PM Malaysia Tolak Lengser, Rayu Oposisi dengan Sejumlah Imbalan
Sabtu, 14 Agustus 2021 - 07:17 WIB
loading...
Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin menolak lengser meski kehilangan dukungan mayoritas di Parlemen. Foto/REUTERS/Lim Huey Teng/File Photo
A
A
A
KUALA LUMPUR - Perdana Menteri (PM) Malaysia Muhyiddin Yassin mengakui bahwa dia telah kehilangan dukungan mayoritas di Parlemen, namun dia menolak untuk lengser. Dia mengatakan dia akan mencari dukungan dari partai-partai oposisi untuk tetap berkuasa dengan menawarkan sejumlah imbalan.
Dia tak ingin pemerintahannya runtuh dan berjanji untuk mengadakan pemilu tahun depan.
Baca juga: Kubu PM Muhyiddin Menolak Lengser, Raja Malaysia Tunjuk PM Baru?
Muhyiddin telah berjanji untuk menguji dukungan untuk kepemimpinannya ketika sidang Parlemen digelar bulan depan. Namun dia telah di bawah tekanan yang meningkat setelah beberapa anggota Parlemen koalisi yang memerintah menarik dukungan mereka.
PM Muhyiddin pada hari Jumat mengatakan bahwa dia dapat mengambil jalan keluar yang mudah dan mengundurkan diri, tetapi tidak ada anggota Parlemen lain yang saat ini memiliki dukungan mayoritas yang diperlukan untuk ditunjuk oleh raja sebagai pemimpin baru.
Dalam kasus seperti itu, kata dia, tidak akan ada pemerintah dan ini akan membuat negara menjadi limbo selama pandemi COVID-19 yang memburuk.
Muhyiddin mengatakan dia akan bertemu dengan para pemimpin oposisi untuk mendapatkan dukungan mereka dengan imbalan sejumlah manfaat, termasuk proposal untuk membatasi masa jabatan perdana menteri, menurunkan usia pemilih dari 21 tahun menjadi 18 tahun, meningkatkan checks and balances, dan menawarkan fasilitas pemimpin oposisi yang serupa dengan seorang menteri senior. Dia juga akan meningkatkan anggaran untuk memerangi virus corona dan memberikan lebih banyak bantuan tunai kepada orang miskin.
“Tujuan proposal saya adalah untuk memungkinkan pemerintah terus berfungsi di tengah epidemi ini dengan dukungan bipartisan di Parlemen,” katanya dalam pidato yang disiarkan televisi.
“Saya tidak berniat untuk terus berpegang teguh pada kekuasaan. Dalam situasi ini, sudah sepantasnya mandat dikembalikan kepada rakyat untuk memilih pemerintahan baru pada waktunya. Tergantung pada situasi pandemi, saya memberikan komitmen bahwa pemilu ke-15 akan diadakan paling lambat akhir Juli tahun depan," katanya, seperti dikutip AP, Sabtu (14/8/2021).
Pengumuman Muhyiddin menandai putaran balik hanya seminggu setelah dia mengatakan kepada rakyat Malaysia bahwa dia yakin dia masih memiliki dukungan mayoritas dan akan menyerukan mosi percaya di Parlemen pada bulan September.
Setidaknya delapan anggota Parlemen dari Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), partai terbesar dalam aliansi yang berkuasa, telah menandatangani deklarasi penarikan dukungan mereka kepada pemerintah, yang cukup untuk menyebabkan keruntuhannya. Dua menteri UMNO telah mengundurkan diri dari kabinet.
Baca juga: Kedubes AS: Taliban Eksekusi Beberapa Tentara Afghanistan yang Menyerah
Di bawah konstitusi Malaysia, perdana menteri harus mengundurkan diri jika dia kehilangan dukungan mayoritas dan raja dapat menunjuk seorang pemimpin baru yang dia yakini mendapat kepercayaan dari Parlemen. Namun pihak oposisi dan UMNO terpecah dan tidak bisa menyepakati siapa yang harus menjadi pemimpin.
