Penarikan Pasukan AS Munculkan Kekosongan di Afghanistan

NEW YORK - Pakar menilai penarikan pasukan Amerika Serikat (AS) mempercepat berkuasanya kembali Taliban dan akhirnya menciptakan kekosongan di Afghanistan . Taliban bisa merebut kembali Afghanistan hanya sekitar dua pekan, setelah merebut Ibu Kota Provinsi pertama di negara itu.

Champa Patel, Direktur Program Asia-Pasifik di lembaga pemikir Chatham House, mengatakan, kalahnya pasukan yang didukung AS dengan sangat cepat oleh Taliban telah menciptakan kekosongan, bukan hanya politik, tapi juga keamanan. Dia mengatakan, konsekuensi serius ini tidak terelakkan setelah penarikan pasukan AS dari negara itu.



Kekosongan yang ada saat ini, jelasnya, bisa dimanfaatkan oleh banyak pihak, terutama oleh rival-rival AS, seperti Rusia dan China. “Yang membuat frustasi adalah analisis dan komentar yang ingin fokus pada apa artinya ini bagi pengaruh China dan Rusia di Afghanistan. Sekali lagi, Afghanistan telah diinstrumentasi untuk agenda negara lain,” ucapnya.

“Mengapa kita berbicara tentang apa artinya ini bagi persaingan kekuatan besar? AS, melalui keputusannya untuk mempercepat penarikan pasukan, menciptakan kekosongan politik dan keamanan ini,” sambungnya, seperti dilansir Al Arabiya.

Patel mengatakan, apa yang sangat dibutuhkan sekarang adalah untuk memastikan perlindungan rakyat Afghanistan sehari-hari.

“Negara-negara harus memusatkan pikiran mereka untuk memfasilitasi visa, membantu orang untuk keselamatan, bantuan kemanusiaan di negara ini, dan mencari resolusi politik yang damai,” ujarnya.

Hameed Hakimi, seorang peneliti untuk program Asia-Pasifik dan program Eropa di lembaga yang sama itu mengatakan Afghanistan telah mengalami “berbagai gelombang menguras otak” karena rezim telah berubah dalam 43 tahun sejak konflik dimulai.



“Ini dimulai dengan kudeta komunis pada April 1978. Terakhir kali Taliban mengkonsolidasikan kekuasaan pada 1996, mereka menderita sanksi internasional yang keras. Kepemimpinan Taliban menyadari implikasi sanksi untuk negara yang sangat berbeda dengan yang terjadi pada tahun 2001,” ucapnya.

“Untuk para donor Barat, negara-negara regional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, ada tugas mendesak untuk membiasakan kembali diri mereka dengan pemerintah Taliban yang para pemimpinnya telah mereka kenal selama beberapa tahun dalam konteks ‘pembicaraan damai,” kata Hakimi.

Bagi Taliban, jelasnya, tantangan terbesar yang terbentang di depan adalah transisi dari pemberontakan ke pemerintahan; bahwa penerimaan di antara penduduk Afghanistan hanya akan terwujud ketika mereka melihat perubahan positif dalam hidup mereka.

Patricia Lewis, Direktur Program Keamanan Internasional di Chatham House mengatakan, dari perspektif keamanan internasional, peristiwa baru-baru ini di Afghanistan menunjukkan makna dari kesabaran strategis.

“Taliban dengan tepat berasumsi bahwa, seiring waktu, antusiasme barat akan berkurang dan politisi yang terpilih secara demokratis akan memutuskan untuk meninggalkan upaya mereka di negara ini – mereka hanya harus menunggu dan bersiap,” ucap Lewis.



“NATO dan negara-negara barat lainnya telah mengembangkan pendekatan untuk membangun kapasitas di militer Afghanistan dan mengembangkan lembaga-lembaga demokrasi di negara itu,” tuturnya.

Menurut Lewis, proses seperti itu membutuhkan waktu beberapa generasi, bukan hanya beberapa dekade, terutama di negara yang budaya dasarnya sangat berbeda.

Dia mengatakan, apa yang harus dipahami di negara-negara barat adalah bahwa, bersama dengan bantuan pembangunan, dukungan militer adalah investasi keamanan jangka panjang yang hemat biaya untuk semua.

“Kegagalan total pemerintah Afghanistan dan angkatan bersenjata untuk mempertahankan garis dan bertahan melawan pasukan Taliban akan membuat lebih sulit untuk meyakinkan para pemimpin negara lain bahwa keterlibatan pertahanan, sebagai bentuk pengembangan kapasitas dan pencegahan konflik, berharga,” ujarnya.

“Inggris telah berada di garis depan dalam mengembangkan pendekatan ini tetapi seperti yang disaksikan dari peristiwa-peristiwa di Afghanistan, tidak satu pun dari pengembangan kapasitas ini yang penting jika tekad politik dan kepemimpinan nasional tidak ada,” tukasnya.