Perempuan Afganistan Takut Taliban Berkuasa: Jadi Budak Seks, Mustahil Jadi Presiden

KABUL - Para perempuan Afghanistan menceritakan ketakutan mereka jika kelompok Taliban kembali berkuasa di negara itu. Mereka takut jadi korban perbudakan seksual dan kebebasan akan hilang, termasuk maju sebagai calon presiden dalam pemilu.

Ketakutan mulai muncul ketika pasukan asing pimpinan Amerika Serikat (AS) akan meninggalkan Afghanistan pada akhir Agustus nanti dan Taliban merebut banyak wilayah dengan cepat.



Ketidakpastian atas keadaan pembicaraan damai antara kelompok pemberontak tersebut dan pemerintah di Kabul menjadi sebuah pertanyaan kritis tentang nasib kebebasan perempuan Afghanistan dan hak-hak yang diperoleh dengan susah payah.

Setelah bertahun-tahun disubordinasi, perempuan Afghanistan datang untuk menikmati kebebasan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tahun-tahun setelah 2001 ketika pasukan asing pimpinan AS menggulingkan rezim Taliban. Sebelum tahun itu, Taliban telah memberlakukan pembatasan keras terhadap kebebasan sipil, melarang perempuan mengenyam pendidikan dan melarang sebagian besar pekerjaan di luar rumah.

Dengan tidak adanya Taliban, perempuan Afghanistan telah memegang posisi kunci di berbagai lembaga negara, mencalonkan diri sebagai presiden, dan telah menjabat sebagai anggota parlemen, menteri, dan duta besar. Partai-partai yang memerintah tidak menentang prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti kesetaraan gender dan kebebasan berekspresi.

Oleh karena itu, hengkangnya pasukan asing terakhir yang tersisa merupakan sumber kecemasan dan ketegangan yang cukup besar bagi warga kelas menengah dan perempuan berpendidikan di daerah perkotaan Afghanistan. Mereka takut bahwa kembalinya kekuasaan Taliban akan merampas kebebasan yang mereka nikmati saat ini.

“Semua orang sekarang takut. Kami semua khawatir tentang apa yang akan terjadi,” kata Nargis, 23, manajer toko pakaian Aryana yang baru dibuka di Kabul, kepada Arab News yang dilansir Senin (2/8/2021).

“Orang-orang telah menyaksikan satu era gelap Taliban. Jika mereka datang lagi, tentu mereka tidak akan mengizinkan perempuan bekerja, dan saya tidak akan berada di tempat saya hari ini.”

Nargis memiliki gelar dalam jurnalisme, tetapi karena lonjakan serangan yang ditargetkan pada pekerja media dalam beberapa tahun terakhir, dia memutuskan dia tidak dapat mengambil risiko melanjutkan profesinya.

Seperti dalam masyarakat yang dilanda perang, perempuan menderita secara tidak proporsional di Afghanistan, yang sering menduduki peringkat tempat terburuk di dunia untuk perempuan. Beberapa jurnalis perempuan, aktivis hak-hak perempuan, dan perempuan yang bertugas di pasukan keamanan Afghanistan telah dibunuh, baik oleh tersangka militan atau oleh kerabat dalam apa yang disebut "pembunuhan demi kehormatan".

Beberapa warga Afghanistan yang berharap Taliban akan meliberalisasi kebijakan mereka yang lebih kejam menyusul pembicaraan dengan AS dan pemerintah Afghanistan telah dikecewakan oleh pembatasan yang diberlakukan kelompok itu di daerah-daerah yang telah direbutnya dari pasukan Afghanistan sejak dimulainya penarikan pasukan asing.



Mereka mengatakan Taliban telah memerintahkan perempuan untuk tidak keluar rumah tanpa anggota keluarga laki-laki, mengenakan burqa, dan melarang laki-laki mencukur janggut mereka, mengingatkan pada kebijakan kelompok itu ketika memerintah negara itu dari tahun 1996 hingga 2001.

“Anda lihat di daerah-daerah yang dikendalikan Taliban, mereka memberlakukan pernikahan paksa, perbudakan seksual, dan pernikahan anak meningkat,” kata Shukria Barakzai, seorang aktivis hak-hak perempuan terkemuka yang menjabat sebagai duta besar Afghanistan untuk Norwegia, kepada Arab News.