"Muhyiddin secara terbuka mengakui bahwa dia kehilangan dukungan mayoritas...mengundurkan dirilah sekarang," tulis anggota Parlemen oposisi Fahmi Fadzil di Twitter.
Banyak anggota Parlemen oposisi menuduh Muhyiddin memutarbalikkan konstitusi karena terserah raja untuk memutuskan.
"Upaya tak tahu malu untuk membeli anggota Parlemen oposisi dengan remah-remah," kecam Teresa Kok, salah satu anggota Parlemen oposisi.
Politisi oposisi lainnya, M Kula Segaran, mengatakan; "Itu terlalu sedikit, sudah terlambat."
Hannah Yeoh, juga politisi oposisi, mengatakan tawaran Muhyiddin tidak mengubah apa pun dalam membantu Malaysia keluar dari kekacauan saat ini.
Tetapi seorang anggota Parlemen oposisi, Ong Kian Ming, mengatakan Muhyiddin telah mengusulkan jalan ke depan dengan sejumlah reformasi kelembagaan.
Muhyiddin mengambil alih kekuasaan pada Maret 2020 setelah memprakarsai runtuhnya mantan pemerintah reformis yang memenangkan pemilu 2018. Partainya bergandengan tangan dengan UMNO dan beberapa lainnya untuk membentuk pemerintahan baru yang tidak stabil. UMNO tidak senang bermain biola kedua untuk partai kecil Muhyiddin.
Dia telah memerintah berdasarkan peraturan tanpa persetujuan legislatif sejak Januari setelah menangguhkan Parlemen di bawah keadaan darurat yang dinyatakan untuk memerangi virus corona. Kritikus mengatakan dia menggunakan keadaan darurat, yang berakhir pada 1 Agustus, untuk menghindari pemungutan suara di Parlemen yang akan menunjukkan dia telah kehilangan mayoritas dukungan.
Kemarahan publik terhadap pemerintahnya meningkat setelah penguncian yang diberlakukan pada Juni gagal menahan virus, dengan kasus harian melonjak di atas 20.000 bulan ini.
Malaysia melaporkan 21.468 kasus baru pada hari Jumat, sehingga total yang dikonfirmasi menjadi 1,36 juta. Kematian telah melonjak mendekati 12.000 jiwa.
Dia tak ingin pemerintahannya runtuh dan berjanji untuk mengadakan pemilu tahun depan.
Baca juga: Kubu PM Muhyiddin Menolak Lengser, Raja Malaysia Tunjuk PM Baru?
Muhyiddin telah berjanji untuk menguji dukungan untuk kepemimpinannya ketika sidang Parlemen digelar bulan depan. Namun dia telah di bawah tekanan yang meningkat setelah beberapa anggota Parlemen koalisi yang memerintah menarik dukungan mereka.
PM Muhyiddin pada hari Jumat mengatakan bahwa dia dapat mengambil jalan keluar yang mudah dan mengundurkan diri, tetapi tidak ada anggota Parlemen lain yang saat ini memiliki dukungan mayoritas yang diperlukan untuk ditunjuk oleh raja sebagai pemimpin baru.
Dalam kasus seperti itu, kata dia, tidak akan ada pemerintah dan ini akan membuat negara menjadi limbo selama pandemi COVID-19 yang memburuk.
Muhyiddin mengatakan dia akan bertemu dengan para pemimpin oposisi untuk mendapatkan dukungan mereka dengan imbalan sejumlah manfaat, termasuk proposal untuk membatasi masa jabatan perdana menteri, menurunkan usia pemilih dari 21 tahun menjadi 18 tahun, meningkatkan checks and balances, dan menawarkan fasilitas pemimpin oposisi yang serupa dengan seorang menteri senior. Dia juga akan meningkatkan anggaran untuk memerangi virus corona dan memberikan lebih banyak bantuan tunai kepada orang miskin.
