Rezim Kim Jong-un Nekat Kembangkan Rudal Nuklir saat Ekonomi Korut Memburuk

Korea Utara telah dikenai sanksi PBB sejak 2006 atas program senjata nuklir dan rudal balistiknya. Dewan Keamanan PBB terus memperkuat sanksi dalam upaya untuk memotong pendanaan untuk program-program tersebut.

Di antara sanksi yang dijatuhkan adalah larangan ekspor batu bara dan komoditas lainnya serta impor minyak.

"Ekspor batu bara dan komoditas lain yang dikenai sanksi dari DPRK terus berlanjut, tetapi pada tingkat yang jauh berkurang. Impor produk minyak yang dilaporkan ke panel turun secara substansial pada paruh pertama tahun ini," bunyi laporan PBB.

Menurut pemantau sanksi dari PBB, Pyongyang juga terus mengakses lembaga keuangan internasional dan pekerja Korea Utara terus mendapatkan uang di luar negeri untuk digunakan dalam program negara. "Pejabat di luar negeri terus merasakan tekanan untuk mengembangkan aliran pendapatan," lanjut para pemantau sanksi, yang dilansir Reuters, Sabtu (7/8/2021).