“Mereka menyandera janda-janda muda dan gadis-gadis muda. Ini bertentangan dengan budaya Afghanistan, agama, dan semua aturan perang. Kejahatan perang sedang terjadi sekarang terhadap orang-orang Afghanistan dan terutama terhadap perempuan dari masyarakat ini.”

Para pejabat Taliban telah menolak tuduhan itu, bersikeras bahwa mereka tidak mengeluarkan perintah seperti itu, dan menuduh para kritikus berusaha menodai citra kelompok itu.

Sementara perempuan di daerah perkotaan menentang perubahan konstitusional dan sosial yang secara signifikan akan membatasi hak-hak mereka yang diperoleh selama dua dekade terakhir, beberapa perempuan, setidaknya di daerah pedesaan, acuh tak acuh terhadap prospek pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban.

Perempuan-perempuan ini tidak merasa terhubung dengan perempuan elite perkotaan, dan lebih suka berbicara sendiri. Banyak dari perempuan pedesaan, dan bahkan beberapa perkotaan, menganggap perdamaian sebagai prioritas utama mereka, bahkan jika itu berarti mengorbankan beberapa hak yang saat ini tidak dapat mereka gunakan dalam hal apa pun.

“Yang disebut pemimpin Afghanistan berbicara tentang hak-hak perempuan hanya untuk menarik perhatian Barat agar mereka tetap berkuasa dan memberi mereka uang karena kita belum pernah melihat saudara perempuan dan perempuan mereka di televisi atau bersama mereka di tempat umum,” kata Nasira Ghafoori, seorang penjahit dari provinsi Ghazni, kepada Arab News.

“Beberapa dari mereka bahkan merasa malu untuk menyebut nama anak perempuan, saudara perempuan, dan istri mereka di depan umum. Pemimpin seperti itu dan perempuan lain yang menyalahgunakan slogan-slogan hak-hak perempuan tidak punya tempat di sini. Kami hanya tertarik pada perdamaian dan mengakhiri perang.”

Tidak semua perempuan Afghanistan siap menyerahkan kebebasan mereka demi perdamaian. Maryam Durrani, seorang aktivis hak-hak perempuan yang mengelola gym untuk perempuan dan beberapa pusat pendidikan di Kandahar selatan—bekas kursi kekuasaan Taliban—mengatakan dia harus membatasi aktivitasnya dan menutup sebagian gym menyusul ancaman di media sosial sejak Taliban membuat terobosan baru ke provinsi.

"Mereka mengancam saya, mengatakan 'kami akan membunuh Anda karena aktivitas Anda'. Sayangnya, karena itu, sebagai tindakan pencegahan, kami telah menutup klub untuk melindungi nyawa pelanggan kami," kata Durrani, pemenang International Women of Courage Award 2012, kepada Arab News.

“Masalahnya bukanlah bahwa Taliban akan kembali. Itu tergantung pada mentalitas dan ideologi Taliban. Jika ideologi mereka telah berubah, maka kita mungkin memiliki beberapa kebebasan yang kita miliki sekarang, tetapi jika mereka datang dengan ideologi masa lalu mereka, maka jelas perempuan tidak akan bersenang-senang.”

Kebangkitan Taliban pada tahun 1996 telah mengganggu perjalanan panjang dan tidak merata menuju emansipasi perempuan melalui pendidikan dan pemberdayaan. Pada 1920-an, Ratu Soraya berperan aktif dalam pembangunan politik dan sosial negara bersama suaminya, Raja Amanullah Khan. Sebagai seorang advokat yang berani untuk membela hak-hak perempuan, ia memperkenalkan pendidikan modern untuk perempuan, yang mencakup ilmu pengetahuan, sejarah, dan mata pelajaran lainnya.

Setelah beberapa kemunduran, para perempuan pada 1960-an membantu merancang konstitusi komprehensif pertama Afghanistan, yang diratifikasi pada 1964. Konstitusi itu mengakui persamaan hak antara laki-laki dan perempuan sebagai warga negara dan mengadakan pemilihan umum yang demokratis. Pada tahun 1965, empat perempuan terpilih menjadi anggota parlemen dan beberapa lainnya menjadi menteri pemerintah.