“Tujuan proposal saya adalah untuk memungkinkan pemerintah terus berfungsi di tengah epidemi ini dengan dukungan bipartisan di Parlemen,” katanya dalam pidato yang disiarkan televisi.
“Saya tidak berniat untuk terus berpegang teguh pada kekuasaan. Dalam situasi ini, sudah sepantasnya mandat dikembalikan kepada rakyat untuk memilih pemerintahan baru pada waktunya. Tergantung pada situasi pandemi, saya memberikan komitmen bahwa pemilu ke-15 akan diadakan paling lambat akhir Juli tahun depan," katanya, seperti dikutip AP, Sabtu (14/8/2021).
Pengumuman Muhyiddin menandai putaran balik hanya seminggu setelah dia mengatakan kepada rakyat Malaysia bahwa dia yakin dia masih memiliki dukungan mayoritas dan akan menyerukan mosi percaya di Parlemen pada bulan September.
Setidaknya delapan anggota Parlemen dari Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), partai terbesar dalam aliansi yang berkuasa, telah menandatangani deklarasi penarikan dukungan mereka kepada pemerintah, yang cukup untuk menyebabkan keruntuhannya. Dua menteri UMNO telah mengundurkan diri dari kabinet.
Baca juga: Kedubes AS: Taliban Eksekusi Beberapa Tentara Afghanistan yang Menyerah
Di bawah konstitusi Malaysia, perdana menteri harus mengundurkan diri jika dia kehilangan dukungan mayoritas dan raja dapat menunjuk seorang pemimpin baru yang dia yakini mendapat kepercayaan dari Parlemen. Namun pihak oposisi dan UMNO terpecah dan tidak bisa menyepakati siapa yang harus menjadi pemimpin.
"Muhyiddin secara terbuka mengakui bahwa dia kehilangan dukungan mayoritas...mengundurkan dirilah sekarang," tulis anggota Parlemen oposisi Fahmi Fadzil di Twitter.
Banyak anggota Parlemen oposisi menuduh Muhyiddin memutarbalikkan konstitusi karena terserah raja untuk memutuskan.
"Upaya tak tahu malu untuk membeli anggota Parlemen oposisi dengan remah-remah," kecam Teresa Kok, salah satu anggota Parlemen oposisi.
Politisi oposisi lainnya, M Kula Segaran, mengatakan; "Itu terlalu sedikit, sudah terlambat."
Hannah Yeoh, juga politisi oposisi, mengatakan tawaran Muhyiddin tidak mengubah apa pun dalam membantu Malaysia keluar dari kekacauan saat ini.
Tetapi seorang anggota Parlemen oposisi, Ong Kian Ming, mengatakan Muhyiddin telah mengusulkan jalan ke depan dengan sejumlah reformasi kelembagaan.
Muhyiddin mengambil alih kekuasaan pada Maret 2020 setelah memprakarsai runtuhnya mantan pemerintah reformis yang memenangkan pemilu 2018. Partainya bergandengan tangan dengan UMNO dan beberapa lainnya untuk membentuk pemerintahan baru yang tidak stabil. UMNO tidak senang bermain biola kedua untuk partai kecil Muhyiddin.
Dia telah memerintah berdasarkan peraturan tanpa persetujuan legislatif sejak Januari setelah menangguhkan Parlemen di bawah keadaan darurat yang dinyatakan untuk memerangi virus corona. Kritikus mengatakan dia menggunakan keadaan darurat, yang berakhir pada 1 Agustus, untuk menghindari pemungutan suara di Parlemen yang akan menunjukkan dia telah kehilangan mayoritas dukungan.
Kemarahan publik terhadap pemerintahnya meningkat setelah penguncian yang diberlakukan pada Juni gagal menahan virus, dengan kasus harian melonjak di atas 20.000 bulan ini.
Malaysia melaporkan 21.468 kasus baru pada hari Jumat, sehingga total yang dikonfirmasi menjadi 1,36 juta. Kematian telah melonjak mendekati 12.000 jiwa.
(min)
Lihat Juga :
