Kembali Duduk Satu Meja dengan AS, Korut Ajukan Syarat
Selasa, 03 Agustus 2021 - 20:12 WIB
loading...
A
A
A
Bank sentral Korsel pekan lalu mengatakan ekonomi Korut mengalami kontraksi terbesar dalam 23 tahun pada 2020 karena terpukul oleh sanksi PBB, tindakan penguncian COVID-19, dan cuaca.
Baca juga:Kim Jong-un: Situasi Covid-19 di Korut Tak Kurang Menantang dari Perang Korea
Moon Jae-in telah menjadikan peningkatan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Korut sebagai prioritas utama, sementara AS telah lama bersikeras bahwa hubungan dengan Korut tidak dapat ditingkatkan sampai negara itu menghentikan program nuklir dan misilnya.
Korut telah melakukan enam uji coba nuklir sejak 2006 dan uji coba rudal yang mampu menghantam AS.
Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan berbagai sanksi terhadap Korut, termasuk entitas dan individu di negara tertutup itu, karena mengejar program rudal nuklir dan balistiknya yang bertentangan dengan resolusi PBB.
AS, Jepang, dan Korsel juga telah mengeluarkan sanksi terhadap Korut, tetapi tidak mengikat negara lain.
Seorang pejabat senior dalam pemerintahan Presiden Joe Biden mengatakan kepada Reuters pada bulan Maret bahwa Korut tidak menanggapi penjangkauan diplomatik di belakang layar sejak pertengahan Februari.
Baca juga:Kim Jong-un: Situasi Covid-19 di Korut Tak Kurang Menantang dari Perang Korea
Moon Jae-in telah menjadikan peningkatan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Korut sebagai prioritas utama, sementara AS telah lama bersikeras bahwa hubungan dengan Korut tidak dapat ditingkatkan sampai negara itu menghentikan program nuklir dan misilnya.
Korut telah melakukan enam uji coba nuklir sejak 2006 dan uji coba rudal yang mampu menghantam AS.
Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan berbagai sanksi terhadap Korut, termasuk entitas dan individu di negara tertutup itu, karena mengejar program rudal nuklir dan balistiknya yang bertentangan dengan resolusi PBB.
AS, Jepang, dan Korsel juga telah mengeluarkan sanksi terhadap Korut, tetapi tidak mengikat negara lain.
Seorang pejabat senior dalam pemerintahan Presiden Joe Biden mengatakan kepada Reuters pada bulan Maret bahwa Korut tidak menanggapi penjangkauan diplomatik di belakang layar sejak pertengahan Februari.
Lihat Juga :
