29 persen dari total wilayah tersebut permukaan pulau itu.
(min)
Lihat Juga :