Status perempuan meningkat pesat di bawah rezim sosialis yang didukung Soviet pada akhir 1970-an dan 1980-an. Parlemen memperkuat pendidikan anak perempuan dan praktik terlarang yang ditentang oleh perempuan. Pada tahun 1992, meskipun pergolakan politik melanda negara itu, perempuan Afghanistan adalah peserta penuh dalam kehidupan publik.

Dengan penarikan pasukan Barat, tidak hanya nasib lembaga-lembaga demokrasi Afghanistan dalam bahaya, tetapi juga hak asasi perempuannya, menurut laporan yang mengalir dari distrik-distrik yang terkepung.

Asila Ahmadzai, seorang jurnalis senior di kantor berita Afghanistan; Farhat, mengatakan perempuan berpendidikan dalam masyarakat sipil, di media, dalam kelompok hak asasi manusia, dan terlibat dalam kegiatan wirausaha telah meninggalkan rumah mereka di provinsi utara dan timur laut yang telah jatuh ke tangan Taliban.

“Situasi perempuan di Afghanistan sekarang sangat mengkhawatirkan karena Taliban semakin kuat. Karena ketakutan akan Taliban, wanita berpendidikan telah pindah ke Kabul dari daerah pedesaan,” katanya kepada Arab News.

“Tidak ada aktivis perempuan, anggota masyarakat sipil, jurnalis atau pedagang yang ingin tinggal di wilayah yang dikuasai Taliban karena Taliban tidak mengizinkan mereka bekerja. Taliban hanya mengizinkan anak perempuan untuk pergi ke sekolah hingga usia tujuh tahun—tidak melebihi usia itu. Jika Taliban mengambil kota, wanita berpendidikan kemudian akan meninggalkan negara itu untuk selamanya karena mereka tidak mampu hidup di bawah pembatasan kelompok.”

Perempuan seperti Barakzai takut bahwa penarikan pasukan asing, ditambah dengan kegagalan untuk mendapatkan jaminan dari Taliban bahwa mereka akan menghormati hak-hak perempuan sebagaimana diabadikan dalam konstitusi, yang berarti bahwa situasi bagi perempuan dan anak perempuan akan jauh lebih buruk jika kelompok tersebut merebut kembali kekuasaan.

Beberapa perempuan menaruh harapan pada pembicaraan damai yang disponsori AS antara Kabul dan Taliban dan percaya akan ada tekanan pada Taliban dari luar untuk mereformasi beberapa pandangannya, terutama dari Washington, yang telah berulang kali menegaskan perlunya melindungi keuntungan yang dibuat sejak penghapusan rezim Taliban.

“Di era ini, tidak ada tempat untuk upaya membatasi akses anak perempuan ke sekolah atau hak-hak perempuan di masyarakat, tempat kerja atau pemerintahan,” kata Ross Wilson, kuasa usaha AS untuk Kabul dalam tweet-nya minggu lalu sebagai tanggapan atas laporan yang mengkhawatirkan dari daerah yang ditaklukkan oleh Taliban.

“Untuk Taliban—selamat datang di tahun 2021. Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama...hentikan upaya Anda untuk merusak pencapaian selama 20 tahun terakhir. Bergabunglah dengan abad ke-21.”

Namun, para kritikus berpendapat bahwa AS memiliki pengaruh yang sangat kecil atas sikap dan kebijakan Taliban karena telah gagal memaksa Taliban untuk menghentikan serangannya, yang merupakan komponen kunci dari kesepakatan yang dicapai dengan kelompok itu dengan imbalan penarikan pasukan asing.

“Apakah negosiator pemerintah dapat memaksa Taliban untuk tidak melemahkan hak-hak perempuan dan peluang perempuan perkotaan kelas menengah dan atas akan sangat bergantung pada apa yang terjadi dalam perang antara Taliban dan pemerintah,” kata Taj Mohammad, seorang analis yang berbasis di Kabul, kepada Arab News.

“Sudah lama berlalu ketika para pemimpin AS membenarkan perang dan invasi sebagian karena masalah hak asasi manusia dan perempuan.”